Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merupakan sosok dari kalangan profesional dan merupakan salah satu dari 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto di rumahnya di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan.
Mereka dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo. Para tokoh itu terdiri atas politisi, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketika ditanya para awak media, saat itu Dody menjawab bahwa dirinya 100 persen siap menjalankan misi besar Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya juga kembali tampil di hadapan publik setelah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengumumkan struktur Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dody berjalan maju ketika dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo sebagai menteri terpilih untuk mengisi pos Pekerjaan Umum dalam susunan Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada Minggu (20/10) malam.
Di malam itu, Presiden Prabowo mengumumkan 53 menteri dan kepala badan serta 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Swasembada pangan
Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki fokus tugas utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan Asta Cita, seperti infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan, perbaikan/renovasi sekolah, dan jalan-jalan daerah untuk mendukung konektivitas di desa.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang gencar kemungkinan menjadi fokus Menteri PU yang baru, mengingat Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia harus bisa swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun.
Sesuai dengan pakem yang selama ini dijalani, Menteri PU juga bertugas untuk membelanjakan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur dengan menyusun rencana prioritas mengenai proyek-proyek infrastruktur yang akan dilelang atau berstatus penugasan.
Dalam proyek-proyek pelelangan, Menteri PU harus memastikan agar proyek yang sudah ditetapkan pemenangnya dapat segera dimulai pembangunannya sekaligus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang membidangi agraria untuk memastikan lahan proyek berstatus clean and clear.
Menteri PU juga harus segera bergerak melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan K/L dan Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk bersama-sama memetakan kembali proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan.
Salah satu tantangan dalam dekat yang perlu dihadapi oleh Menteri PU adalah upaya penyelamatan wilayah utara pantai Jawa dari penurunan permukaan tanah yang terus terjadi.
Salah satu solusi penyelamatan adalah pembangunan tanggul laut raksasa, dalam hal ini Menteri PU harus mulai menyusun rencana pembangunan tanggul tersebut sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara yang memiliki teknologi tersebut.
Dalam persiapan pembangunan tanggul laut raksasa tersebut, Menteri PU juga diharapkan menjalankan pakem Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operations and Maintenance (SIDLACOM) sebagai siklus pembangunan infrastruktur.
Menteri PU juga diharapkan melanjutkan program infrastruktur berbasis masyarakat atau Padat Karya, program ini selain memperbaiki dan memelihara infrastruktur sederhana di pedesaan dan daerah juga membantu perekonomian masyarakat.
Di samping itu, Menteri PU juga diharapkan dapat melanjutkan pembangunan jaringan air minum perpipaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong dan SPAM Jatiluhur I dalam rangka menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di perkotaan terutama kawasan Jabodetabek agar tidak bergantung kembali pada penggunaan air tanah.
Adapun pekerjaan rumah yang menanti Menteri PU pada pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri PU mesti melanjutkan supervisi pembangunan sejumlah proyek di IKN seperti bandara IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang saat ini masih berlanjut.
Dengan berbagai tanggung jawab tersebut, sosok Dody Hanggodo sebagai Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, terutama mendukung pencapaian swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun.
Mereka dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo. Para tokoh itu terdiri atas politisi, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketika ditanya para awak media, saat itu Dody menjawab bahwa dirinya 100 persen siap menjalankan misi besar Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya juga kembali tampil di hadapan publik setelah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengumumkan struktur Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dody berjalan maju ketika dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo sebagai menteri terpilih untuk mengisi pos Pekerjaan Umum dalam susunan Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada Minggu (20/10) malam.
Di malam itu, Presiden Prabowo mengumumkan 53 menteri dan kepala badan serta 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Swasembada pangan
Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki fokus tugas utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan Asta Cita, seperti infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan, perbaikan/renovasi sekolah, dan jalan-jalan daerah untuk mendukung konektivitas di desa.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang gencar kemungkinan menjadi fokus Menteri PU yang baru, mengingat Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia harus bisa swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun.
Sesuai dengan pakem yang selama ini dijalani, Menteri PU juga bertugas untuk membelanjakan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur dengan menyusun rencana prioritas mengenai proyek-proyek infrastruktur yang akan dilelang atau berstatus penugasan.
Dalam proyek-proyek pelelangan, Menteri PU harus memastikan agar proyek yang sudah ditetapkan pemenangnya dapat segera dimulai pembangunannya sekaligus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang membidangi agraria untuk memastikan lahan proyek berstatus clean and clear.
Menteri PU juga harus segera bergerak melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan K/L dan Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk bersama-sama memetakan kembali proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan.
Salah satu tantangan dalam dekat yang perlu dihadapi oleh Menteri PU adalah upaya penyelamatan wilayah utara pantai Jawa dari penurunan permukaan tanah yang terus terjadi.
Salah satu solusi penyelamatan adalah pembangunan tanggul laut raksasa, dalam hal ini Menteri PU harus mulai menyusun rencana pembangunan tanggul tersebut sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara yang memiliki teknologi tersebut.
Dalam persiapan pembangunan tanggul laut raksasa tersebut, Menteri PU juga diharapkan menjalankan pakem Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operations and Maintenance (SIDLACOM) sebagai siklus pembangunan infrastruktur.
Menteri PU juga diharapkan melanjutkan program infrastruktur berbasis masyarakat atau Padat Karya, program ini selain memperbaiki dan memelihara infrastruktur sederhana di pedesaan dan daerah juga membantu perekonomian masyarakat.
Di samping itu, Menteri PU juga diharapkan dapat melanjutkan pembangunan jaringan air minum perpipaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong dan SPAM Jatiluhur I dalam rangka menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di perkotaan terutama kawasan Jabodetabek agar tidak bergantung kembali pada penggunaan air tanah.
Adapun pekerjaan rumah yang menanti Menteri PU pada pemerintahan Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri PU mesti melanjutkan supervisi pembangunan sejumlah proyek di IKN seperti bandara IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang saat ini masih berlanjut.
Dengan berbagai tanggung jawab tersebut, sosok Dody Hanggodo sebagai Menteri PU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, terutama mendukung pencapaian swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun.