Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) tahap dua dan bantuan sosial (bansos) sembako periode Oktober, November, dan Desember, serta program PKH tahap 5 tahun 2022 dari Kemensos di Kendari, Kamis.
"Di tengah situasi dan kondisi bangsa kita saat ini dalam upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, serta untuk mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat atas kebijakan Pengalihan Subsidi BBM Jenis Pertalite dalam rangka efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran belanja negara, pemerintah pusat melalui kementerian sosial masih tetap konsisten menjaga daya beli dan membantu meringankan beban hidup masyarakat kita, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pemberian bantun sosial secara bertahap," kata Gubernur Ali Mazi.
Hari ini, kata Gubernur seperti rilis yang disampaikan Diskominfo Sultra, pemerintah secara resmi kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui PT Pos Indonesia, dalam bentuk bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) Tahap 2 untuk bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp300.000, kemudian bantuan program Sembako periode Oktober, November dan Desember sebesar RP600.000, serta dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4 Tahun 2022.
“Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, yang jumlah masyarakat penerima dan besarannya sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pos Cabang Utama Kendari beberapa saat yang lalu, tentunya kita semua menyambut baik sembari menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat atas perhatiannya dalam upaya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup, utamanya kebutuhan sandang dan pangan,” kata Gubernur Ali Mazi.
Memperhatikan pentingnya bantuan sosial tersebut bagi masyarakat, kata dia, semua wajib memberi dukungan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk penyalurannya, dengan cara segera menginformasikan kepada yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dimaksud, sehingga mereka bisa segera menerima dan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kepada masyarakat penerima bantuan, agar tertib dalam mengikuti prosesnya. Dan manfaatkanlah bantuan sosial yang diterima dengan sebaik-sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sekalian.
Berdasarkan data per tanggal 24 November 2022 sebanyak 208.264 keluarga penerima manfaat se-Sulawesi Tenggara. Penyerahan bantuan dilakukan secara serentak di 17 kabupaten/kota.
Sebelumnya PT Pos Indonesia mengatakan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Sulawesi Tenggara mencapai 97,5 persen.
Kepala PT Pos Indonesia Sultra Wildan Hamdani mengatakan total sasaran penerima BLT BBM di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara sebanyak 216.646 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Persentase realisasi penyaluran BLT BBM kami sampai tahap akhir penyaluran 31 Oktober 2022 kemarin mencapai 97,5 persen dari sasaran," katanya.
Jumlah penyaluran BLT BBM mencapai 211.228 kelompok penerima manfaat. Sedangkan yang gagal bayar atau belum terbayarkan hingga saat ini sebanyak 5.418 KPM.
Wildan mengaku berdasarkan hasil penelusuran di lapangan gagal bayar atau tidak tersalurkan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sasaran bansos yang dituju sudah pindah alamat atau domisili, sedang bekerja di luar kota, sudah mapan.
Selain itu terjadinya gagal bayar karena sasaran bantuan sosial tersebut sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri dan ada pula yang sudah meninggal dunia.
"Beberapa keterangan gagal bayar di antaranya KPM di luar kota atau sedang bekerja di luar kota, ada yang pindah alamat dan meninggal dunia," ujarnya.
Ia merinci capaian penyaluran BLT BBM di 17 kabupaten/kota se-Sultra di antaranya Kabupaten Konawe mencapai 21.876 atau 97,5 persen dari alokasi 22.439 KPM; Kabupaten Konawe Selatan 25.230 atau 96,7 persen dari alokasi 26.088 KPM; Konawe Utara 4.716 atau 98,3 persen dari alokasi 4.800 KPM; Konawe Kepulauan 3.934 atau 99,3 persen dari alokasi 3.963 KPM.
Selanjutnya Kabupaten Kolaka mencapai 15.774 atau 97,6 persen dari alokasi 16.165 KPM; Kolaka Timur 11.646 atau 95,7 persen dari alokasi 12.299 KPM; Kolaka Utara 13.902 atau 99,5 persen dari alokasi 13.974 KPM; Bombana 13.138 atau 99,1 persen dari alokasi 13.255 KPM.
Berikutnya Kabupaten Muna mencapai 21.482 atau 98,6 persen dari alokasi 21.784 KPM; Muna Barat 10.153 atau 98,9 persen dari alokasi 10.266 KPM; Buton 9.682 atau 96,8 persen dari alokasi 10.000 KPM; Buton Selatan 5.748 atau 96,3 persen dari alokasi 5.968 KPM; Buton Utara 6.939 atau 98,8 persen dari alokasi 7.023 KPM; Buton Tengah 7.556 atau 98,7 persen dari alokasi 7.656 KPM.
