Kendari, Sultra (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan sebanyak 17 daerah di wilayah Bumi Anoa sudah menerapkan program pemerintah daerah (pemda) digital pada semester satu tahun 2024.
Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya di Kendari, Kamis, mengatakan penerapan program pemda digital di Sultra mengalami peningkatan yang cukup drastis, dari semester dua tahun 2023, yang hanya sembilan daerah.
"Saat ini, sudah mencapai 17 daerah di wilayah Sultra menerapkan program pemda digital," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemda digital merupakan akselerasi sistem digitalisasi transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap kegiatan pemerintah baik dari sisi penerimaan pajak dan retribusi maupun pengeluaran keuangan daerah.
"Semoga dengan implementasi pemda digital ini pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan karena dapat meminimalisir terjadinya kebocoran ataupun penyimpangan anggaran daerah," ujarnya.
Doni menuturkan pada semester satu tahun 2024, ada satu pemda yang masih dalam status maju dan hal tersebut adalah luar biasa.
Dukungan pemda terkait dengan elektronifikasi keuangan cukup terakselerasi dengan program-program yang dibuktikan dengan laporan yang mendapatkan penilaian maksimal.
"Ke depan, BI Sultra bersama tim percepatan dan perluasan tim digitalisasi daerah (TP2DD) bank di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Sultra akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan penguatan terkait program pemda digital tersebut, sehingga meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujarnya.
Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya di Kendari, Kamis, mengatakan penerapan program pemda digital di Sultra mengalami peningkatan yang cukup drastis, dari semester dua tahun 2023, yang hanya sembilan daerah.
"Saat ini, sudah mencapai 17 daerah di wilayah Sultra menerapkan program pemda digital," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemda digital merupakan akselerasi sistem digitalisasi transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap kegiatan pemerintah baik dari sisi penerimaan pajak dan retribusi maupun pengeluaran keuangan daerah.
"Semoga dengan implementasi pemda digital ini pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan karena dapat meminimalisir terjadinya kebocoran ataupun penyimpangan anggaran daerah," ujarnya.
Doni menuturkan pada semester satu tahun 2024, ada satu pemda yang masih dalam status maju dan hal tersebut adalah luar biasa.
Dukungan pemda terkait dengan elektronifikasi keuangan cukup terakselerasi dengan program-program yang dibuktikan dengan laporan yang mendapatkan penilaian maksimal.
"Ke depan, BI Sultra bersama tim percepatan dan perluasan tim digitalisasi daerah (TP2DD) bank di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Sultra akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan penguatan terkait program pemda digital tersebut, sehingga meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujarnya.