Bandung (ANTARA) - Universitas Padjadjaran menilai bahwa kuliah umum dari Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis ini, memberikan wawasan pada mahasiswa, termasuk penggelut kenotariatan, dalam menyikapi disrupsi teknologi yang terjadi saat ini.
Terlebih, kata Plt Rektor Unpad Arief Kartasasmita di f di Kampus Unpad Bandung Kamis, AHY juga sempat menyampaikan bahwa reformasi teknologi digital telah digunakan di Kementerian ATR/BPN, yang menurut dia, sudah terasa dampaknya pada masyarakat.
"Sekarang masyarakat lebih mudah, lebih pasti, lebih tepat, lebih cepat untuk mendapatkan kepastian di bidang hukum pada pertanahan, di sisi lain kami telah sadar bahwa sekarang disrupsi teknologi sudah semakin hebat, jadi tentu saja hal-hal itu perlu juga dishare," ujar Arief.
Arief Kartasasmita mengatakan, bagi Unpad, kuliah umum ini adalah pengalaman sangat berharga, mengingat langsung didapatkan dari orang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan.
"Karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus dapat pencerahan bahwa sebetulnya semua teori tidak hanya sesuai dari apa yang dibaca, tetapi bagaimana implementasi kebijakan terjadi di lapangan," ujarnya.
Dirinya yakin kegiatan ini akan menambah wawasan bukan hanya mahasiswa, tapi juga akademisi, dosen, peneliti Unpad, bahkan praktisi kenotariatan (pejabat umum yang punya wewenang dalam pembuatan akta autentik), agar mereka bisa berkontribusi membantu pemerintah mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.
Terlebih, ada beberapa hal yang diungkapkan bahwa sebetulnya masalah pertanahan bukan hanya berbicara masalah legal formal belaka, tetapi juga masalah sosial, politik, dan sebagainya, sehingga perlu untuk disimak bersama.
"Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi landasan untuk kita terus mengembangkan keilmuan di kampus kita dan membuat Unpad dapat berkontribusi membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 dan untuk negara yang lebih baik lagi," katanya.
Sementara di lokasi yang sama, Ketua Ikatan Alumni Kenotariatan (IKANO) Unpad Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bahwa kuliah umum yang diberi nama Stadium Generale ini dalam rangka Hari Jadi Fakultas Hukum Unpad ke-67, hasil kolaborasi antara pihaknya bersama Departemen Litra, MKN Unpad, dan FH Unpad, dengan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang.
"Begitu banyak elemen, sampai seribu ya, antara lain mahasiswa, kemudian akademisi, perbankan, pengusaha, dan lainnya. Kami harap transformasi ke arah digitalisasi di Kementerian ATR bisa berjalan dengan semakin baik, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2024," ujar Ranti.
Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat akta Tanah Harpendi Harahap mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kuliah umum dari Menteri AHY ini mengingat kondisi dan tantangan kenotariatan saat ini.
"Karena ini adalah momen-momen di mana terjadi perubahan yang sangat cepat terkait dengan digitalisasi pelayanan pertanahan di Indonesia. Karenanya saya sangat berterima kasih dan sangat mendukung acara seperti ini," tutur Harpendi.
Dalam kuliah umum atau Studium Generale bertajuk "Transformasi Digital Tata Kelola Pertanahan Dalam Menyongsong Indonesia Emas", AHY mengungkapkan situasi terkini mengenai populasi manusia, iklim, politik, ekonomi, masalah sosial, sampai disrupsi teknologi yang juga menjadi tantangan agraria bukan hanya Indonesia tapi dunia.
Dalam menangani hal tersebut, AHY menerangkan bahwa ada strategi global dalam bentuk SDGs 2030, dan Indonesia mulai mengadopsinya tahun 2015 dengan cita-cita mampu membawa Indonesia mencapai keemasan tahun 2045 memanfaatkan bonus demografi.
