Kendari (ANTARA) - Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Lilik Sujandi menekankan jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara agar membangun zona integritas (ZI) demi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),
"Kehadiran kami di sini dalam rangka memberikan penguatan pada seluruh jajaran pegawai Kemenkumham Sultra dalam rangka pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM," kata Inspektur Wilayah (Irwil) II Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Lilik Sujandi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Lilik mendengarkan keluhan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra terkait pembangunan zona integritas serta memberikan solusi dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM.
Inspektur Wilayah II didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba, memberikan penguatan pada seluruh jajaran pegawai Kemenkumham Sultra secara luring dan daring.
Dia menyebut bahwa Sultra merupakan salah satu Kantor Wilayah yang memiliki risiko paling kecil dibanding Kanwil lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko di Kanwil Kemenkumham Sultra berjalan dengan baik.
"Leader power luar biasa menjadi bukti dari capaian ini, minimnya pengaduan. Saya juga ingin memberikan penghargaan kepada Kakanwil Kemenkumham Sultra yang membuktikan leader power tersebut dengan peraihan predikat WBK," ujar Lilik.
Dia berharap pemetaan risiko yang telah dibangun itu dapat terus dikembangkan dan menjadi titik pijak Kanwil Kemenkumham Sultra dalam menjadi contoh UPT dalam pembangunan ZI menuju WBK.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan untuk dapat menjaga komitmen bersama jajarannya serta mampu memetakan pengendalian lingkungan yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan ZI.
Lilik menegaskan agar para Kepala Satuan Kerja harus melaksanakan pembangunan ZI ini dengan sepenuh hati dan juga terlibat langsung dalam setiap prosesnya sehingga dapat merasakan langsung progres dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan zona integritas.
"Para pimpinan UPT masing-masing harus mampu memahami titik pijak dari permasalahan, menentukan tematik pekerjaan yang menyelesaikan masalah untuk melakukan perubahan," pesannya
Lilik menambahkan mandatori Presiden terkait Reformasi Birokrasi Tematik, yakni Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan; Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi; Reformasi Birokrasi Digitalisasi Adminitrasi Pemerintahan; Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden.
"Kehadiran kami di sini dalam rangka memberikan penguatan pada seluruh jajaran pegawai Kemenkumham Sultra dalam rangka pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM," kata Inspektur Wilayah (Irwil) II Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Lilik Sujandi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Lilik mendengarkan keluhan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra terkait pembangunan zona integritas serta memberikan solusi dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM.
Inspektur Wilayah II didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba, memberikan penguatan pada seluruh jajaran pegawai Kemenkumham Sultra secara luring dan daring.
Dia menyebut bahwa Sultra merupakan salah satu Kantor Wilayah yang memiliki risiko paling kecil dibanding Kanwil lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko di Kanwil Kemenkumham Sultra berjalan dengan baik.
"Leader power luar biasa menjadi bukti dari capaian ini, minimnya pengaduan. Saya juga ingin memberikan penghargaan kepada Kakanwil Kemenkumham Sultra yang membuktikan leader power tersebut dengan peraihan predikat WBK," ujar Lilik.
Dia berharap pemetaan risiko yang telah dibangun itu dapat terus dikembangkan dan menjadi titik pijak Kanwil Kemenkumham Sultra dalam menjadi contoh UPT dalam pembangunan ZI menuju WBK.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan untuk dapat menjaga komitmen bersama jajarannya serta mampu memetakan pengendalian lingkungan yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan ZI.
Lilik menegaskan agar para Kepala Satuan Kerja harus melaksanakan pembangunan ZI ini dengan sepenuh hati dan juga terlibat langsung dalam setiap prosesnya sehingga dapat merasakan langsung progres dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan zona integritas.
"Para pimpinan UPT masing-masing harus mampu memahami titik pijak dari permasalahan, menentukan tematik pekerjaan yang menyelesaikan masalah untuk melakukan perubahan," pesannya
Lilik menambahkan mandatori Presiden terkait Reformasi Birokrasi Tematik, yakni Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan; Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi; Reformasi Birokrasi Digitalisasi Adminitrasi Pemerintahan; Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden.