Kendari (ANTARA) - Pj Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara Asmawa Tosepu mengatakan, belanja modal Pemerintah Kota Kendari pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 93,59 persen.
"Kalau sebelum perubahan dananya sebesar Rp282,154 miliar, setelah perubahan menjadi Rp546,222 miliar lebih atau naik sebesar 93,59 persen," kata Pj Asmawa Tosepu di Kendari, Rabu.
Dikatakannya, tren kenaikan belanja modal yang cukup tinggi itu karena besarnya komitmen antara pemerintah eksekutif dan legislatif untuk memperbesar belanja modal yang benar-benar akan langsung dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat.
Penjabat Wali Kota Kendari itu mengungkapkan, perubahan APBD memiliki makna strategis karena akan menentukan seberapa besar pengaruh kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menstimulasi jalannya roda pembangunan.
"Jadi rancangan perubahan APBD tahun 2023 merupakan tindak lanjut atas persetujuan bersama perubahan KUA PPAS antara eksekutif dan legislatif dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023," ujarnya.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas perhatian dan atensi bersama untuk meningkatkan belanja modal di tengah-tengah keterbatasan belanja APBD kota Kendari.
Asmawa Tosepu juga menjelaskan, KUA PPAS Kota Kendari disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya, ekonomi, sosial, politik dan keamanan.
"Termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari saat ini yang masih memerlukan perhatian kita, berkaitan dengan upaya mengatasi pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penanganan kebersihan serta peningkatan investasi termasuk dukungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024," tutupnya.
"Kalau sebelum perubahan dananya sebesar Rp282,154 miliar, setelah perubahan menjadi Rp546,222 miliar lebih atau naik sebesar 93,59 persen," kata Pj Asmawa Tosepu di Kendari, Rabu.
Dikatakannya, tren kenaikan belanja modal yang cukup tinggi itu karena besarnya komitmen antara pemerintah eksekutif dan legislatif untuk memperbesar belanja modal yang benar-benar akan langsung dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat.
Penjabat Wali Kota Kendari itu mengungkapkan, perubahan APBD memiliki makna strategis karena akan menentukan seberapa besar pengaruh kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menstimulasi jalannya roda pembangunan.
"Jadi rancangan perubahan APBD tahun 2023 merupakan tindak lanjut atas persetujuan bersama perubahan KUA PPAS antara eksekutif dan legislatif dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023," ujarnya.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas perhatian dan atensi bersama untuk meningkatkan belanja modal di tengah-tengah keterbatasan belanja APBD kota Kendari.
Asmawa Tosepu juga menjelaskan, KUA PPAS Kota Kendari disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya, ekonomi, sosial, politik dan keamanan.
"Termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari saat ini yang masih memerlukan perhatian kita, berkaitan dengan upaya mengatasi pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penanganan kebersihan serta peningkatan investasi termasuk dukungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024," tutupnya.