Kendari (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyosialisasikan Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) setelah menandatangani pernyataan komitmen (PK) dengan Kementerian Dalam Negeri, di Kendari, Rabu.
"Aplikasi Puja Indah ini merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," kata personel tim dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Nuril.
Ia menjelaskan aplikasi itu merupakan layanan pemerintahan berbagi pakai berbasis data input yang dikembangkan untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform.
Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat menggandakan inovasi. Hingga 2023 tercatat 156 daerah telah menandatangani PK.
"Dan saat ini ada 12 layanan pemerintahan dan tiga layanan tematik," kata dia.
Dia mengatakan 12 layanan itu, yakni layanan pendidikan, layanan perizinan, layanan kesehatan, layanan ketenagakerjaan, layanan kependudukan, layanan komoditas, layanan aspirasi, layanan trantibunlinmas, layanan sosial, layanan pariwisata, layanan pekerjaan umum dan layanan perhubungan.
Sebanyai tiga layanan tematik, yakni pajak dan retribusi daerah, data tunggal kemiskinan dan BUMDes.
Aplikasi ini bisa digunakan seluruhnya atau sebagian, sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Dia mengatakan layanan Puja Indah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tergantung pada informasi yang disediakan oleh admin dan operator.
Ketika admin dan operator tidak aktif dalam melakukan penginputan data maka aplikasi ini akan kosong, sehingga ketika dibuka masyarakat itu seperti aplikasi yang mati atau aplikasi yang belum ada manfaatnya.
"Aplikasi Puja Indah ini merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," kata personel tim dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Nuril.
Ia menjelaskan aplikasi itu merupakan layanan pemerintahan berbagi pakai berbasis data input yang dikembangkan untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform.
Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat menggandakan inovasi. Hingga 2023 tercatat 156 daerah telah menandatangani PK.
"Dan saat ini ada 12 layanan pemerintahan dan tiga layanan tematik," kata dia.
Dia mengatakan 12 layanan itu, yakni layanan pendidikan, layanan perizinan, layanan kesehatan, layanan ketenagakerjaan, layanan kependudukan, layanan komoditas, layanan aspirasi, layanan trantibunlinmas, layanan sosial, layanan pariwisata, layanan pekerjaan umum dan layanan perhubungan.
Sebanyai tiga layanan tematik, yakni pajak dan retribusi daerah, data tunggal kemiskinan dan BUMDes.
Aplikasi ini bisa digunakan seluruhnya atau sebagian, sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Dia mengatakan layanan Puja Indah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tergantung pada informasi yang disediakan oleh admin dan operator.
Ketika admin dan operator tidak aktif dalam melakukan penginputan data maka aplikasi ini akan kosong, sehingga ketika dibuka masyarakat itu seperti aplikasi yang mati atau aplikasi yang belum ada manfaatnya.