Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan angka stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat gizi kronis di daerah tersebut bisa turun menjadi 14 persen di tahun 2023.
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam keterangan tertulis yang diterima di Kendari, Kamis mengatakan pihaknya bertekad menekan angka stunting hingga mencapai prevalensi 14 persen pada tahun 2023 sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo untuk di tahun 2024 mendatang.
"Saat ini kan sudah di angka 30 persen, jadi kita tinggal mengurangi setengahnya. Angka prevalensi stunting kita targetkan bisa 14 persen tercapai pada 2023 ini," katanya.
Disebutkan berdasarkan survei status gizi Indonesia 2021, Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri termasuk dalam lima besar nasional dengan angka stunting paling tinggi yakni 30,2 persen.
Kasus stunting tertinggi di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 45,2 persen, menyusul Buton Tengah 42,7 persen dan Buton 33,9 persen. Sementara itu, untuk angka stunting terendah berada di Kolaka Timur dengan capaian 23 persen.
Namun, pada tahun 2022 kasus stunting di Sulawesi Tenggara turun sebanyak 2,5 persen menjadi angka 27,7 persen. Kabupaten Buton Tengah menempati posisi kasus stunting tertinggi dengan 41,6 persen.
Sedangkan Kota Kendari menjadi daerah di Sulawesi Tenggara dengan angka stunting terendah yakni 19,5 persen. Kasus stunting di Kendari turun 4,5 persen dibandingkan tahun 2021 lalu di angka 24 persen.
Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara menyebut saat ini sedang melakukan seleksi atau penjaringan satuan tugas (satgas) percepatan penurunan stunting atau kekerdilan di tahun 2023.
"Tahun 2023 kita harus gas full sehingga harapannya target angka prevalensi stunting di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar.
Dikatakan, rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia (RAN PASTI) menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting (PPS) dengan menerapkan prinsip konvergensi hingga di tingkat keluarga, sehingga diharapkan dapat mencapai target percepatan penurunan stunting pada 2024.
"Satgas stunting merupakan orang-orang profesional yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam menekan dan menurunkan potensi dan risiko stunting," katanya.
Asmar menambahkan, penanganan kasus stunting harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta kerja sama lintas sektoral.
"Satgas stunting diharapkan menjadi kekuatan pendukung utama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan wilayah di Provinsi Sultra," kata Asmar.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari Sitti Chomzah mencanangkan kampanye gerakan ibu hamil sehat yang mencakup pemberian tablet tambah darah serta pemenuhan kebutuhan gizi dan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.
"Kampanye gerakan ibu hamil sehat merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kendari Juhuddin mengatakan bahwa dalam upaya untuk menanggulangi stunting, pemerintah kota juga menargetkan pembentukan 22 Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat di kecamatan.
Ia mengatakan, kegiatan Kampung KB dan Dashat mencakup penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita guna mencegah stunting.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sultra target angka stunting turun jadi 14 persen di 2023
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam keterangan tertulis yang diterima di Kendari, Kamis mengatakan pihaknya bertekad menekan angka stunting hingga mencapai prevalensi 14 persen pada tahun 2023 sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo untuk di tahun 2024 mendatang.
"Saat ini kan sudah di angka 30 persen, jadi kita tinggal mengurangi setengahnya. Angka prevalensi stunting kita targetkan bisa 14 persen tercapai pada 2023 ini," katanya.
Disebutkan berdasarkan survei status gizi Indonesia 2021, Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri termasuk dalam lima besar nasional dengan angka stunting paling tinggi yakni 30,2 persen.
Kasus stunting tertinggi di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 45,2 persen, menyusul Buton Tengah 42,7 persen dan Buton 33,9 persen. Sementara itu, untuk angka stunting terendah berada di Kolaka Timur dengan capaian 23 persen.
Namun, pada tahun 2022 kasus stunting di Sulawesi Tenggara turun sebanyak 2,5 persen menjadi angka 27,7 persen. Kabupaten Buton Tengah menempati posisi kasus stunting tertinggi dengan 41,6 persen.
Sedangkan Kota Kendari menjadi daerah di Sulawesi Tenggara dengan angka stunting terendah yakni 19,5 persen. Kasus stunting di Kendari turun 4,5 persen dibandingkan tahun 2021 lalu di angka 24 persen.
Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara menyebut saat ini sedang melakukan seleksi atau penjaringan satuan tugas (satgas) percepatan penurunan stunting atau kekerdilan di tahun 2023.
"Tahun 2023 kita harus gas full sehingga harapannya target angka prevalensi stunting di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar.
Dikatakan, rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia (RAN PASTI) menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting (PPS) dengan menerapkan prinsip konvergensi hingga di tingkat keluarga, sehingga diharapkan dapat mencapai target percepatan penurunan stunting pada 2024.
"Satgas stunting merupakan orang-orang profesional yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam menekan dan menurunkan potensi dan risiko stunting," katanya.
Asmar menambahkan, penanganan kasus stunting harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta kerja sama lintas sektoral.
"Satgas stunting diharapkan menjadi kekuatan pendukung utama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan wilayah di Provinsi Sultra," kata Asmar.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari Sitti Chomzah mencanangkan kampanye gerakan ibu hamil sehat yang mencakup pemberian tablet tambah darah serta pemenuhan kebutuhan gizi dan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.
"Kampanye gerakan ibu hamil sehat merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kendari Juhuddin mengatakan bahwa dalam upaya untuk menanggulangi stunting, pemerintah kota juga menargetkan pembentukan 22 Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat di kecamatan.
Ia mengatakan, kegiatan Kampung KB dan Dashat mencakup penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita guna mencegah stunting.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sultra target angka stunting turun jadi 14 persen di 2023