Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina, serta rencana aneksasi dan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka oleh rezim Zionis tersebut.
Diskusi tersebut dilakukan dalam Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan pada Jumat malam (7/3) di Jeddah, sebagaimana keterangan pers Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNA) pada Sabtu (8/3).
Pertemuan tersebut diawali dengan pidato Menteri Hubungan Luar Negeri Republik Kamerun Lejeune Mbella Mbella, yang saat ini menjabat sebagai presiden Dewan Menteri Luar Negeri.
Dalam pidatonya, Mbella menyatakan pertemuan tersebut diadakan di tengah perkembangan baru konflik Israel-Palestina, termasuk seruan untuk pemindahan warga Palestina.
Ia menekankan bahwa situasi tersebut membutuhkan waktu bagi mereka untuk melakukan penilaian dan pengkajian visi ke depan, "sambil mempertahankan persatuan organisasi kita terhadap isu kritis ini, sesuai dengan piagam dan resolusi PBB yang relevan," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang dicapai Januari lalu, dan mencatat bahwa perjanjian tersebut berkontribusi memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu meredakan ketegangan yang meningkat di Timur Tengah.
Menlu Kamerun itu juga mendesak penerapan penuh perjanjian gencatan senjata guna mencapai resolusi akhir konflik dalam pendekatan terkoordinasi dan multilateral.
Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan relevan dalam kerangka solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam batas-batas yang diakui secara internasional, guna memastikan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.
Ia mengimbau negara-negara anggota untuk teguh menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dan melanjutkan upaya mencapai penyelesaian damai bagi konflik yang telah berlangsung lama itu, sesuai resolusi PBB yang relevan dan inisiatif perdamaian regional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Gambia Mamadou Tangara menyatakan bahwa negaranya, sebagai ketua KTT Islam saat ini, kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk terus memenuhi tanggung jawab menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.
Dia menekankan kecaman Gambia terhadap rencana yang baru-baru ini diajukan untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza.
Dia menegaskan bahwa usulan tersebut bersifat provokatif, brutal, dan tidak manusiawi, terutama pada saat rakyat Gaza, Palestina, dan masyarakat internasional sedang mempertimbangkan langkah positif berikutnya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel menyusul kesepakatan gencatan senjata yang baru-baru ini dicapai.
Dia menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat internasional untuk melakukan upaya yang lebih terpadu guna membangun gencatan senjata yang komprehensif dan permanen yang akan mengarah pada penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki.
Dia juga menegaskan kembali bahwa solusi dua negara merupakan prasyarat untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Tangara juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas penerbitan undang-undang baru-baru ini oleh parlemen Israel (Knesset) yang melarang pekerjaan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Hal itu, menurut dia, sepenuhnya bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
Sementara itu, dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal OKI Hussein Ibrahim Taha menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang telah disetujui oleh KTT Arab, dengan tetap menjunjung tinggi hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri.
Dia menyatakan rencana tersebut merupakan visi bersama yang realistis dan yang mengharuskan semua pihak untuk memobilisasi dukungan finansial dan politik yang diperlukan guna melaksanakannya dalam kerangka jalur politik dan ekonomi terpadu untuk mencapai visi solusi dua negara.
Ia memperingatkan bahaya tindakan dan upaya Israel yang tidak dapat diterima untuk menghapus masalah pengungsi Palestina.
Sekjen tersebut menekankan bahwa UNRWA dan peran pentingnya dalam melayani jutaan pengungsi Palestina tidak dapat diabaikan atau digantikan. Dia juga menekankan perlunya menggandakan dukungan politik, finansial, dan hukum bagi badan tersebut.
Adapun, Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Mohammad Mustafa, menyerukan agar rencana Palestina-Mesir untuk membangun kembali Gaza diadopsi sebagai inisiatif bersama Arab-Islam.
Ia menekankan bahwa rencana tersebut memastikan pembangunan kembali Jalur Gaza oleh rakyat Palestina, yang berakar kuat di tanah mereka tanpa penggusuran, dan dengan dukungan regional dan internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Negara Palestina dan pengembangan lembaga serta ekonominya.
Mustafa juga menekankan bahwa keberhasilan rencana itu terutama bergantung pada kewajiban Israel untuk menghentikan agresi, memastikan kembalinya para pengungsi, penarikan pasukan pendudukan, pembukaan titik penyeberangan, keberlanjutan gencatan senjata, masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan, serta penyediaan dukungan keuangan yang diperlukan.
Sang perdana menteri juga menyerukan upaya lebih intensif untuk memobilisasi dukungan internasional dan meningkatkan tekanan politik, diplomatik, hukum dan ekonomi terhadap Israel hingga rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka secara penuh, kedaulatan mereka atas tanah mereka, dan Yerusalem sebagai ibu kota abadi Negara Palestina.
Sementara itu, selain membahas isu Palestina, pertemuan tersebut juga mengumumkan kembalinya Suriah ke dalam OKI, setelah para menteri luar negeri memutuskan untuk melanjutkan keanggotaannya di organisasi tersebut.
