Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Gemapatas, Kamis.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Konawe Utara H. Ruksamin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Erny, Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Lampo Halkam, jajaran Forkopimda, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), kepala OPD, camat, serta para kepala desa/lurah se-Kabupaten Konawe Utara.
Acara sosialisasi aplikasi Gemapatas ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas antara BPN dan APDESI yang disaksikan Bupati Konawe Utara H. Ruksamin sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Konawe Utara Lengkap 2023-2024.
Untuk diketahui, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tapal Batas (Gemapatas) merupakan upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya.
Dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antarmasyarakat. Gemapatas juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Tahun 2023.
Ruksamin menegaskan kepada seluruh pimpinan tingkat desa untuk bersungguh–sungguh dalam memberikan kejelasan atas hak-hak masyarakat terkait kepemilikan tanah melalui program Gemapatas.
“Kegiatan ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tetapi ini merupakan wadah untuk kita mengangkat nilai-nilai Konasara tentang bagaimana kita menjunjung tinggi nilai adat seta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat yang sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945.” ungkap Ruksamin.
Bupati Konawe Utara dua periode tersebut menjelaskan kepada seluruh jajarannya jika program ini terlaksana dengan baik, seluruh pembangunan daerah yang terkait dengan pembebasan lahan tidak akan menemui kendala.
“Pemerintah Daerah bukannya tidak ingin mengakui hak-hak masyarakat atas kepemilikan lahan. Saya sudah siapkan anggaran untuk proyek pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan. Tetapi yang kita temui di lapangan, terlalu banyak yang mengaku atas kepemilikan tanah yang akan di bebaskan. Masalah seperti ini bis akita tangani dengan Program Gemapatas," katanya.
Dia menjelaskan bahwa dirinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak pernah tebang pilih. Untuk menggenjot kinerja aparat desa dalam pelaksanaan program-program pemerintah, dirinya memberikan kenaikan gaji dan jaminan kesehatan mulai dari kepala desa sampai aparat desa.
Sebagai bentuk komitmen agar program ini dapat terlaksana dengan baik, H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara menghibakan dana sekitar Rp5 miliar kepada pihak BPN. Bupati juga akan memberiakan kenaikan anggaran bagi kecamatan yang berhasil menuntaskan program Gemapatas di wilayahnya sebesar Rp1 miliar, serta akan terus mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program ini sampai tercapai target Kabupaten Konawe Utara Lengkap 2023-2024.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Konawe Utara H. Ruksamin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Erny, Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Lampo Halkam, jajaran Forkopimda, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), kepala OPD, camat, serta para kepala desa/lurah se-Kabupaten Konawe Utara.
Acara sosialisasi aplikasi Gemapatas ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas antara BPN dan APDESI yang disaksikan Bupati Konawe Utara H. Ruksamin sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Konawe Utara Lengkap 2023-2024.
Untuk diketahui, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tapal Batas (Gemapatas) merupakan upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya.
Dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antarmasyarakat. Gemapatas juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Tahun 2023.
Ruksamin menegaskan kepada seluruh pimpinan tingkat desa untuk bersungguh–sungguh dalam memberikan kejelasan atas hak-hak masyarakat terkait kepemilikan tanah melalui program Gemapatas.
“Kegiatan ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tetapi ini merupakan wadah untuk kita mengangkat nilai-nilai Konasara tentang bagaimana kita menjunjung tinggi nilai adat seta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat yang sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945.” ungkap Ruksamin.
Bupati Konawe Utara dua periode tersebut menjelaskan kepada seluruh jajarannya jika program ini terlaksana dengan baik, seluruh pembangunan daerah yang terkait dengan pembebasan lahan tidak akan menemui kendala.
“Pemerintah Daerah bukannya tidak ingin mengakui hak-hak masyarakat atas kepemilikan lahan. Saya sudah siapkan anggaran untuk proyek pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan. Tetapi yang kita temui di lapangan, terlalu banyak yang mengaku atas kepemilikan tanah yang akan di bebaskan. Masalah seperti ini bis akita tangani dengan Program Gemapatas," katanya.
Dia menjelaskan bahwa dirinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak pernah tebang pilih. Untuk menggenjot kinerja aparat desa dalam pelaksanaan program-program pemerintah, dirinya memberikan kenaikan gaji dan jaminan kesehatan mulai dari kepala desa sampai aparat desa.
Sebagai bentuk komitmen agar program ini dapat terlaksana dengan baik, H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara menghibakan dana sekitar Rp5 miliar kepada pihak BPN. Bupati juga akan memberiakan kenaikan anggaran bagi kecamatan yang berhasil menuntaskan program Gemapatas di wilayahnya sebesar Rp1 miliar, serta akan terus mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program ini sampai tercapai target Kabupaten Konawe Utara Lengkap 2023-2024.