Kendari (ANTARA) - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menyerukan upaya pencegahan pornografi harus secara komprehensif mulai dari langkah pembinaan, preventif melalui pendidikan, kontrol pengawasan teknologi, serta upaya penegakan hukum.
Hal itu disampaikan Andap usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) penguatan dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangkaian pencegahan dan penanganan pornografi secara virtual, yang dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu.
Selain itu, Pj Gubernur mendukung sepenuhnya program pencegahan dan penanganan pornografi, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah melalui pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi (GTP3) di Sultra.
“Kami di Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih dalam pencegahan pornografi. Pornografi bukan hanya masalah moral, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat. Langkah preventif dan tindakan hukum harus dilakukan seimbang untuk mengatasi ini,” ungkap Andap.
Pornografi adalah konten eksplisit yang merangsang hasrat seksual, sedangkan pornoaksi mencakup tindakan seksual di ruang publik.
Keduanya dapat merusak moral dan memicu sikap permisif terhadap perilaku seks di luar nikah, terutama di kalangan generasi muda.
Turut hadir dalam Rakornas secara virtual selain Menko PMK, juga Wakil Menteri Agama, gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia, perwakilan kementerian dan lembaga, dan satuan wilayah Kepolisian.
Selain itu, dihadiri juga perwakilan Pemprov Sultra, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta pemerintah kota dan kabupaten se-Sultra.
Hal itu disampaikan Andap usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) penguatan dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangkaian pencegahan dan penanganan pornografi secara virtual, yang dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu.
Selain itu, Pj Gubernur mendukung sepenuhnya program pencegahan dan penanganan pornografi, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah melalui pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi (GTP3) di Sultra.
“Kami di Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih dalam pencegahan pornografi. Pornografi bukan hanya masalah moral, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat. Langkah preventif dan tindakan hukum harus dilakukan seimbang untuk mengatasi ini,” ungkap Andap.
Pornografi adalah konten eksplisit yang merangsang hasrat seksual, sedangkan pornoaksi mencakup tindakan seksual di ruang publik.
Keduanya dapat merusak moral dan memicu sikap permisif terhadap perilaku seks di luar nikah, terutama di kalangan generasi muda.
Turut hadir dalam Rakornas secara virtual selain Menko PMK, juga Wakil Menteri Agama, gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia, perwakilan kementerian dan lembaga, dan satuan wilayah Kepolisian.
Selain itu, dihadiri juga perwakilan Pemprov Sultra, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta pemerintah kota dan kabupaten se-Sultra.