Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan selektif melakukan pengawasan secara ketat bagi para pelaku tambang di daerah itu.
"Tujuannya, adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten berjuluk Lipu Oheo ini," kata Bupati Konut, Ruksamin melalui pernyataan resmi yang diterima, Kamis, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Jakarta.
Rakornas Investasi tahun 2023 yang mengusung tema "Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan" digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dibuka Presiden Joko Widodo di Balai Kartini Jakarta.
Pembukaan Rakornas itu ditandai dengan pemutaran kunci oleh Presiden RI Joko Widodo.
Turut mendampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erik Tohir, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Dalam sesi diskusi Rakornas itu, Bupati Ruksamin mengungkapkan komitmennya untuk selalu mempermudah perizinan investasi.
Hanya saja kata Ruksamin, izin yang dipermudah juga perlu dibarengi pengawasan ketat oleh pemerintah daerah.
"Bahwa dalam proses perizinan sekarang sudah tidak diragukan lagi, dengan berbagai Inovasi semua Lembaga atau Kementerian dan Pemerintah Daerah bagaimana berupaya mempercepat penerbitan Izin dalam mempermudah Investasi," kata Ruksamin
"Namun harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Mau berapapun hektar atau berapa Ton pun yang diberikan RKAB kepada perusahaan (Khusus di bidang Pertambangan), jangan dikeluarkan dulu untuk tahun depannya sebelum lokasi yang sudah ditambang direklamasi," jelas Ruksamin.
Pengawasan itu, lanjut Ruksamin, tentunya perlu melibatkan Pemerintah Daerah.
"Bahkan, jika perlu beri tanggung jawab untuk melakukan Reklamasi daerah pasca tambang. Insya Allah jika ini yang dilakukan maka target produksi nikel bisa tercapai, masyarakat bisa sejahtera daerah pun dalam hal ini alam terjaga," terangnya.
Selain Bupati Konawe Utara, Rakornas itu, juga diikuti lima kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara serta 240 bupati dan walikota daerah padat investasi se-Indonesia.
Kehadiran Bupati Ruksamin di antara sejumlah menteri, gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia dalam Rakornas ini, menandakan pengakuan terhadap kontribusi Konawe Utara dalam memajukan ekonomi nasional.
Selain itu, keikutsertaan bupati dua periode ini juga menandai peran penting Konawe Utara dalam peta investasi nasional.
Serta prestasi luar biasa bagi masyarakat Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.
Sebagai pemimpin yang visioner, Ruksamin berhasil memperkuat citra Konawe Utara sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.
Tentunya, didukung dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti cadangan nikel yang cukup besar di Wilayah Konawe Utara.
Terlebih saat ini, Konawe Utara telah ditetapkan sebagai Pusat Strategi Nasional (PSN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
Turut mendampingi Bupati Ruksamin dalam Rakornas Kadis PTSP Sofyan, Kadis Kominfo Abdollah, dan Kabag Prokopi Sutriawan.
"Tujuannya, adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten berjuluk Lipu Oheo ini," kata Bupati Konut, Ruksamin melalui pernyataan resmi yang diterima, Kamis, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Jakarta.
Rakornas Investasi tahun 2023 yang mengusung tema "Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan" digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dibuka Presiden Joko Widodo di Balai Kartini Jakarta.
Pembukaan Rakornas itu ditandai dengan pemutaran kunci oleh Presiden RI Joko Widodo.
Turut mendampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erik Tohir, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Dalam sesi diskusi Rakornas itu, Bupati Ruksamin mengungkapkan komitmennya untuk selalu mempermudah perizinan investasi.
Hanya saja kata Ruksamin, izin yang dipermudah juga perlu dibarengi pengawasan ketat oleh pemerintah daerah.
"Bahwa dalam proses perizinan sekarang sudah tidak diragukan lagi, dengan berbagai Inovasi semua Lembaga atau Kementerian dan Pemerintah Daerah bagaimana berupaya mempercepat penerbitan Izin dalam mempermudah Investasi," kata Ruksamin
"Namun harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Mau berapapun hektar atau berapa Ton pun yang diberikan RKAB kepada perusahaan (Khusus di bidang Pertambangan), jangan dikeluarkan dulu untuk tahun depannya sebelum lokasi yang sudah ditambang direklamasi," jelas Ruksamin.
Pengawasan itu, lanjut Ruksamin, tentunya perlu melibatkan Pemerintah Daerah.
"Bahkan, jika perlu beri tanggung jawab untuk melakukan Reklamasi daerah pasca tambang. Insya Allah jika ini yang dilakukan maka target produksi nikel bisa tercapai, masyarakat bisa sejahtera daerah pun dalam hal ini alam terjaga," terangnya.
Selain Bupati Konawe Utara, Rakornas itu, juga diikuti lima kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara serta 240 bupati dan walikota daerah padat investasi se-Indonesia.
Kehadiran Bupati Ruksamin di antara sejumlah menteri, gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia dalam Rakornas ini, menandakan pengakuan terhadap kontribusi Konawe Utara dalam memajukan ekonomi nasional.
Selain itu, keikutsertaan bupati dua periode ini juga menandai peran penting Konawe Utara dalam peta investasi nasional.
Serta prestasi luar biasa bagi masyarakat Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.
Sebagai pemimpin yang visioner, Ruksamin berhasil memperkuat citra Konawe Utara sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.
Tentunya, didukung dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti cadangan nikel yang cukup besar di Wilayah Konawe Utara.
Terlebih saat ini, Konawe Utara telah ditetapkan sebagai Pusat Strategi Nasional (PSN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
Turut mendampingi Bupati Ruksamin dalam Rakornas Kadis PTSP Sofyan, Kadis Kominfo Abdollah, dan Kabag Prokopi Sutriawan.