Kupang (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi masyarakat eks Timor Timur yang senantiasa setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Terimalah rasa hormat dan apresiasi kami kepada bapak ibu masyarakat eks pejuang Timor Timur. Mereka dengan gagah berani dengan segala risiko bahkan 25 tahun harus hidup dalam keterbatasan. Tetapi bapak ibu tidak berubah, tetap tegar dan teguh pada NKRI," ujar AHY di Kupang, NTT.
Dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, AHY sempat bercerita ia memiliki ikatan secara emosional dengan masyarakat Kupang.
"Saya pernah hidup dan sekolah di Dili Timor Tumor tahun 86-88 selama 2,5 tahun. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu menjadi Komandan Batalyon 744," katanya.
Pada pertengahan 1986-1988 SBY yang saat itu berprofesi sebagai tentara bersama almarhumah sang ibu, Ani Yudhoyono serta sang adik yakni Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan AHY yang masih duduk di bangku sekolah dasar pindah ke Dili, Timor Timur. Ia pun mengenang pahit getir pertempuran di Dili.
Waktu berlalu, Timor Timur yang menjadi provinsi ke-24 Indonesia saat itu akhirnya merdeka pada 1999 dan menjadi Republik Timor Leste.
Pertempuran itu pun menyebabkan masyarakat eks Timor Timur yang memutuskan menjadi Warga Negara Indonesia dan hidup tanpa kepastian hukum termasuk soal tempat tinggal.
Dua dekade lebih berlalu, negara pun hadir dan memastikan bahwa perjuangan dan pengorbanan masyarakat eks Timor Timur tidak sia-sia.
Lewat program reforma agraria, pada tahun 2023 ini
diredistribusikan tanah seluas kurang lebih 90 hektare kepada masyarakat eks Timor Timur.
Lewat kerja sama Kementerian ATR/BPN, Kementerian
PUPR, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, maka kegiatan redistribusi Tanah ditindaklanjuti dengan pembangunan 2.100 rumah tinggal bagi masyarakat eks Timor Timur dengan luasan masing-masing 150 meter persegi.
Sehingga diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kepastian sekaligus bisa menjadi simbol dari ikatan masyarakat eks Timor Timur dengan NKRI.
Dari 505 masyarakat yang hadir, terdapat empat penerima sertifikat tanah elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satu penerima sertifikat tanah rumah ibadah yang diperuntukkan bagi Gereja Kemah Injil Indonesia.
Baca juga: AHY tegaskan reforma agraria tetap berjalan pada pemerintahan baru
"Terimalah rasa hormat dan apresiasi kami kepada bapak ibu masyarakat eks pejuang Timor Timur. Mereka dengan gagah berani dengan segala risiko bahkan 25 tahun harus hidup dalam keterbatasan. Tetapi bapak ibu tidak berubah, tetap tegar dan teguh pada NKRI," ujar AHY di Kupang, NTT.
Dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, AHY sempat bercerita ia memiliki ikatan secara emosional dengan masyarakat Kupang.
"Saya pernah hidup dan sekolah di Dili Timor Tumor tahun 86-88 selama 2,5 tahun. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu menjadi Komandan Batalyon 744," katanya.
Pada pertengahan 1986-1988 SBY yang saat itu berprofesi sebagai tentara bersama almarhumah sang ibu, Ani Yudhoyono serta sang adik yakni Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan AHY yang masih duduk di bangku sekolah dasar pindah ke Dili, Timor Timur. Ia pun mengenang pahit getir pertempuran di Dili.
Waktu berlalu, Timor Timur yang menjadi provinsi ke-24 Indonesia saat itu akhirnya merdeka pada 1999 dan menjadi Republik Timor Leste.
Pertempuran itu pun menyebabkan masyarakat eks Timor Timur yang memutuskan menjadi Warga Negara Indonesia dan hidup tanpa kepastian hukum termasuk soal tempat tinggal.
Dua dekade lebih berlalu, negara pun hadir dan memastikan bahwa perjuangan dan pengorbanan masyarakat eks Timor Timur tidak sia-sia.
Lewat program reforma agraria, pada tahun 2023 ini
diredistribusikan tanah seluas kurang lebih 90 hektare kepada masyarakat eks Timor Timur.
Lewat kerja sama Kementerian ATR/BPN, Kementerian
PUPR, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, maka kegiatan redistribusi Tanah ditindaklanjuti dengan pembangunan 2.100 rumah tinggal bagi masyarakat eks Timor Timur dengan luasan masing-masing 150 meter persegi.
Sehingga diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kepastian sekaligus bisa menjadi simbol dari ikatan masyarakat eks Timor Timur dengan NKRI.
Dari 505 masyarakat yang hadir, terdapat empat penerima sertifikat tanah elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satu penerima sertifikat tanah rumah ibadah yang diperuntukkan bagi Gereja Kemah Injil Indonesia.
Baca juga: AHY tegaskan reforma agraria tetap berjalan pada pemerintahan baru