Kendari (ANTARA) - Tim Kerja Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, melaksanakan kegiatan Pertemuan Fasilitasi dan Koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting kepada 12 provinsi prioritas dalam rangka penguatan kegiatan tematik Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah.
Pertemuan diawali dengan penjelasan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah, Abidin, perihal Kegiatan yang berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting di daerahnya yang sudah sangat maksimal di laksanakan.
Mereka bergerak cepat melaksanakan berbagai jenis kegiatan penurunan angka stunting dengan tujuan untuk mendorong terjadinya penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah secara signifikan.
Abidin juga menyampaikan bahwa Kabupaten Buton Tengah telah melaksanakan Kegiatan audit kasus Stunting di tahun 2024 ini, yaitu pengukuran pada sasaran stunting untuk melihat indikator faktor resiko pada sasaran stunting.
Selain itu, pihaknya juga fokus melaksanakan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting yg mana kegiatan ini berfokus pada pemberian bantuan pada sasaran masalah Stunting. Semua kegiatan tersebut adalah bentuk upaya yg dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah.
Program Manager Kegiatan Satgas Stunting Prov Sultra Ardiansyah Pandayu yang hadir pada pertemuan ini menyampaikan bahwa pentingnya upaya maksimal dalam rangka penanganan stunting khususnya di Kabupaten Buton Tengah dalam rangka mencapai target Bapak Presiden yang ada dalam Perpres 72 Tahun 2021 dan tercantum dalam RPJMN tahun 2019-2024.
Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras untuk bisa memenuhi target tersebut yang mana tahun ini adalah tahun terakhir pelaksanaan target Presiden, yaitu agar secara nasional angka stunting bisa turun pada angka 14 persen.
Menurut Ardiansyah, Kegiatan- kegiatan yg dilaksanakan oleh TPPS Kabupaten Buton Tengah selama ini sudah maksimal di lakukan baik itu kegiatan konvergensi, audit kasus Stunting, pendampingan TPK, Pendataan Elsimil, BAAS dan Miniloka Karya yang mana kesemua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.
Adapun Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Pembinaan Lini Lapangan perwakilan BKKBN Sultra, Darisman, menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan Miniloka Karya stunting frekuensi pelaksanaan dan kualitasnya untuk di upayakan sesuai dengan baik .Baik dari peserta maupun pemateri kegiatan. Terkait orientasi TPK yang mendapatkan pelatihan harus di lengkapi denga SK TPK.
Untuk penguatan terkait stunting pada kegiatan Minlok Stunting agar fokus pelaksanaannya dimaksimalkan baik dari nara sumber maupun peserta harus maksimal sesuai dengan Juknis tidak lupa unsur penting pesertanya yg terlibat agar diperhatikan seperti Kepala puskesmas, camat, tenaga kesehatan, dll.
Pelaksanaan teknis kegiatan harus sesuai dengan kondisi permasalahannya yg di bahas dalam kegiatan.
Setelah mengadakan pertemuan di ruang rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, selanjutnya Tim Fasilitasi dan Koordinasi beranjak ke Balai Penyuluh KB Kecamatan GU melakukan pertemuan dengan Penyuluh KB.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada para PKB/PLKB dalam memberikan pendampingan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar dapat meningkatkan kinerja TPK sekaligus peningkatan kinerja dari PKB/PLKB itu sendiri.
Pertemuan diawali dengan penjelasan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah, Abidin, perihal Kegiatan yang berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting di daerahnya yang sudah sangat maksimal di laksanakan.
Mereka bergerak cepat melaksanakan berbagai jenis kegiatan penurunan angka stunting dengan tujuan untuk mendorong terjadinya penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah secara signifikan.
Abidin juga menyampaikan bahwa Kabupaten Buton Tengah telah melaksanakan Kegiatan audit kasus Stunting di tahun 2024 ini, yaitu pengukuran pada sasaran stunting untuk melihat indikator faktor resiko pada sasaran stunting.
Selain itu, pihaknya juga fokus melaksanakan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting yg mana kegiatan ini berfokus pada pemberian bantuan pada sasaran masalah Stunting. Semua kegiatan tersebut adalah bentuk upaya yg dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah.
Program Manager Kegiatan Satgas Stunting Prov Sultra Ardiansyah Pandayu yang hadir pada pertemuan ini menyampaikan bahwa pentingnya upaya maksimal dalam rangka penanganan stunting khususnya di Kabupaten Buton Tengah dalam rangka mencapai target Bapak Presiden yang ada dalam Perpres 72 Tahun 2021 dan tercantum dalam RPJMN tahun 2019-2024.
Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras untuk bisa memenuhi target tersebut yang mana tahun ini adalah tahun terakhir pelaksanaan target Presiden, yaitu agar secara nasional angka stunting bisa turun pada angka 14 persen.
Menurut Ardiansyah, Kegiatan- kegiatan yg dilaksanakan oleh TPPS Kabupaten Buton Tengah selama ini sudah maksimal di lakukan baik itu kegiatan konvergensi, audit kasus Stunting, pendampingan TPK, Pendataan Elsimil, BAAS dan Miniloka Karya yang mana kesemua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.
Adapun Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Pembinaan Lini Lapangan perwakilan BKKBN Sultra, Darisman, menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan Miniloka Karya stunting frekuensi pelaksanaan dan kualitasnya untuk di upayakan sesuai dengan baik .Baik dari peserta maupun pemateri kegiatan. Terkait orientasi TPK yang mendapatkan pelatihan harus di lengkapi denga SK TPK.
Untuk penguatan terkait stunting pada kegiatan Minlok Stunting agar fokus pelaksanaannya dimaksimalkan baik dari nara sumber maupun peserta harus maksimal sesuai dengan Juknis tidak lupa unsur penting pesertanya yg terlibat agar diperhatikan seperti Kepala puskesmas, camat, tenaga kesehatan, dll.
Pelaksanaan teknis kegiatan harus sesuai dengan kondisi permasalahannya yg di bahas dalam kegiatan.
Setelah mengadakan pertemuan di ruang rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, selanjutnya Tim Fasilitasi dan Koordinasi beranjak ke Balai Penyuluh KB Kecamatan GU melakukan pertemuan dengan Penyuluh KB.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada para PKB/PLKB dalam memberikan pendampingan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar dapat meningkatkan kinerja TPK sekaligus peningkatan kinerja dari PKB/PLKB itu sendiri.