Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS mengatakan Indonesia berisiko tinggi untuk penyebaran virus polio.
"Kalau kita lihat pada 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota semua masuk kriteria tinggi, high risk, cakupan vaksinasi polio rendah semua. Jadi kini ke Indonesia high risk untuk terjadinya KLB (kejadian luar biasa) polio," ujar Maxi dalam konferensi pers diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu.
Maxi memaparkan pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan itu jenis polio tetes BOPV, atau bivalent oral polio vaccine. Vaksin tersebut untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2, yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral.
Kemudian pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi, serta nanti ada booster juga di usia 9 bulan bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubella.
Akan tetapi, cakupan vaksinasi OPV4 dan IPV termasuk rendah. Pada tahun 2020, cakupan OPV4 sebesar 86,8 persen dan IPV sebesar 37,7 persen. Sementara pada 2021 presentasi cakupan OPV4 menurun 80,2 persen dan IPV 66,2 persen. Sehingga, pemerintah mengejar target untuk program imunisasi anak.
Menurut Maxi, ditemukannya satu kasus polio di Aceh pada November 2022 dipengaruhi oleh tidak berjalannya vaksinasi polio baik OPV4 maupun IPV selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Maxi mengharapkan terlibatnya PKK, juga Pemerintah Daerah secara aktif, akan meningkatkan cakupan imunisasi polio.
Tak miliki riwayat vaksin
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS mengatakan kasus anak 7 tahun terinfeksi virus polio di Desa Mane, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak memiliki riwayat imunisasi.
"Anak itu mengecil pada bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan tidak ada perjalanan ke luar," kata Maxi di Jakarta, Sabtu.
Maxi mengatakan anak tersebut memiliki gejala lumpuh di kaki kiri, dan demam serta flu mulai 6 Oktober 2022. Kemudian mengalami onset lumpuh dan dilarikan ke RSUD TCD Sigil pada 18 Oktober 2022.
Dokter anak mencurigai kasus polio, lalu mengambil spesimen dikirim ke Provinsi Aceh hingga ke untuk diterima di BKPK. Melalui hasil RT PCR ada infeksi virus polio tipe 2 dan tipe 3 sabin.
"Sampel kemudian dikirimkan Biofarma untuk sekuensing dan ternyata memang betul dia tipe 2," kata Maxi.
Maxi mengatakan kondisi anak tersebut sudah dapat jalan, sekalipun masih tertatih. Tapi Maxi menekankan bahwa terjangkit virus polio tidak ada obatnya, melainkan upaya fisioterapi untuk mempertahankan masa ototnya.
Faktor lingkungan yang tercemar virus polio juga berpengaruh. Maxi mengatakan lingkungan di belakang tempat main anak tersebut hampir semua di bangun MCK. Namun hasil buangannya menuju sungai-sungai kecil.
"Kita sudah ambil sampel, tinggal menunggu sampel air berapa titik kita sudah ambil. Jadi perilaku buang air besar sembarangan itu punya potensi, kemungkinan penularannya faktor risiko yang paling kami lihat ada di sana," kata dia.
Kini, pihaknya menginvestigasi kasus dan lingkungan, advokasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan WHO dan UNICEF. Pemerintah juga melakukan kembali pelatihan surveilans untuk Puskesmas, juga pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: Indonesia risiko tinggi penyebaran virus polio
"Kalau kita lihat pada 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota semua masuk kriteria tinggi, high risk, cakupan vaksinasi polio rendah semua. Jadi kini ke Indonesia high risk untuk terjadinya KLB (kejadian luar biasa) polio," ujar Maxi dalam konferensi pers diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu.
Maxi memaparkan pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan itu jenis polio tetes BOPV, atau bivalent oral polio vaccine. Vaksin tersebut untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2, yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral.
Kemudian pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi, serta nanti ada booster juga di usia 9 bulan bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubella.
Akan tetapi, cakupan vaksinasi OPV4 dan IPV termasuk rendah. Pada tahun 2020, cakupan OPV4 sebesar 86,8 persen dan IPV sebesar 37,7 persen. Sementara pada 2021 presentasi cakupan OPV4 menurun 80,2 persen dan IPV 66,2 persen. Sehingga, pemerintah mengejar target untuk program imunisasi anak.
Menurut Maxi, ditemukannya satu kasus polio di Aceh pada November 2022 dipengaruhi oleh tidak berjalannya vaksinasi polio baik OPV4 maupun IPV selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Maxi mengharapkan terlibatnya PKK, juga Pemerintah Daerah secara aktif, akan meningkatkan cakupan imunisasi polio.
Tak miliki riwayat vaksin
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS mengatakan kasus anak 7 tahun terinfeksi virus polio di Desa Mane, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak memiliki riwayat imunisasi.
"Anak itu mengecil pada bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan tidak ada perjalanan ke luar," kata Maxi di Jakarta, Sabtu.
Maxi mengatakan anak tersebut memiliki gejala lumpuh di kaki kiri, dan demam serta flu mulai 6 Oktober 2022. Kemudian mengalami onset lumpuh dan dilarikan ke RSUD TCD Sigil pada 18 Oktober 2022.
Dokter anak mencurigai kasus polio, lalu mengambil spesimen dikirim ke Provinsi Aceh hingga ke untuk diterima di BKPK. Melalui hasil RT PCR ada infeksi virus polio tipe 2 dan tipe 3 sabin.
"Sampel kemudian dikirimkan Biofarma untuk sekuensing dan ternyata memang betul dia tipe 2," kata Maxi.
Maxi mengatakan kondisi anak tersebut sudah dapat jalan, sekalipun masih tertatih. Tapi Maxi menekankan bahwa terjangkit virus polio tidak ada obatnya, melainkan upaya fisioterapi untuk mempertahankan masa ototnya.
Faktor lingkungan yang tercemar virus polio juga berpengaruh. Maxi mengatakan lingkungan di belakang tempat main anak tersebut hampir semua di bangun MCK. Namun hasil buangannya menuju sungai-sungai kecil.
"Kita sudah ambil sampel, tinggal menunggu sampel air berapa titik kita sudah ambil. Jadi perilaku buang air besar sembarangan itu punya potensi, kemungkinan penularannya faktor risiko yang paling kami lihat ada di sana," kata dia.
Kini, pihaknya menginvestigasi kasus dan lingkungan, advokasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan WHO dan UNICEF. Pemerintah juga melakukan kembali pelatihan surveilans untuk Puskesmas, juga pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes: Indonesia risiko tinggi penyebaran virus polio