Kendari (ANTARA) - Sebanyak 150 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari gelombang III angkatan XI, XII, dan XIII lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti orientasi selama empat hari, mulai 11 hingga 14 Desember 2023.
Sekertari daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, yang mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, di Kendari, Senin, menyampaikan bahwa orientasi ini bertujuan agar para PPPK memahami tugas mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"PPPK merupakan bagian integral dari ASN, yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK," ujar Asrun.
Dalam pengarahan tersebut, diungkapkan bahwa para PPPK diangkat melalui perjanjian kontrak dengan batas waktu awal selama lima tahun.
"Kontrak ini memiliki potensi untuk diperpanjang jika kinerja dan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai PPPK memuaskan. Pemahaman tugas ini menjadi kunci, dan jika tidak terpenuhi, kontrak tidak akan diperpanjang," kata Asrun.
Ia pun mengingatkan peserta orientasi bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seiring. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban juga harus dipenuhi.
"Hak dan kewajiban harus berjalan paralel. Orientasi ini diharapkan dapat membekali para PPPK dengan pemahaman yang kuat tentang tugas, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai tugas pokok mereka," harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala BPSDM Sultra Syahrudin Nurdin menyampaikan bahwa hingga saat ini, jumlah peserta PPPK lingkup Pemprov Sultra sejak penerimaan 2022 mencapai 3.308 orang. Dari anggaran yang tersedia di BPSDM, baru sekira 650 orang telah mengikuti orientasi.
"Gelombang sebelumnya, masing-masing 250 orang pada gelombang pertama dan 250 orang pada gelombang kedua. Dan gelombang ketiga yang berlangsung hari ini, melibatkan 150 orang," kata Syahrudin Nurdin.
Dalam konteks anggaran, disebutkan bahwa tahun 2024, dana untuk PPPK sebesar lebih dari Rp2 miliar dan hanya dapat menampung 1.500 orang untuk peserta orientasi. Sementara itu, masih ada sekitar 1.158 orang belum mendapatkan alokasi anggaran.
"Kami berharap mendapatkan anggaran tambahan lebih dari Rp1 miliar APBD-P 2024 sehingga dapat mengakomodir 1.158 orang PPPK lainnya yang akan ikut orientasi," harapnya.
Dengan melibatkan total 150 peserta dari tiga angkatan PPPK dalam orientasi gelombang ketiga ini, diharapkan kegiatan empat hari ini dapat memberikan bekal kepada para peserta untuk melaksanakan tugas mereka secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
"Kita berharap orientasi ini menciptakan kesadaran akan tanggung jawab dan peran mereka dalam menyumbang bagi kemajuan pemerintahan di Sulawesi Tenggara," ujarnya.
Sekertari daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, yang mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, di Kendari, Senin, menyampaikan bahwa orientasi ini bertujuan agar para PPPK memahami tugas mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"PPPK merupakan bagian integral dari ASN, yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK," ujar Asrun.
Dalam pengarahan tersebut, diungkapkan bahwa para PPPK diangkat melalui perjanjian kontrak dengan batas waktu awal selama lima tahun.
"Kontrak ini memiliki potensi untuk diperpanjang jika kinerja dan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai PPPK memuaskan. Pemahaman tugas ini menjadi kunci, dan jika tidak terpenuhi, kontrak tidak akan diperpanjang," kata Asrun.
Ia pun mengingatkan peserta orientasi bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seiring. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban juga harus dipenuhi.
"Hak dan kewajiban harus berjalan paralel. Orientasi ini diharapkan dapat membekali para PPPK dengan pemahaman yang kuat tentang tugas, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai tugas pokok mereka," harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala BPSDM Sultra Syahrudin Nurdin menyampaikan bahwa hingga saat ini, jumlah peserta PPPK lingkup Pemprov Sultra sejak penerimaan 2022 mencapai 3.308 orang. Dari anggaran yang tersedia di BPSDM, baru sekira 650 orang telah mengikuti orientasi.
"Gelombang sebelumnya, masing-masing 250 orang pada gelombang pertama dan 250 orang pada gelombang kedua. Dan gelombang ketiga yang berlangsung hari ini, melibatkan 150 orang," kata Syahrudin Nurdin.
Dalam konteks anggaran, disebutkan bahwa tahun 2024, dana untuk PPPK sebesar lebih dari Rp2 miliar dan hanya dapat menampung 1.500 orang untuk peserta orientasi. Sementara itu, masih ada sekitar 1.158 orang belum mendapatkan alokasi anggaran.
"Kami berharap mendapatkan anggaran tambahan lebih dari Rp1 miliar APBD-P 2024 sehingga dapat mengakomodir 1.158 orang PPPK lainnya yang akan ikut orientasi," harapnya.
Dengan melibatkan total 150 peserta dari tiga angkatan PPPK dalam orientasi gelombang ketiga ini, diharapkan kegiatan empat hari ini dapat memberikan bekal kepada para peserta untuk melaksanakan tugas mereka secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
"Kita berharap orientasi ini menciptakan kesadaran akan tanggung jawab dan peran mereka dalam menyumbang bagi kemajuan pemerintahan di Sulawesi Tenggara," ujarnya.