Kanwil Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan realisasi belanja negara di wilayah Sultra sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp21.202,03 miliar atau 79,33 persen dari pagu APBN.
Kakanwil DJPb Sultra, Syarwan di Kendari, Selasa mengatakan adapun realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD.
Dikatakan, realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp6.378,73 miliar (72,05) persen dari pagu anggaran 2023 yang terdiri antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp2.059,42 miliar (84,41) persen dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp2.646,86 miliar (66,65) persen, Belanja Modal sebesar Rp1.660,74 miliar (68,70) persen, Belanja Hibah sebesar Rp4,98 miliar (35,97) persen dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6,74 Miliar (75,52) persen.
Kanwil DJPb Sultra, kata Syarwan juga telah mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi belanja dan pencapaian output kepada satuan kerja, melalui surat nomor S-403/WPB.28/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Monitoring Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja s.d. Bulan Februari 2023.
Dimana, secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong Satker agar segera melaksanakan akselerasi belanja pada periode berikutnya khususnya untuk belanja barang dan belanja modal.
Syarwan menyebutkan, penyaluran TKDD sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp14.828,28 miliar (82,42) persen. Belanja Transfer ke Daerah wilayah Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan sebesar 2,05 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 disebabkan kenaikan realisasi pembayaran DAK Fisik daerah dan realisasi pembayaran DAK non Fisik Rp133,67 miliar dan Rp282,02 M.
Ia juga menambahkan bahwa DJPb Sultra telah berupaya mendorong pemda lingkup Sulawesi Tenggara untuk melakukan percepatan penyaluran Dana Desa periode triwulan I 2023 melalui surat nomor S-434/WPB.28/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I 2023.
Mengenai kinerja pendapatan tumbuh tinggi didukung semua Komponen Pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring dengan pemulihan ekonomi dan dampak implementasi reformasi struktural. Sampai dengan bulan 31 Oktober 2023, pendapatan negara netto tercapai sebesar Rp3.594,78 miliar meningkat sebesar 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 atau sebesar kurang lebih Rp263,05 miliar.
Penerimaan pajak Netto sampai periode yang sama per 31 Oktober 2023 mencapai Rp2.709,22 miliar, naik sebesar Rp34,17 M (1,28) persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan pendapatan perpajakan tersebut dipengaruhi atas kenaikan capaian Pajak Penghasilan Final.
Terkait APBN KiTa Sultra Oktober 2023 Rp102,63 miliar, yang terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp101,93 miliar dan penerimaan Cukai sebesar Rp694,42 juta.
Realisasi PNBP dan BLU sampai periode yang sama mencapai Rp783,63 miliar. Yang terdiri dari pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp472,97 Miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp310,66 Miliar. Penerimaan tersebut naik 22,88 persen dari penerimaan tahun 2022 yang sebesar Rp637,72 miliar.
Kemudian, penerimaan negara pada sektor PNBP berasal dari penerimaan pengembalian uang negara, Biaya Pendidikan Universitas non BLU, Jasa Kepolisian aktivitas pelabuhan, bandar udara, izin keimigrasian, penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, dan dari pendapatan Badan Layanan Umum yang terdiri dari BLU Universitas Haluoleo dan BLU RS Bhayangkara.