Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara hari ini menyelenggarakan launching kawal hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2024.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bawaslu Mubar La Ode Muhammad Karman di Laworo, Rabu mengatakan dengan adanya launching kawal hak pilih tersebut maka secara resmi lembaganya sudah mulai mengawal dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).
Menurut Karman, panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas kelurahan dan desa (PKD) mengawasi kegiatan coklit ini hingga selesai.
"Kegiatan coklit itu dimulai dari 24 Juni - 24 Juli 2024. Jadi 11 panwascam dan 86 PKD mengawasi pantarlih agar dalam melakukan coklit mengacu pada tata cara yang ada," jelasnya.
Dia menegaskan kegiatan kawal hak pilih ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, dengan pengawasan ini diharapkan tidak ditemukan lagi pemilih yang terdaftar ganda dalam DPT.
"Yang meninggal dunia, TNI-Polri tidak ada dalam DPT. Kemudian pemilih pemula supaya dimasukkan dalam DPT," sebutnya.
Ia juga meminta kepada jajarannya agar pemilih rentan, pemilih yang tinggal pada wilayah rawan konflik dan yang sudah pindah domisili betul-betul diperhatikan. Sebab persoalan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) belakangan ini sebagian besar berkaitan dengan masalah DPT.
"Intinya pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat yang telah memiliki hak pilih semuanya masuk dalam DPT," tandasnya.
Karman menambahkan pihaknya juga hari ini meresmikan posko kawal hak pilih untuk menerima aduan masyarakat yang mendapat perlakuan diskriminatif atau yang belum didata.
Posko kawal hak pilih itu akan bekerja melayani masyarakat sampai dengan tanggal 27 November 2024.
"Posko kawal hak pilih itu ada di Bawaslu dan di Sekretariat Panwascam di 11 kecamatan. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak didata sebagai pemilih silahkan menyampaikan aduan. Dan aduan masyarakat tersebut akan dilaporkan secara berjenjang," katanya.
Launching kawal hak pilih dan peresmian posko kawal hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2024 tersebut turut dihadiri sebelas panwascam yang ada di daerah itu.
Acara launching kawal hak pilih dan peresmian posko kawal hak pilih ini ditandai dengan pelepasan balon gas di udara dan pembukaan tirai papan nama posko kawal hak pilih.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bawaslu Mubar La Ode Muhammad Karman di Laworo, Rabu mengatakan dengan adanya launching kawal hak pilih tersebut maka secara resmi lembaganya sudah mulai mengawal dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).
Menurut Karman, panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas kelurahan dan desa (PKD) mengawasi kegiatan coklit ini hingga selesai.
"Kegiatan coklit itu dimulai dari 24 Juni - 24 Juli 2024. Jadi 11 panwascam dan 86 PKD mengawasi pantarlih agar dalam melakukan coklit mengacu pada tata cara yang ada," jelasnya.
Dia menegaskan kegiatan kawal hak pilih ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, dengan pengawasan ini diharapkan tidak ditemukan lagi pemilih yang terdaftar ganda dalam DPT.
"Yang meninggal dunia, TNI-Polri tidak ada dalam DPT. Kemudian pemilih pemula supaya dimasukkan dalam DPT," sebutnya.
Ia juga meminta kepada jajarannya agar pemilih rentan, pemilih yang tinggal pada wilayah rawan konflik dan yang sudah pindah domisili betul-betul diperhatikan. Sebab persoalan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) belakangan ini sebagian besar berkaitan dengan masalah DPT.
"Intinya pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat yang telah memiliki hak pilih semuanya masuk dalam DPT," tandasnya.
Karman menambahkan pihaknya juga hari ini meresmikan posko kawal hak pilih untuk menerima aduan masyarakat yang mendapat perlakuan diskriminatif atau yang belum didata.
Posko kawal hak pilih itu akan bekerja melayani masyarakat sampai dengan tanggal 27 November 2024.
"Posko kawal hak pilih itu ada di Bawaslu dan di Sekretariat Panwascam di 11 kecamatan. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak didata sebagai pemilih silahkan menyampaikan aduan. Dan aduan masyarakat tersebut akan dilaporkan secara berjenjang," katanya.
Launching kawal hak pilih dan peresmian posko kawal hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2024 tersebut turut dihadiri sebelas panwascam yang ada di daerah itu.
Acara launching kawal hak pilih dan peresmian posko kawal hak pilih ini ditandai dengan pelepasan balon gas di udara dan pembukaan tirai papan nama posko kawal hak pilih.