Kendari (ANTARA) - Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso meminta kepada seluruh personel TNI AD di jajaran Korem 143/Haluoleo agar selalu menjaga kekompakan.
"Kepada prajurit Korem 143/Haluoleo agar terus menjaga kekompakan sesama anggota TNI AD dan terus menjalin sinergi yang baik dengan kepolisian hingga pemerintah daerah setempat," kata kata Pangdam saat kunjungan kerja di Korem 143/Haluoleo di Kendari, Rabu.
Pangdam Hasanuddin ini juga menekankan kepada seluruh jajarannya di Korem 143/Haluoleo agar tidak berbuat arogan, tetapi harus menjadi penengah atau pemberi solusi jika terjadi suatu masalah.
Oleh karena itu, Pangdam XIV/Hasanuddin meminta kepada Komandan Korem 143/Haluoleo dan Komandan Kodim di daerah tersebut agar memastikan anggotanya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Selain itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso menekankan kepada seluruh prajurit TNI AD yang menjadi jajarannya agar menjaga netralitas saat mengawal pemilu 2024.
"Untuk TNI sendiri sudah ada aturannya kita harus netral, TNI tidak boleh berpihak kemanapun baik internal prajurit, satuannya maupun sarana prasarananya," kata Pangdam Hasamuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan PNS Korem 143/Haluoleo di Kendari, Senin.
Dia menyampaikan bahwa tugas TNI yakni bersinergi dengan kepolisian, KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah mengawal dan mengawasi agar pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman.
Pangdam menyebut bahwa menjaga netralitas dalam mengawal pemilu merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
"Jadi kita sudah ada instruksi pimpinan baik dari Panglima TNI maupun Bapak Kasad bahwa pemilu harus didukung bersama-sama dengan kepolisian KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah," ujar Pangdam.
Pangdam juga meminta seluruh prajurit TNI AD agar tidak mendukung apalagi terlibat dalam kampanye para calon kontestan dalam pemilu. Bahkan ia mewanti-wanti agar prajurit tidak mengenakan kaos para calon serta foto bersama.
"Kita berada di luar itu, tetapi kita tetap membantu pelaksanaan tugas pengamanan dan mendorong pemilu aman dan lancar dengan asas yang luber," ucap Pangdam.
Ia menegaskan jika ada prajurit TNI AD yang mencoba melanggar ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi tegas baik ringan, sedang bahkan sanksi berat menanti.
"Sudah ada aturannya, intinya kalau sudah ada perintah disampaikan kita sudah punya undang-undang dan sudah punya pedoman ada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI kalau itu dilanggar pasti ada sanksinya. Sanksinya bertahap mulai ringan, sedang, dan berat," tegas Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso.
"Kepada prajurit Korem 143/Haluoleo agar terus menjaga kekompakan sesama anggota TNI AD dan terus menjalin sinergi yang baik dengan kepolisian hingga pemerintah daerah setempat," kata kata Pangdam saat kunjungan kerja di Korem 143/Haluoleo di Kendari, Rabu.
Pangdam Hasanuddin ini juga menekankan kepada seluruh jajarannya di Korem 143/Haluoleo agar tidak berbuat arogan, tetapi harus menjadi penengah atau pemberi solusi jika terjadi suatu masalah.
Oleh karena itu, Pangdam XIV/Hasanuddin meminta kepada Komandan Korem 143/Haluoleo dan Komandan Kodim di daerah tersebut agar memastikan anggotanya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Selain itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso menekankan kepada seluruh prajurit TNI AD yang menjadi jajarannya agar menjaga netralitas saat mengawal pemilu 2024.
"Untuk TNI sendiri sudah ada aturannya kita harus netral, TNI tidak boleh berpihak kemanapun baik internal prajurit, satuannya maupun sarana prasarananya," kata Pangdam Hasamuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan PNS Korem 143/Haluoleo di Kendari, Senin.
Dia menyampaikan bahwa tugas TNI yakni bersinergi dengan kepolisian, KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah mengawal dan mengawasi agar pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman.
Pangdam menyebut bahwa menjaga netralitas dalam mengawal pemilu merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
"Jadi kita sudah ada instruksi pimpinan baik dari Panglima TNI maupun Bapak Kasad bahwa pemilu harus didukung bersama-sama dengan kepolisian KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah," ujar Pangdam.
Pangdam juga meminta seluruh prajurit TNI AD agar tidak mendukung apalagi terlibat dalam kampanye para calon kontestan dalam pemilu. Bahkan ia mewanti-wanti agar prajurit tidak mengenakan kaos para calon serta foto bersama.
"Kita berada di luar itu, tetapi kita tetap membantu pelaksanaan tugas pengamanan dan mendorong pemilu aman dan lancar dengan asas yang luber," ucap Pangdam.
Ia menegaskan jika ada prajurit TNI AD yang mencoba melanggar ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi tegas baik ringan, sedang bahkan sanksi berat menanti.
"Sudah ada aturannya, intinya kalau sudah ada perintah disampaikan kita sudah punya undang-undang dan sudah punya pedoman ada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI kalau itu dilanggar pasti ada sanksinya. Sanksinya bertahap mulai ringan, sedang, dan berat," tegas Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso.