Kendari (ANTARA) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo meminta seluruh penyelenggara pemilu di Sulawesi Tenggara terus menjaga netralitas dan integritas.
"Netralitas menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Netralitas penyelenggara akan menjadi salah satu indikator yang menentukan kualitas pemilu ke depan," kata Ratna saat menghadiri Sosialisasi Identifikasi Potensi Pelaksanaan Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Sultra di Kendari, Rabu (10/5).
Menurut dia, dengan menjaga integritas, maka penyelenggara pemilu akan bekerja sesuai ketentuan dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi alat afiliasi kepentingan politik tertentu, tetapi benar-benar menjadi orang yang berintegritas dan menjalankan sesuai yang diamanatkan.
"Karena dengan tidak adanya keberpihakan itu akan menjadikan kerja kerja mereka itu tunduk kepada aturan hukum dan juga etik penyelenggara pemilu," jelasnya.
Dia juga menekankan agar penyelenggara pemilu tidak tergoda oleh hal-hal apa pun, sehingga diperlukan integritas untuk membentengi diri supaya bisa menyelesaikan tugas dengan baik.
"Dan kami harapkan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita. Dengan begitu, kualitas pemilu ke depan lebih baik dari 2019 dan titik tekan kami adalah mempersiapkan penyelenggara yang netral yang profesional dan berintegritas," katanya.
Lebih lanjut, Ratna Dewi mengatakan sepanjang tahun 2023 pihaknya sudah menerima kurang lebih 82 pengaduan di seluruh Indonesia. Sebagian besar pengaduan yang masuk saat ini terkait dengan seleksi badan ad hoc penyelenggara pemilu.
Khusus di Sulawesi Tenggara, DKPP melakukan sidang penanganan perkara untuk Kabupaten Muna Barat, Kamis, terkait dugaan pelanggaran seleksi badan ad hoc.
"Walaupun sifat DKPP ini pasif, tetapi fungsi-fungsi pencegahan, sosialisasi tentang etik penyelenggara pemilu akan terus kami lakukan, agar tidak terjadi kesalahan atau kesengajaan untuk melakukan pelanggaran etik," ujar Ratna Dewi.
"Netralitas menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Netralitas penyelenggara akan menjadi salah satu indikator yang menentukan kualitas pemilu ke depan," kata Ratna saat menghadiri Sosialisasi Identifikasi Potensi Pelaksanaan Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Sultra di Kendari, Rabu (10/5).
Menurut dia, dengan menjaga integritas, maka penyelenggara pemilu akan bekerja sesuai ketentuan dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi alat afiliasi kepentingan politik tertentu, tetapi benar-benar menjadi orang yang berintegritas dan menjalankan sesuai yang diamanatkan.
"Karena dengan tidak adanya keberpihakan itu akan menjadikan kerja kerja mereka itu tunduk kepada aturan hukum dan juga etik penyelenggara pemilu," jelasnya.
Dia juga menekankan agar penyelenggara pemilu tidak tergoda oleh hal-hal apa pun, sehingga diperlukan integritas untuk membentengi diri supaya bisa menyelesaikan tugas dengan baik.
"Dan kami harapkan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita. Dengan begitu, kualitas pemilu ke depan lebih baik dari 2019 dan titik tekan kami adalah mempersiapkan penyelenggara yang netral yang profesional dan berintegritas," katanya.
Lebih lanjut, Ratna Dewi mengatakan sepanjang tahun 2023 pihaknya sudah menerima kurang lebih 82 pengaduan di seluruh Indonesia. Sebagian besar pengaduan yang masuk saat ini terkait dengan seleksi badan ad hoc penyelenggara pemilu.
Khusus di Sulawesi Tenggara, DKPP melakukan sidang penanganan perkara untuk Kabupaten Muna Barat, Kamis, terkait dugaan pelanggaran seleksi badan ad hoc.
"Walaupun sifat DKPP ini pasif, tetapi fungsi-fungsi pencegahan, sosialisasi tentang etik penyelenggara pemilu akan terus kami lakukan, agar tidak terjadi kesalahan atau kesengajaan untuk melakukan pelanggaran etik," ujar Ratna Dewi.