Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
2. PPP bahas agenda politik dengan PKB Senin sore
4. Pengamat: Khofifah lebih punya modal jaringan politik ketimbang Risma
5. TNI turunkan 12.000 personel untuk mengamankan kegiatan WWF di Bali
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, Jokowi teken UU DKJ hingga TNI turunkan personel amankan WWF
1. Jokowi teken pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin (29/4), disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selengkapnya baca di sini.
2. PPP bahas agenda politik dengan PKB Senin sore
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa DPP PPP akan membahas agenda politik saat mengunjungi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, pada Senin sore.
"Ya, silaturahim politik, membahas agenda-agenda politik," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/4) siang.
Selengkapnya baca di sini.
3. Peneliti politik: PDIP dan PKS harapan terakhir jadi partai oposisi
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.
Menurutnya kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.
Selengkapnya baca di sini.
4. Pengamat: Khofifah lebih punya modal jaringan politik ketimbang Risma
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menyebut Khofifah Indar Parawansa lebih memiliki modal jaringan politik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 daripada Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Dalam perkembangan saat ini Bu Risma masih belum begitu bisa mengimbangi, artinya belum kuat mengejar Bu Khofifah," kata Fahrul kepada ANTARA di Surabaya, Senin (29/4).
Selengkapnya baca di sini.
5. TNI turunkan 12.000 personel untuk mengamankan kegiatan WWF di Bali
Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurunkan 12.000 personel gabungan dari Angkatan Darat (AD), (Angkatan Udara) AU dan Angkatan Laut (AL) untuk mengamankan jalannya gelaran World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.
"Mereka bertugas untuk melakukan pengamanan hingga penanganan kesehatan di sana," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (29/4).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, Jokowi teken UU DKJ hingga TNI turunkan personel amankan WWF