Kendari (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap II kepada 225.516 keluarga penerima manfaat (KPM) di 17 kabupaten/kota se-Sultra.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Ari Sismanto di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap II itu dilakukan selama tiga bulan secara berturut-turut hingga November 2023 dengan jumlah penerima sebanyak 225.516 KPM di Sultra sesuai dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI).
Hari ini pemerintah mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan berturut-turut. Di Sultra ini ada 225.516 KPM, mulai hari ini sudah dibagikan kepada masyarakat sesuai data yang diperoleh dari Kementerian Sosial RI," kata Ari.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama-sama telah mengecek kualitas dan berat beras yang telah sesuai dengan ukurannya, yakni 10 kilogram per KPM.
"Secara berat tadi kita sudah buktikan secara bersama-sama bahwa betul 10 kilogram, artinya netto-nya sudah betul-betul 10 kilogram, dan ini mulai hari ini kita bagikan serempak di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara," ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa penyaluran itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga untuk menjaga harga beras di pasar-pasar tidak bergejolak.
"Tahap I kemarin sudah selesai 100 persen pada April, Mei, dan Juni 2023. Kita sudah 100 persen di 225.516 KPM di Sultra, sekarang kita mulai tahap II," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Siti Mardati Saing menambahkan bahwa penyaluran itu dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya harga beras dan juga untuk mengendalikan inflasi di Sultra.
Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut yang seharusnya dilakukan pada Oktober 2023, dipercepat pada September 2023.
"Dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengendalikan inflasi Bulog pun mendistribusikan beras secara terus menerus ke pasar-pasar tradisional, dan langsung ke pengecer supaya efektif mengendalikan harga dan masyarakat menikmati beras murah," jelasnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni Rp10.900 per kg.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Ari Sismanto di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap II itu dilakukan selama tiga bulan secara berturut-turut hingga November 2023 dengan jumlah penerima sebanyak 225.516 KPM di Sultra sesuai dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI).
Hari ini pemerintah mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan berturut-turut. Di Sultra ini ada 225.516 KPM, mulai hari ini sudah dibagikan kepada masyarakat sesuai data yang diperoleh dari Kementerian Sosial RI," kata Ari.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama-sama telah mengecek kualitas dan berat beras yang telah sesuai dengan ukurannya, yakni 10 kilogram per KPM.
"Secara berat tadi kita sudah buktikan secara bersama-sama bahwa betul 10 kilogram, artinya netto-nya sudah betul-betul 10 kilogram, dan ini mulai hari ini kita bagikan serempak di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara," ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa penyaluran itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga untuk menjaga harga beras di pasar-pasar tidak bergejolak.
"Tahap I kemarin sudah selesai 100 persen pada April, Mei, dan Juni 2023. Kita sudah 100 persen di 225.516 KPM di Sultra, sekarang kita mulai tahap II," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Siti Mardati Saing menambahkan bahwa penyaluran itu dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya harga beras dan juga untuk mengendalikan inflasi di Sultra.
Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut yang seharusnya dilakukan pada Oktober 2023, dipercepat pada September 2023.
"Dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengendalikan inflasi Bulog pun mendistribusikan beras secara terus menerus ke pasar-pasar tradisional, dan langsung ke pengecer supaya efektif mengendalikan harga dan masyarakat menikmati beras murah," jelasnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni Rp10.900 per kg.