Kendari (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara selama tahun 2023 menuntaskan pembuatan sertifikat tanah sebesar 100 persen atau sebanyak 83.530 sertifikat tanah pada 17 kabupaten kota di Sultra.
Kepala BPN Sulawesi Tenggara Asep Heri, dalam pernyataan resmi yang diterima, Jumat menjelaskan, penyerahan sertifikat ini merupakan sisa sertifikat yang baru diselesaikan dan ditargetkan tersalurkan seluruhnya paling lambat 30 Desember 2023.
"Jarang-jarang satu provinsi bisa menyelesaikan secara bersamaan 100 persen, Sultra PSN-nya, pendaftaran tanah sistematis lengkapnya sudah 100 persen, redistribusi-nya sudah 100 persen, BMN badan milik negaranya sudah 100 persen luar biasa, jumlah keseluruhan kurang lebih hampir 85 ribu sertifikat yang sudah diselesaikan tahun ini," jelas Kepala BPN Sultra.
Asep Heri meminta pada Kepala BPN kabupaten/kota agar menyerahkan langsung sertifikat pada pemilik, tanpa dititipkan saat proses distribusi sertifikat ke masyarakat. Sebab sertifikat merupakan barang berharga yang merupakan tanda bukti hak milik.
Bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat untuk selanjutnya melakukan gerakan bersama pasang tanda batas tentunya atas persetujuan tetangga. Ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas yang sering terjadi.
Dia menambahkan, tahun 2024 nanti BPN Sultra mendapatkan kuota pembuatan sertifikat sebanyak 50 ribu terdiri dari 36 ribu sertifikat untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan 14 ribu redistribusi tanah.
Dan program ini, lanjut Asep Heri, ditargetkan tuntas bulan Mei-Juni 2024. Jika tercapai sesuai target BPN Sulawesi Tenggara akan mengusulkan tambahan hingga 100 ribu sertifikat lagi.
Kepala BPN Sulawesi Tenggara Asep Heri, dalam pernyataan resmi yang diterima, Jumat menjelaskan, penyerahan sertifikat ini merupakan sisa sertifikat yang baru diselesaikan dan ditargetkan tersalurkan seluruhnya paling lambat 30 Desember 2023.
"Jarang-jarang satu provinsi bisa menyelesaikan secara bersamaan 100 persen, Sultra PSN-nya, pendaftaran tanah sistematis lengkapnya sudah 100 persen, redistribusi-nya sudah 100 persen, BMN badan milik negaranya sudah 100 persen luar biasa, jumlah keseluruhan kurang lebih hampir 85 ribu sertifikat yang sudah diselesaikan tahun ini," jelas Kepala BPN Sultra.
Asep Heri meminta pada Kepala BPN kabupaten/kota agar menyerahkan langsung sertifikat pada pemilik, tanpa dititipkan saat proses distribusi sertifikat ke masyarakat. Sebab sertifikat merupakan barang berharga yang merupakan tanda bukti hak milik.
Bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat untuk selanjutnya melakukan gerakan bersama pasang tanda batas tentunya atas persetujuan tetangga. Ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas yang sering terjadi.
Dia menambahkan, tahun 2024 nanti BPN Sultra mendapatkan kuota pembuatan sertifikat sebanyak 50 ribu terdiri dari 36 ribu sertifikat untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan 14 ribu redistribusi tanah.
Dan program ini, lanjut Asep Heri, ditargetkan tuntas bulan Mei-Juni 2024. Jika tercapai sesuai target BPN Sulawesi Tenggara akan mengusulkan tambahan hingga 100 ribu sertifikat lagi.