Kemudian Kabupaten Wakatobi mencapai 9.616 atau 96,1 persen dari alokasi 10.006 KPM; Kota Baubau mencapai 11.756 atau 96,8 persen dari alokasi 12.140 KPM; dan Kota Kendari 18.080 atau 96,1 persen dari alokasi 18.820 KPM.*
"Di tengah situasi dan kondisi bangsa kita saat ini dalam upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, serta untuk mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat atas kebijakan Pengalihan Subsidi BBM Jenis Pertalite dalam rangka efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran belanja negara, pemerintah pusat melalui kementerian sosial masih tetap konsisten menjaga daya beli dan membantu meringankan beban hidup masyarakat kita, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pemberian bantun sosial secara bertahap," kata Gubernur Ali Mazi.
Hari ini, kata Gubernur seperti rilis yang disampaikan Diskominfo Sultra, pemerintah secara resmi kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui PT Pos Indonesia, dalam bentuk bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) Tahap 2 untuk bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp300.000, kemudian bantuan program Sembako periode Oktober, November dan Desember sebesar RP600.000, serta dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4 Tahun 2022.
“Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, yang jumlah masyarakat penerima dan besarannya sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pos Cabang Utama Kendari beberapa saat yang lalu, tentunya kita semua menyambut baik sembari menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat atas perhatiannya dalam upaya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup, utamanya kebutuhan sandang dan pangan,” kata Gubernur Ali Mazi.
Memperhatikan pentingnya bantuan sosial tersebut bagi masyarakat, kata dia, semua wajib memberi dukungan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk penyalurannya, dengan cara segera menginformasikan kepada yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dimaksud, sehingga mereka bisa segera menerima dan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kepada masyarakat penerima bantuan, agar tertib dalam mengikuti prosesnya. Dan manfaatkanlah bantuan sosial yang diterima dengan sebaik-sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sekalian.
Berdasarkan data per tanggal 24 November 2022 sebanyak 208.264 keluarga penerima manfaat se-Sulawesi Tenggara. Penyerahan bantuan dilakukan secara serentak di 17 kabupaten/kota.
Sebelumnya PT Pos Indonesia mengatakan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Sulawesi Tenggara mencapai 97,5 persen.
Kepala PT Pos Indonesia Sultra Wildan Hamdani mengatakan total sasaran penerima BLT BBM di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara sebanyak 216.646 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Persentase realisasi penyaluran BLT BBM kami sampai tahap akhir penyaluran 31 Oktober 2022 kemarin mencapai 97,5 persen dari sasaran," katanya.
Jumlah penyaluran BLT BBM mencapai 211.228 kelompok penerima manfaat. Sedangkan yang gagal bayar atau belum terbayarkan hingga saat ini sebanyak 5.418 KPM.
Wildan mengaku berdasarkan hasil penelusuran di lapangan gagal bayar atau tidak tersalurkan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sasaran bansos yang dituju sudah pindah alamat atau domisili, sedang bekerja di luar kota, sudah mapan.
Selain itu terjadinya gagal bayar karena sasaran bantuan sosial tersebut sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri dan ada pula yang sudah meninggal dunia.
"Beberapa keterangan gagal bayar di antaranya KPM di luar kota atau sedang bekerja di luar kota, ada yang pindah alamat dan meninggal dunia," ujarnya.
Ia merinci capaian penyaluran BLT BBM di 17 kabupaten/kota se-Sultra di antaranya Kabupaten Konawe mencapai 21.876 atau 97,5 persen dari alokasi 22.439 KPM; Kabupaten Konawe Selatan 25.230 atau 96,7 persen dari alokasi 26.088 KPM; Konawe Utara 4.716 atau 98,3 persen dari alokasi 4.800 KPM; Konawe Kepulauan 3.934 atau 99,3 persen dari alokasi 3.963 KPM.
Selanjutnya Kabupaten Kolaka mencapai 15.774 atau 97,6 persen dari alokasi 16.165 KPM; Kolaka Timur 11.646 atau 95,7 persen dari alokasi 12.299 KPM; Kolaka Utara 13.902 atau 99,5 persen dari alokasi 13.974 KPM; Bombana 13.138 atau 99,1 persen dari alokasi 13.255 KPM.
Berikutnya Kabupaten Muna mencapai 21.482 atau 98,6 persen dari alokasi 21.784 KPM; Muna Barat 10.153 atau 98,9 persen dari alokasi 10.266 KPM; Buton 9.682 atau 96,8 persen dari alokasi 10.000 KPM; Buton Selatan 5.748 atau 96,3 persen dari alokasi 5.968 KPM; Buton Utara 6.939 atau 98,8 persen dari alokasi 7.023 KPM; Buton Tengah 7.556 atau 98,7 persen dari alokasi 7.656 KPM.
Kemudian Kabupaten Wakatobi mencapai 9.616 atau 96,1 persen dari alokasi 10.006 KPM; Kota Baubau mencapai 11.756 atau 96,8 persen dari alokasi 12.140 KPM; dan Kota Kendari 18.080 atau 96,1 persen dari alokasi 18.820 KPM.*