Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat menyepakati anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Tahun 2024 sebesar Rp233 miliar.
Ketua KPU Provinsi Sultra Azril di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa anggaran pilkada tersebut telah disepakati bersama saat rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota se-Sultra yang dipimpin Asisten II Setdaprov Sultra di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra.
"Kita itu sudah sepakat sebanyak Rp233 miliar sekian-sekian, itu yang sudah kita sepakati dengan pihak TAPD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," kata Azril.
Dia mengatakan bahwa anggaran pilkada sebesar Rp233 miliar itu diserentakkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019.
"Dalam hal keserentakan tentu harus ada dana yang di-sharing-kan (dibagi) sehingga kesepakatan kami dan teman-teman KPU kabupaten/kota dana yang di-sharing-kan oleh KPU provinsi untuk 17 kabupaten/kota," ujarnya.
Azril juga menjelaskan bahwa untuk honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tenaga sekretariat pada 221 kecamatan di Bumi Anoa telah masuk dalam pembiayaan KPU Provinsi Sultra.
"Kemudian perjalanan kotak suara khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari provinsi sampai ke seluruh kecamatan itu semua KPU provinsi yang membiayai," tambahnya.
Ketua KPU Provinsi Sultra itu juga menegaskan bahwa KPU kabupaten/kota tidak boleh lagi memasukkan honorarium PPK dalam proposal anggaran mereka.
"Jadi, di kabupaten/kota itu tidak lagi memasukkan pembiayaan PPK karena provinsi sudah membiayai itu," sebutnya.
Azril menambahkan bahwa saat ini rencana anggaran tersebut masih menunggu pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sultra.
"Kita sekarang berharap NPHD bisa segera ditandatangani. Kalau sudah, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 900 Tahun 2020 bahwa 14 hari setelah NPHD ditandatangani sudah ada pencarian 40 persen. Untuk pencairan awal itu pertama 40 persen," tambah Azril.
Ketua KPU Provinsi Sultra Azril di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa anggaran pilkada tersebut telah disepakati bersama saat rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota se-Sultra yang dipimpin Asisten II Setdaprov Sultra di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra.
"Kita itu sudah sepakat sebanyak Rp233 miliar sekian-sekian, itu yang sudah kita sepakati dengan pihak TAPD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," kata Azril.
Dia mengatakan bahwa anggaran pilkada sebesar Rp233 miliar itu diserentakkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019.
"Dalam hal keserentakan tentu harus ada dana yang di-sharing-kan (dibagi) sehingga kesepakatan kami dan teman-teman KPU kabupaten/kota dana yang di-sharing-kan oleh KPU provinsi untuk 17 kabupaten/kota," ujarnya.
Azril juga menjelaskan bahwa untuk honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tenaga sekretariat pada 221 kecamatan di Bumi Anoa telah masuk dalam pembiayaan KPU Provinsi Sultra.
"Kemudian perjalanan kotak suara khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari provinsi sampai ke seluruh kecamatan itu semua KPU provinsi yang membiayai," tambahnya.
Ketua KPU Provinsi Sultra itu juga menegaskan bahwa KPU kabupaten/kota tidak boleh lagi memasukkan honorarium PPK dalam proposal anggaran mereka.
"Jadi, di kabupaten/kota itu tidak lagi memasukkan pembiayaan PPK karena provinsi sudah membiayai itu," sebutnya.
Azril menambahkan bahwa saat ini rencana anggaran tersebut masih menunggu pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sultra.
"Kita sekarang berharap NPHD bisa segera ditandatangani. Kalau sudah, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 900 Tahun 2020 bahwa 14 hari setelah NPHD ditandatangani sudah ada pencarian 40 persen. Untuk pencairan awal itu pertama 40 persen," tambah Azril.