Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp4,1 miliar untuk penanganan stunting di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Muna Barat La Ode Mahajaya di Laworo, Jumat, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mengatasi stunting yang saat ini mencapai 24,4 persen.
"Dana yang disiapkan itu Rp4,129 miliar dan akan dimanfaatkan untuk menangani penderita stunting yang mencapai 24,4 persen atau 127 anak," kata Mahajaya.
Menurutnya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menangani stunting itu, yakni lokakarya pembuatan standar operasional prosedur (SOP) tata laksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang gizi kurang, gizi buruk dan stunting.
Ia menambahkan kegiatan lainnya adalah pendampingan rujukan balita stunting, pendampingan pemberian makanan pendamping ASI.
"Belanja bahan dan penyiapan pemberian makanan tambahan (PMT) lokal balita gizi kurang, belanja bahan dan penyiapan PMT lokal ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK), supervisi layanan dan program KIA dan gizi dalam pengelola posyandu, serta penyediaan alat surveilans gizi puskesmas," ujarnya.
Ia berharap kepada puskesmas yang mengelola kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya dapat mengurangi angka stunting, gizi kurang dan gizi buruk pada anak usia balita di daerah itu.
"Kita harapkan hasilnya signifikan terhadap penurunan angka stunting, gizi kurang dan gizi buruk," ucapnya.
Mahajaya menambahkan kegiatan intervensi penanganan stunting ini sudah dimulai oleh puskesmas. Jumlah puskesmas yang menangani masalah stunting, gizi kurang dan gizi buruk tersebut sebanyak 16 puskesmas.
"Sekarang ini puskesmas sudah mulai jalan kegiatannya," ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Muna Barat La Ode Mahajaya di Laworo, Jumat, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mengatasi stunting yang saat ini mencapai 24,4 persen.
"Dana yang disiapkan itu Rp4,129 miliar dan akan dimanfaatkan untuk menangani penderita stunting yang mencapai 24,4 persen atau 127 anak," kata Mahajaya.
Menurutnya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menangani stunting itu, yakni lokakarya pembuatan standar operasional prosedur (SOP) tata laksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang gizi kurang, gizi buruk dan stunting.
Ia menambahkan kegiatan lainnya adalah pendampingan rujukan balita stunting, pendampingan pemberian makanan pendamping ASI.
"Belanja bahan dan penyiapan pemberian makanan tambahan (PMT) lokal balita gizi kurang, belanja bahan dan penyiapan PMT lokal ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK), supervisi layanan dan program KIA dan gizi dalam pengelola posyandu, serta penyediaan alat surveilans gizi puskesmas," ujarnya.
Ia berharap kepada puskesmas yang mengelola kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya dapat mengurangi angka stunting, gizi kurang dan gizi buruk pada anak usia balita di daerah itu.
"Kita harapkan hasilnya signifikan terhadap penurunan angka stunting, gizi kurang dan gizi buruk," ucapnya.
Mahajaya menambahkan kegiatan intervensi penanganan stunting ini sudah dimulai oleh puskesmas. Jumlah puskesmas yang menangani masalah stunting, gizi kurang dan gizi buruk tersebut sebanyak 16 puskesmas.
"Sekarang ini puskesmas sudah mulai jalan kegiatannya," ucapnya.