Kendari (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) untuk menyiapkan strategi pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kepala Polresta Kendari Kombes Pol Aris Tri Yunarko saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan bersama dengan perwakilan dari TNI, Pemerintah Kota Kendari, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aris Tri Yunarko menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara semua pihak serta menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 di Kota Kendari.
“Kita perlu meningkatkan sinergitas baik antara aparat TNI-Polri, Pemerintah Kota, KPU, Bawaslu dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dengan cara bekerja sama dan komunikasi yang baik, saling koordinasi serta kolaborasi, sehingga apa yang diharapkan masyarakat pilkada yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan kondusif bisa diwujudkan,” kata Aris.
Dia menyebutkan bahwa beberapa poin penting terkait pengamanan Pilkada 2024, yaitu aparat keamanan harus selalu siaga dan siap sedia untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada.
"Pemerintah Kota Kendari juga diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan dalam hal logistik dan personel," ujarnya.
Aris menekankan, untuk KPU dan Bawaslu juga harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan agar dapat tercipta Pilkada yang adil dan jujur.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengandung unsur SARA dan politik uang.
“Hal-hal negatif dalam pilkada tidak akan terjadi apabila kita sering menyampaikan kepada tetangga, rekan kerja, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat bahwa di era demokrasi ini perbedaan pilihan menjadi suatu hal yang lumrah tidak perlu dibesar-besarkan, yang intinya persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya,” ungkap Aris.
Aris menambahkan, bahwa dirinya berharap dengan pelaksanaan rakor tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah yang tepat dalam pengamanan Pilkada 2024 di wilayah hukum Polresta Kendari.
Dengan sinergitas, netralitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif," tambahnya.
Kepala Polresta Kendari Kombes Pol Aris Tri Yunarko saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan bersama dengan perwakilan dari TNI, Pemerintah Kota Kendari, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aris Tri Yunarko menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara semua pihak serta menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 di Kota Kendari.
“Kita perlu meningkatkan sinergitas baik antara aparat TNI-Polri, Pemerintah Kota, KPU, Bawaslu dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dengan cara bekerja sama dan komunikasi yang baik, saling koordinasi serta kolaborasi, sehingga apa yang diharapkan masyarakat pilkada yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan kondusif bisa diwujudkan,” kata Aris.
Dia menyebutkan bahwa beberapa poin penting terkait pengamanan Pilkada 2024, yaitu aparat keamanan harus selalu siaga dan siap sedia untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada.
"Pemerintah Kota Kendari juga diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan dalam hal logistik dan personel," ujarnya.
Aris menekankan, untuk KPU dan Bawaslu juga harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan agar dapat tercipta Pilkada yang adil dan jujur.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengandung unsur SARA dan politik uang.
“Hal-hal negatif dalam pilkada tidak akan terjadi apabila kita sering menyampaikan kepada tetangga, rekan kerja, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat bahwa di era demokrasi ini perbedaan pilihan menjadi suatu hal yang lumrah tidak perlu dibesar-besarkan, yang intinya persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya,” ungkap Aris.
Aris menambahkan, bahwa dirinya berharap dengan pelaksanaan rakor tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah yang tepat dalam pengamanan Pilkada 2024 di wilayah hukum Polresta Kendari.
Dengan sinergitas, netralitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif," tambahnya.