Dia menekankan bahwa peran semua pihak adalah kuncinya, yakni termasuk akademisi, pemuda, kampus Unpad, juga Kementerian ATR/BPN dengan berbagai programnya seperti reforma agraria, PTSL, sertifikat elektronik, redistribusi tanah, Gebuk Mafia Tanah, dan lain sebagainya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Unpad: Kuliah Menteri ATR/BPN beri wawasan sikapi disrupsi teknologi
Terlebih, kata Plt Rektor Unpad Arief Kartasasmita di f di Kampus Unpad Bandung Kamis, AHY juga sempat menyampaikan bahwa reformasi teknologi digital telah digunakan di Kementerian ATR/BPN, yang menurut dia, sudah terasa dampaknya pada masyarakat.
"Sekarang masyarakat lebih mudah, lebih pasti, lebih tepat, lebih cepat untuk mendapatkan kepastian di bidang hukum pada pertanahan, di sisi lain kami telah sadar bahwa sekarang disrupsi teknologi sudah semakin hebat, jadi tentu saja hal-hal itu perlu juga dishare," ujar Arief.
Arief Kartasasmita mengatakan, bagi Unpad, kuliah umum ini adalah pengalaman sangat berharga, mengingat langsung didapatkan dari orang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan.
"Karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus dapat pencerahan bahwa sebetulnya semua teori tidak hanya sesuai dari apa yang dibaca, tetapi bagaimana implementasi kebijakan terjadi di lapangan," ujarnya.
Dirinya yakin kegiatan ini akan menambah wawasan bukan hanya mahasiswa, tapi juga akademisi, dosen, peneliti Unpad, bahkan praktisi kenotariatan (pejabat umum yang punya wewenang dalam pembuatan akta autentik), agar mereka bisa berkontribusi membantu pemerintah mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.
Terlebih, ada beberapa hal yang diungkapkan bahwa sebetulnya masalah pertanahan bukan hanya berbicara masalah legal formal belaka, tetapi juga masalah sosial, politik, dan sebagainya, sehingga perlu untuk disimak bersama.
"Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi landasan untuk kita terus mengembangkan keilmuan di kampus kita dan membuat Unpad dapat berkontribusi membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 dan untuk negara yang lebih baik lagi," katanya.
Sementara di lokasi yang sama, Ketua Ikatan Alumni Kenotariatan (IKANO) Unpad Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bahwa kuliah umum yang diberi nama Stadium Generale ini dalam rangka Hari Jadi Fakultas Hukum Unpad ke-67, hasil kolaborasi antara pihaknya bersama Departemen Litra, MKN Unpad, dan FH Unpad, dengan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang.
"Begitu banyak elemen, sampai seribu ya, antara lain mahasiswa, kemudian akademisi, perbankan, pengusaha, dan lainnya. Kami harap transformasi ke arah digitalisasi di Kementerian ATR bisa berjalan dengan semakin baik, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2024," ujar Ranti.
Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat akta Tanah Harpendi Harahap mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kuliah umum dari Menteri AHY ini mengingat kondisi dan tantangan kenotariatan saat ini.
"Karena ini adalah momen-momen di mana terjadi perubahan yang sangat cepat terkait dengan digitalisasi pelayanan pertanahan di Indonesia. Karenanya saya sangat berterima kasih dan sangat mendukung acara seperti ini," tutur Harpendi.
Dalam kuliah umum atau Studium Generale bertajuk "Transformasi Digital Tata Kelola Pertanahan Dalam Menyongsong Indonesia Emas", AHY mengungkapkan situasi terkini mengenai populasi manusia, iklim, politik, ekonomi, masalah sosial, sampai disrupsi teknologi yang juga menjadi tantangan agraria bukan hanya Indonesia tapi dunia.
Dalam menangani hal tersebut, AHY menerangkan bahwa ada strategi global dalam bentuk SDGs 2030, dan Indonesia mulai mengadopsinya tahun 2015 dengan cita-cita mampu membawa Indonesia mencapai keemasan tahun 2045 memanfaatkan bonus demografi.
Dia menekankan bahwa peran semua pihak adalah kuncinya, yakni termasuk akademisi, pemuda, kampus Unpad, juga Kementerian ATR/BPN dengan berbagai programnya seperti reforma agraria, PTSL, sertifikat elektronik, redistribusi tanah, Gebuk Mafia Tanah, dan lain sebagainya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Unpad: Kuliah Menteri ATR/BPN beri wawasan sikapi disrupsi teknologi