Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan validasi terhadap data kemiskinan ekstrem di 11 kecamatan di kota setempat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Rabu, mengatakan pihaknya akan menyerahkan data kemiskinan ekstrem tersebut kepada 54 lurah di 11 kecamatan untuk diverifikasi kembali di wilayah masing-masing.
Ia menyampaikan ada sejumlah data mengalami kekeliruan, sehingga Pemkot Kendari menginginkan para camat dan lurah untuk melakukan validasi ulang terhadap data tersebut.
“Saya berpikirnya data kemiskinan ekstrem itu ada yang keliru. Kita coba verifikasi kembali datanya. Misalnya, di Kecamatan Mandonga yang masih ada 285 warga masuk kategori miskin ekstrem,” kata Asmawa Tosepu.
Dia menjelaskan bahwa dalam kategori miskin ekstrem, warga atau orang tersebut memiliki pengeluaran di bawah Rp10.739 per harinya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan bahwa data tersebut diserahkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan ke pemerintah daerah untuk divalidasi kebenarannya.
Cornelius menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah saat ini untuk melakukan validasi berdasarkan nama dan alamat yang tertera pada data tersebut.
“Harapannya dengan data tersebut dapat dilakukan pemetaan. Berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) tahun 2023, tidak ada lagi tercatat data kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk di Kota Kendari,” tutur Cornelius.
Dia menambahkan bahwa strategi yang disiapkan Pemkot Kendari untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kota Lulo ini dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
"Di antaranya melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem," kata Cornelius.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Rabu, mengatakan pihaknya akan menyerahkan data kemiskinan ekstrem tersebut kepada 54 lurah di 11 kecamatan untuk diverifikasi kembali di wilayah masing-masing.
Ia menyampaikan ada sejumlah data mengalami kekeliruan, sehingga Pemkot Kendari menginginkan para camat dan lurah untuk melakukan validasi ulang terhadap data tersebut.
“Saya berpikirnya data kemiskinan ekstrem itu ada yang keliru. Kita coba verifikasi kembali datanya. Misalnya, di Kecamatan Mandonga yang masih ada 285 warga masuk kategori miskin ekstrem,” kata Asmawa Tosepu.
Dia menjelaskan bahwa dalam kategori miskin ekstrem, warga atau orang tersebut memiliki pengeluaran di bawah Rp10.739 per harinya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan bahwa data tersebut diserahkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan ke pemerintah daerah untuk divalidasi kebenarannya.
Cornelius menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah saat ini untuk melakukan validasi berdasarkan nama dan alamat yang tertera pada data tersebut.
“Harapannya dengan data tersebut dapat dilakukan pemetaan. Berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) tahun 2023, tidak ada lagi tercatat data kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk di Kota Kendari,” tutur Cornelius.
Dia menambahkan bahwa strategi yang disiapkan Pemkot Kendari untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kota Lulo ini dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
"Di antaranya melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem," kata Cornelius.