Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan, swasembada pangan sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
"Apa yang disampaikan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid betul sekali bahwa saat ini kita juga terus fokus, bukan hanya kita ingin menyukseskan swasembada pangan, tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia," ujar AHY di Jakarta, Selasa.
Menurut AHY, ketika tekanan geopolitik bahkan perang, itu bisa mengganggu pasokan bahan-bahan atau komoditas pangan kalau harganya tiba-tiba terlampau tinggi sedangkan Indonesia sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jadi 3 juta hektare sawah baru yang Pak Menteri ATR sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, dan tentu pembukaan lahan-lahan food estate di daerah ini juga harus dikalkulasi dengan matang, tetapi revitalisasi lahan-lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan," kata AHY.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN harus bisa menghadirkan keseimbangan, termasuk menjaga lingkungan agar jangan semua lahan tidak digunakan secara berlebihan untuk bangunan.
"Ini memang kembali kepada pilihan kita, di satu sisi kita ingin membangun rumah tetapi di sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Jadi tugas Kementerian ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi termasuk menjaga lingkungan jangan sampai semuanya digunakan untuk beton, ini juga menjadi tugas-tugas yang penting," kata AHY.
Dalam kesempatan sama, Menteri ATR Nusron Wahid menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.
"Kita perlu dulu yang namanya Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan, itu dulu kita tetapkan dan kita susun. Dari KP2B kita susun namanya Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan. Berapa jumlahnya? Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, baru estimasi kasar butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru. Kenapa? Karena sawah-sawah yang lama di Pulau Jawa sudah banyak "didudukin" menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit yang itu juga baik, tapi ini butuh diganti," kata Nusron.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat penting untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.
Kementerian PU akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA, seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
Baca juga: Menteri ATR mendapatkan empat tugas dari Menko Bidang Infrastruktur
"Apa yang disampaikan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid betul sekali bahwa saat ini kita juga terus fokus, bukan hanya kita ingin menyukseskan swasembada pangan, tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia," ujar AHY di Jakarta, Selasa.
Menurut AHY, ketika tekanan geopolitik bahkan perang, itu bisa mengganggu pasokan bahan-bahan atau komoditas pangan kalau harganya tiba-tiba terlampau tinggi sedangkan Indonesia sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jadi 3 juta hektare sawah baru yang Pak Menteri ATR sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, dan tentu pembukaan lahan-lahan food estate di daerah ini juga harus dikalkulasi dengan matang, tetapi revitalisasi lahan-lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan," kata AHY.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN harus bisa menghadirkan keseimbangan, termasuk menjaga lingkungan agar jangan semua lahan tidak digunakan secara berlebihan untuk bangunan.
"Ini memang kembali kepada pilihan kita, di satu sisi kita ingin membangun rumah tetapi di sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Jadi tugas Kementerian ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi termasuk menjaga lingkungan jangan sampai semuanya digunakan untuk beton, ini juga menjadi tugas-tugas yang penting," kata AHY.
Dalam kesempatan sama, Menteri ATR Nusron Wahid menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.
"Kita perlu dulu yang namanya Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan, itu dulu kita tetapkan dan kita susun. Dari KP2B kita susun namanya Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan. Berapa jumlahnya? Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, baru estimasi kasar butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru. Kenapa? Karena sawah-sawah yang lama di Pulau Jawa sudah banyak "didudukin" menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit yang itu juga baik, tapi ini butuh diganti," kata Nusron.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat penting untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional.
Kementerian PU akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA, seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
Baca juga: Menteri ATR mendapatkan empat tugas dari Menko Bidang Infrastruktur