Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa hasil pemutakhiran data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) di akhir tahun 2022, menjadi basis kebijakan dalam program Bangga Kencana, penurunan stunting hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Selain itu, literasi data tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan data dan informasi keluarga serta sebagai sarana koordinasi dan sosialisasi katalog data serta mekanisme pemanfaatan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA),” kata Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Lina Widyastuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Lina menyebutkan sepanjang tahun 2022, BKKBN mencatat jumlah keluarga di Indonesia mencapai 69.894.542 entitas keluarga.
Dengan banyaknya jumlah tersebut, diperlukan peningkatan kemampuan penggunaan informasi yang diintegrasikan dengan teknologi digital guna memahami semua data termasuk penggunaan PK-21 agar masyarakat bisa mengerti maksud dan tujuan tiap program pemerintah saat disosialisasikan secara terbuka.
Karena itu, BKKBN akan mulai menggelar Kelas Literasi Data untuk program Bangga Kencana, Percepatan Penurunan Stunting, dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring selama empat hari sejak 11 April hingga 14 April 2023.
Lina membeberkan beberapa materi yang akan disampaikan pada publik adalah pemanfaatan data Pendataan Keluarga dan P3KE untuk intervensi penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta skenario nol persen Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Materi lain yang disampaikan, di antaranya hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022, penjelasan tentang dashboard dan data keluarga berisiko stunting, serta akses dan indikator data Sistem Informasi Keluarga atau SIGA yang akan disampaikan oleh Tim Teknis dari Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN.
“Waktu ini amat tepat (untuk meningkatkan literasi data), karena tahun 2022 juga merupakan tahun pertama diberlakukannya secara menyeluruh, pengelolaan data rutin program Bangga Kencana BKKBN melalui Sistem Informasi Keluarga di seluruh wilayah pencatatan di Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, selama acara digelar sejumlah pembicara yang hadir, di antaranya adalah Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Sebanyak 15 kementerian/lembaga juga terlibat dalam literasi data BKKBN ini.
Terdapat pula 13 unsur peserta aktif dalam kegiatan yang terdiri dari kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kabupaten/kota, Satgas Stunting Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengelola data tingkat kecamatan, penyuluh keluarga berencana dari seluruh Indonesia, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN: Pemutakhiran data PK-21 basis kebijakan program Bangga Kencana