Jakarta (ANTARA) - Pesatnya transformasi digital di Indonesia memunculkan tantangan baru terkait keamanan siber. Di era digital yang semakin maju ini, kita tidak bisa lagi memandang keamanan siber sebagai isu sampingan.
Setiap hari, kita menyaksikan bagaimana ancaman siber dapat mempengaruhi, tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga institusi pemerintah, usaha kecil dan menengah, bahkan individu. Serangan siber telah berkembang menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu operasional, merusak reputasi, dan bahkan mengancam keamanan nasional.
Salah satu tantangan utama bagi pemerintah adalah mengimplementasikan strategi keamanan siber secara efektif di seluruh lembaga pemerintah dan sektor swasta. Upaya ini membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga, selain upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
Pemerintah Indonesia mendatang akan menghadapi berbagai tugas penting dan berat untuk memperkuat keamanan siber negara dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Berbagai pendekatan multi-aspek perlu diperhatikan untuk memperkuat keamanan siber serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Berikut beberapa pendekatan yang perlu dilakukan tersebut. Pertama, pemerintah perlu melakukan penilaian dan analisa menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem yang ada, termasuk di dalam upaya ini adalah mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pemerintahan dan infrastruktur kritis yang dapat menjadi target serangan siber.
Infrastruktur kritis ini mencakup sektor-sektor vital, seperti energi, transportasi, telekomunikasi, ruang angkasa (satelit) dan keuangan yang semakin tergantung pada sistem digital.
Dengan memahami lanskap keamanan siber, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk melindungi data dan sistem.
Kedua, pengembangan kerangka kerja keamanan siber nasional harus menjadi prioritas. Kerangka ini harus mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh sektor publik dan swasta. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa kerangka kerja tersebut sejalan dengan standar internasional, sehingga memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi dengan negara lain.
Ketiga, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keamanan siber menjadi salah satu isu krusial. Pemerintah harus meluncurkan kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat dan bisnis tentang pentingnya menjaga data pribadi dan organisasi. Perlu juga bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, sehingga dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi tantangan keamanan siber.
Keempat, peningkatan kemampuan respons dan tanggap insiden juga harus menjadi fokus. Untuk itu perlu dibentuk tim respons tanggap insiden nasional yang dapat dengan cepat menangani insiden siber dan meminimalisir dampaknya. Latihan dan simulasi secara berkala dapat membantu tim ini siap menghadapi situasi nyata.
Terakhir, kolaborasi internasional sangat penting. Melibatkan mitra global untuk berbagi data intelijen dan praktik terbaik dapat meningkatkan posisi keamanan siber Indonesia secara signifikan. Untuk memperkuat upaya ini, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi dalam forum dan perjanjian keamanan siber internasional.
Dengan mengedepankan prioritas-prioritas ini, pemerintah yang baru dapat membangun fondasi yang kuat untuk lingkungan siber yang aman dan tangguh.
Bagaimana cara mengembangkan kerangka kerja keamanan siber nasional yang efektif?
Bagi pemerintah yang baru, ada beberapa prioritas kunci yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kerangka kerja keamanan siber nasional yang efektif.
Pertama, penting untuk membangun struktur kelembagaan yang jelas dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pengembangan kerangka hukum yang mendukung keamanan siber, yang dapat mencakup regulasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan data dan keamanan informasi.
Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, pemerintah dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang muncul dalam dunia siber.
Kedua, pengembangan dan implementasi strategi keamanan siber nasional harus menjadi fokus utama. Ini mencakup penyusunan rencana darurat untuk menghadapi keadaan darurat dan krisis keamanan siber, serta pengembangan kerangka kerja yang dapat mengintegrasikan berbagai sektor.
Kemitraan pemerintah dan badan usaha atau public - private partnership serta kerja sama multi-pihak lintas sektoral sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, memiliki pemahaman yang sama tentang risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
Ketiga, upaya yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan kesadaran akan keamanan siber di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat. Program pelatihan dan edukasi tentang keamanan siber dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif.
Akhirnya, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas kerangka kerja yang telah diterapkan. Ini termasuk melakukan penilaian berkala terhadap status keamanan siber dan kebutuhan yang ada, serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut
Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman siber.
Dengan berfokus pada area-area kunci ini, pemerintah baru dapat meletakkan dasar untuk ekosistem digital yang aman dan tangguh.
Sikap proaktif ini tidak hanya akan melindungi kepentingan nasional tetapi juga memosisikan Indonesia sebagai pemain yang bertanggung jawab dalam lanskap keamanan siber global.
*) Ardi Sutedja K. adalah Ketua dan Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)