Kendari (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Lukman Abunawas, minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk percepatan penurunan stunting di daerah ini.
"Terutama dari Dinas Kesehatan Sultra yang barangkali selama ini baru sekitar 60 persen sampai 70 persen, kita maklumi karena kita baru saja selesai dari pandemi COVID-19 selama dua tahun,” katanya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sultra saat membuka pra-Rapat Koordinasi TPPS Sultra tahun 2023, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sultra, Selasa.
Ia menyebutkan angka prevalensi stunting secara keseluruhan di Sultra saat ini sebesar 27,7 persen.
“Untuk itu, saya berharap di tahun 2024 angka stunting di Sultra menurun melalui kerja-kerja para instansi dan OPD yang terlibat dalam TPPS,” katanya.
Dia juga mengharapkan peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra yang telah aktif bertanggung jawab, agar lebih ditingkatkan lagi.
Di mana, kata dia, sasaran utama percepatan penurunan stunting bukan hanya masyarakat miskin, ibu hamil, balita dan keluarga.
“Dari semua saran dan masukan OPD yang hadir hari ini, juga dari Forum Rektor, Balai POM, Kementerian Agama, semoga program kita di 2023 ini bisa untuk memaksimalkannya,”kata Lukman Abunawas.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sultra, Asmar mengatakan pihaknya berupaya menurunkan angka stunting di bawah 20 persen pada 2024 mendatang.
Ia mengatakan dari 2021 hingga 2022, penurunan angka stunting telah dilakukan sebesar 2,5 persen atau dari 30,2 persen menjadi 27,7 persen.
“Sebenarnya target kita sesuai arahan Pak Presiden RI tahun 2024 sebesar 14 persen, tapi kita berharap di 2024 kita di bawah 20 persen minimal, karena menurut WHO batas toleransi stunting di bawah 20 persen, kita berharap Sultra bisa di bawah 20 persen di tahun 2024,” demikian Asmar.
"Terutama dari Dinas Kesehatan Sultra yang barangkali selama ini baru sekitar 60 persen sampai 70 persen, kita maklumi karena kita baru saja selesai dari pandemi COVID-19 selama dua tahun,” katanya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sultra saat membuka pra-Rapat Koordinasi TPPS Sultra tahun 2023, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sultra, Selasa.
Ia menyebutkan angka prevalensi stunting secara keseluruhan di Sultra saat ini sebesar 27,7 persen.
“Untuk itu, saya berharap di tahun 2024 angka stunting di Sultra menurun melalui kerja-kerja para instansi dan OPD yang terlibat dalam TPPS,” katanya.
Dia juga mengharapkan peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra yang telah aktif bertanggung jawab, agar lebih ditingkatkan lagi.
Di mana, kata dia, sasaran utama percepatan penurunan stunting bukan hanya masyarakat miskin, ibu hamil, balita dan keluarga.
“Dari semua saran dan masukan OPD yang hadir hari ini, juga dari Forum Rektor, Balai POM, Kementerian Agama, semoga program kita di 2023 ini bisa untuk memaksimalkannya,”kata Lukman Abunawas.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sultra, Asmar mengatakan pihaknya berupaya menurunkan angka stunting di bawah 20 persen pada 2024 mendatang.
Ia mengatakan dari 2021 hingga 2022, penurunan angka stunting telah dilakukan sebesar 2,5 persen atau dari 30,2 persen menjadi 27,7 persen.
“Sebenarnya target kita sesuai arahan Pak Presiden RI tahun 2024 sebesar 14 persen, tapi kita berharap di 2024 kita di bawah 20 persen minimal, karena menurut WHO batas toleransi stunting di bawah 20 persen, kita berharap Sultra bisa di bawah 20 persen di tahun 2024,” demikian Asmar.