Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar diskusi pemantauan dan pengawasan kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat setempat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Silvester Sili Laba di Kendari, Senin mengatakan, untuk mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual juga diselenggarakan bimbingan teknis penyusunan deskripsi indikasi geografis tahun 2024.
"Kita hadir bersama dengan semangat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi kekayaan intelektual masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita semua berkepentingan dan ikut bertanggungjawab menjaga kekayaan intelektual," kata Silvester.
Kekayaan Intelektual (KI) adalah aspek penting yang tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum, namun juga berperan besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Di era modern ini, perlindungan atas hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, serta indikasi geografis semakin relevan dalam menjaga potensi ekonomi lokal dari ancaman pelanggaran, baik dari sisi nasional maupun global.
Produk unggulan dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti, kopi Konsel, kopi kahiangan, teri waburense dan tenun Buton Tengah adalah beberapa contoh kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus kita lindungi.
Sebagai bagian dari tugas dan fungsi, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, berkomitmen untuk terus memperluas perlindungan kekayaan intelektual dan memfasilitasi berbagai layanan untuk masyarakat dan pelaku usaha agar produk mereka dapat dikenal lebih luas.
Pada tahun ini, kata Silvester kegiatan yang kami adakan mencakup pemantauan dan pengawasan bersama atas potensi pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Sulawesi Tenggara.
"Kami menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari aparat penegak hukum, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta pelaku usaha, yang menjadi mitra strategis kami dalam melindungi KI ini," katanya.
Selain itu, kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Deskripsi Indikasi Geografis (IG) pada acara ini adalah salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan jumlah pendaftaran IG yang mampu memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi produk lokal.
Penyusunan deskripsi yang akurat dan sesuai standar menjadi bagian fundamental dalam proses pendaftaran IG, karena ini akan memastikan produk kita memiliki identitas yang jelas dan terlindungi.
Maka di berharapkan bimbingan teknis ini dapat memberikan bekal yang tepat bagi para peserta untuk melakukan penyusunan deskripsi IG dengan profesional dan berstandar tinggi.
Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan perlindungan KI di wilayah Sulawesi Tenggara. Kehadiran para peserta dari berbagai latar belakang aparat penegak hukum, perwakilan perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan asosiasi masyarakat adalah bentuk nyata sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
"Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan perlindungan KI, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual yang lebih kuat," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Silvester Sili Laba di Kendari, Senin mengatakan, untuk mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual juga diselenggarakan bimbingan teknis penyusunan deskripsi indikasi geografis tahun 2024.
"Kita hadir bersama dengan semangat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi kekayaan intelektual masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita semua berkepentingan dan ikut bertanggungjawab menjaga kekayaan intelektual," kata Silvester.
Kekayaan Intelektual (KI) adalah aspek penting yang tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum, namun juga berperan besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Di era modern ini, perlindungan atas hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, serta indikasi geografis semakin relevan dalam menjaga potensi ekonomi lokal dari ancaman pelanggaran, baik dari sisi nasional maupun global.
Produk unggulan dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti, kopi Konsel, kopi kahiangan, teri waburense dan tenun Buton Tengah adalah beberapa contoh kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus kita lindungi.
Sebagai bagian dari tugas dan fungsi, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, berkomitmen untuk terus memperluas perlindungan kekayaan intelektual dan memfasilitasi berbagai layanan untuk masyarakat dan pelaku usaha agar produk mereka dapat dikenal lebih luas.
Pada tahun ini, kata Silvester kegiatan yang kami adakan mencakup pemantauan dan pengawasan bersama atas potensi pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Sulawesi Tenggara.
"Kami menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari aparat penegak hukum, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta pelaku usaha, yang menjadi mitra strategis kami dalam melindungi KI ini," katanya.
Selain itu, kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Deskripsi Indikasi Geografis (IG) pada acara ini adalah salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan jumlah pendaftaran IG yang mampu memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi produk lokal.
Penyusunan deskripsi yang akurat dan sesuai standar menjadi bagian fundamental dalam proses pendaftaran IG, karena ini akan memastikan produk kita memiliki identitas yang jelas dan terlindungi.
Maka di berharapkan bimbingan teknis ini dapat memberikan bekal yang tepat bagi para peserta untuk melakukan penyusunan deskripsi IG dengan profesional dan berstandar tinggi.
Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan perlindungan KI di wilayah Sulawesi Tenggara. Kehadiran para peserta dari berbagai latar belakang aparat penegak hukum, perwakilan perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan asosiasi masyarakat adalah bentuk nyata sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
"Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan perlindungan KI, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual yang lebih kuat," katanya.