Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara memberikan edukasi kepada warga di Kabupaten Muna Barat soal upaya pencegahan stunting atau gagal tumbuh anak akibat gizi kronis.
Kepala BKKBN Sultra Asmar dalam keterangan di Kendari, Senin mengatakan edukasi kepada warga dilakukan melalui orientasi penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) pada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Kabupaten Muna Barat.
"Kegiatan ini sebagai internalisasi pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Muna Barat," katanya.
Ia menerangkan bahwa stunting atau tengkes merupakan masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka.
Dia menyebut dalam kegiatan tersebut pihaknya memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan tengkes.
Lebih lanjut Asmar mengatakan bahwa perkembangan anak dapat dipantau melalui Kartu Kembang Anak (KKA). Beberapa aspek perkembangan anak di antaranya melalui gerakan halus, gerakan kasar, kecerdasan, komunikasi aktif, komunikasi pasif, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial.
"Tugas kita adalah mendorong ibu hamil dan keluarga baduta (di bawah dua tahun) untuk datang ke Posyandu dan BKB sehingga dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muna Barat La Ode Andi Muna, mengatakan pihaknya kerap melakukan sosialisasi di wilayah tersebut terkait stunting dan upaya menekan atau percepatan penurunan stunting.
"Kami juga sudah melakukan kegiatan Dapur sehat atasi stunting atau Dashat. Mudah-mudahan mudah mudahan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut maka masyarakat akan lebih memahami tentang stunting," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa ada 201 kasus risiko stunting di Muna Barat yang harus diturunkan dengan keterlibatan semua elemen masyarakat atau lintas sektor.
Dia menambahkan bahwa kegiatan tersebut diikuti ibu hamil, keluarga baduta, Kader TPK, Kader BKB, dan PKB/PLKB Lokus Pro-PN yang ada di Kabupaten Muna Barat.
Kepala BKKBN Sultra Asmar dalam keterangan di Kendari, Senin mengatakan edukasi kepada warga dilakukan melalui orientasi penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) pada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Kabupaten Muna Barat.
"Kegiatan ini sebagai internalisasi pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Muna Barat," katanya.
Ia menerangkan bahwa stunting atau tengkes merupakan masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka.
Dia menyebut dalam kegiatan tersebut pihaknya memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan tengkes.
Lebih lanjut Asmar mengatakan bahwa perkembangan anak dapat dipantau melalui Kartu Kembang Anak (KKA). Beberapa aspek perkembangan anak di antaranya melalui gerakan halus, gerakan kasar, kecerdasan, komunikasi aktif, komunikasi pasif, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial.
"Tugas kita adalah mendorong ibu hamil dan keluarga baduta (di bawah dua tahun) untuk datang ke Posyandu dan BKB sehingga dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muna Barat La Ode Andi Muna, mengatakan pihaknya kerap melakukan sosialisasi di wilayah tersebut terkait stunting dan upaya menekan atau percepatan penurunan stunting.
"Kami juga sudah melakukan kegiatan Dapur sehat atasi stunting atau Dashat. Mudah-mudahan mudah mudahan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut maka masyarakat akan lebih memahami tentang stunting," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa ada 201 kasus risiko stunting di Muna Barat yang harus diturunkan dengan keterlibatan semua elemen masyarakat atau lintas sektor.
Dia menambahkan bahwa kegiatan tersebut diikuti ibu hamil, keluarga baduta, Kader TPK, Kader BKB, dan PKB/PLKB Lokus Pro-PN yang ada di Kabupaten Muna Barat.