Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Butolo mengatakan Pemda telah memberikan tambahan insentif bagi ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Selain para RT-RW, Pemda Muna Barat juga akan mengkonversi bantuan khusus keuangan (BKK) sebesar Rp100 juta ke dalam alokasi dana desa (ADD) untuk tahun anggaran 2024," kata Pj Bupati Mubar di Laworo, Sabtu.
Kata dia, tujuan konversi BKK ke dalam ADD itu agar dapat digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan pembangunan di desa masing - masing.
"Kebijakan ini tidaklah semata merupakan inisiasi Pemda Mubar, namun ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Dimana di bawah kepemimpinannya telah memberikan perhatian yang sungguh - sungguh bagi kesejahteraan masyarakat desa, para kepala desa beserta perangkatnya," ujar La Ode Butolo saat memberikan sambutan pada acara Rakercab dan pelantikan DPK APDESI Mubar.
Butolo mengimbau seluruh kepala desa dan pengurus APDESI Mubar supaya menyukseskan agenda pemerintah pusat guna kesinambungan prioritas pembangunan.
"Tentu sinergitas pemerintah pusat dan daerah juga disokong oleh pemerintah desa akan menjadi energi positif untuk mewujudkan stabilitas daerah," paparnya.
Ia mengharapkan keberadaan APDESI menjadi perekat dari pelbagai kepentingan utamanya pada aspek pembangunan.
Lanjutnya, kepala desa mempunyai peran strategis karena itu diharapkan menjadi mitra yang bijak dan tambahan energi bagi Pemda Mubar.
Oleh karena itu, tambah dia APDESI hendaknya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah khususnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
"Lebih penting lagi kita berharap kepala desa sebagai pembina politik di tingkat desa untuk menjadi dinamisator politik yang 'menggembirakan' dengan tetap menjunjung prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta jujur dan adil," imbuhnya.
"Selain para RT-RW, Pemda Muna Barat juga akan mengkonversi bantuan khusus keuangan (BKK) sebesar Rp100 juta ke dalam alokasi dana desa (ADD) untuk tahun anggaran 2024," kata Pj Bupati Mubar di Laworo, Sabtu.
Kata dia, tujuan konversi BKK ke dalam ADD itu agar dapat digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan pembangunan di desa masing - masing.
"Kebijakan ini tidaklah semata merupakan inisiasi Pemda Mubar, namun ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Dimana di bawah kepemimpinannya telah memberikan perhatian yang sungguh - sungguh bagi kesejahteraan masyarakat desa, para kepala desa beserta perangkatnya," ujar La Ode Butolo saat memberikan sambutan pada acara Rakercab dan pelantikan DPK APDESI Mubar.
Butolo mengimbau seluruh kepala desa dan pengurus APDESI Mubar supaya menyukseskan agenda pemerintah pusat guna kesinambungan prioritas pembangunan.
"Tentu sinergitas pemerintah pusat dan daerah juga disokong oleh pemerintah desa akan menjadi energi positif untuk mewujudkan stabilitas daerah," paparnya.
Ia mengharapkan keberadaan APDESI menjadi perekat dari pelbagai kepentingan utamanya pada aspek pembangunan.
Lanjutnya, kepala desa mempunyai peran strategis karena itu diharapkan menjadi mitra yang bijak dan tambahan energi bagi Pemda Mubar.
Oleh karena itu, tambah dia APDESI hendaknya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah khususnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
"Lebih penting lagi kita berharap kepala desa sebagai pembina politik di tingkat desa untuk menjadi dinamisator politik yang 'menggembirakan' dengan tetap menjunjung prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta jujur dan adil," imbuhnya.