Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Satgas Stunting Sultra menggelar audiensi dan koordinasi bersama tim percepatan penuruan stunting (TPPS) di Kabupaten Wakatobi.
Berdasarkan rilis yang diterima di Kendari, Ketua Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Sultra Adi Supryatno, mengatakan pentingnya melihat progres dalam penanganan stunting di tingkat lokal, seperti kabupaten Wakatobi.
"Ada beberapa pola intervensi yang telah diusulkan, diantaranya pendekatan keluarga berisiko melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) dan pendekatan multisektoral melalui kegiatan TPPS," katanya
Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait program penanggulangan stunting dan melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga serta instansi terkait di tingkat lokal dan provinsi, untuk membahas masalah dan solusi dengan mendalam sehingga intervensi bisa tepat sasaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Safiuddin, menggarisbawahi perlunya fokus intervensi pada sasaran yang tepat, seperti calon pengantin, ibu hamil, balita dan bayi sesuai dengan arahan wakil bupati Wakatobi.
"Untuk mencapai hal itu diperlukan data yang akurat dan komitmen dari semua pihak terkait," jelasnya
Disaat yang sama staf ahli Bappeda, Kasim menegaskan bahwa data yang akurat terkait stunting menjadi dasar dalam pelaksanaan program agar tepat sasaran dan efektif.
"Dibutuhkan kolaborasi dari OPD terkait seperti PKK, Dinas KB, dan Dinas Kesehatan untuk pendataan dan intervensi sensitif terhadap stunting," katanya
Kasim menegaskan untuk penanganan stunting ini bukan hanya kolaborasi lintas sektor tetapi dibutuhkan komitmen bersama untuk berupaya mengurangi angka stunting di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
Berdasarkan rilis yang diterima di Kendari, Ketua Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Sultra Adi Supryatno, mengatakan pentingnya melihat progres dalam penanganan stunting di tingkat lokal, seperti kabupaten Wakatobi.
"Ada beberapa pola intervensi yang telah diusulkan, diantaranya pendekatan keluarga berisiko melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) dan pendekatan multisektoral melalui kegiatan TPPS," katanya
Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait program penanggulangan stunting dan melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga serta instansi terkait di tingkat lokal dan provinsi, untuk membahas masalah dan solusi dengan mendalam sehingga intervensi bisa tepat sasaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Safiuddin, menggarisbawahi perlunya fokus intervensi pada sasaran yang tepat, seperti calon pengantin, ibu hamil, balita dan bayi sesuai dengan arahan wakil bupati Wakatobi.
"Untuk mencapai hal itu diperlukan data yang akurat dan komitmen dari semua pihak terkait," jelasnya
Disaat yang sama staf ahli Bappeda, Kasim menegaskan bahwa data yang akurat terkait stunting menjadi dasar dalam pelaksanaan program agar tepat sasaran dan efektif.
"Dibutuhkan kolaborasi dari OPD terkait seperti PKK, Dinas KB, dan Dinas Kesehatan untuk pendataan dan intervensi sensitif terhadap stunting," katanya
Kasim menegaskan untuk penanganan stunting ini bukan hanya kolaborasi lintas sektor tetapi dibutuhkan komitmen bersama untuk berupaya mengurangi angka stunting di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.