Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar fasilitasi Evaluasi rencana tindak lanjut Audit Kasus Stunting (AKS) di Kabupaten Konawe Selatan, Jumat.
Kegiatan tersebut, dibuka oleh Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, yang dihadiri oleh kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, di Andoolo, Jumat.
"Percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus secara bersama-sama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemda Konawe Selatan akan selalu berada di depan dalam strategi kebijakan terkait stunting," kata Rasyid.
Ia mengatakan, beberapa upaya atau langkan yang dilakukan Pemerintah Konawe Selatan dalam upaya penurunan stunting yakni bekerja sesuai data, dengan cara memastikan seluruh data prevalensi Stunting harus terkoneksi dalam bentuk NIK.
"Sehingga dari data prevalensi itu akan tergambar apakah orang tua anak beresiko stunting tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak. Karena kalau datanya tergambar dalam bentuk NIK, maka penanganan nya akan komfrehensif," katanya.
Tetapi kata dia, kalau data itu tidak masuk di DTKS, maka tugas pertama adalah masukan dalam DTKS dengan menggunakan variabel kemiskinan struktural.
"Tetapi kalau sudah masuk dalam DTKS, dan faktanya masuk masuk dalam data prevalensi stunting, boleh jadi pemberian bantuan sosial selama ini tidak tepat sasaran sehingga ini yang harus dievaluasi," katanya.
Sementara itu, kepala BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksana di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"BKKBN mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa," katanya.
Dijelaskan, audit kasus stunting dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran dan mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa.
Selain itu kata Asmar, audit ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana intervensi pemerintah terhadap penanganan stunting di Kabupaten konawe Selatan.
"Menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada balita, BKKBN berupaya melakukan pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa serta memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana yang harus dilakukan oleh Pemda Konawe Selatan,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri para kepala dinas terkait, camat, kepala desa dan lurah, serta kader-kader penyuluh KB se Konawe Selatan.
Kegiatan tersebut, dibuka oleh Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, yang dihadiri oleh kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, di Andoolo, Jumat.
"Percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus secara bersama-sama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemda Konawe Selatan akan selalu berada di depan dalam strategi kebijakan terkait stunting," kata Rasyid.
Ia mengatakan, beberapa upaya atau langkan yang dilakukan Pemerintah Konawe Selatan dalam upaya penurunan stunting yakni bekerja sesuai data, dengan cara memastikan seluruh data prevalensi Stunting harus terkoneksi dalam bentuk NIK.
"Sehingga dari data prevalensi itu akan tergambar apakah orang tua anak beresiko stunting tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak. Karena kalau datanya tergambar dalam bentuk NIK, maka penanganan nya akan komfrehensif," katanya.
Tetapi kata dia, kalau data itu tidak masuk di DTKS, maka tugas pertama adalah masukan dalam DTKS dengan menggunakan variabel kemiskinan struktural.
"Tetapi kalau sudah masuk dalam DTKS, dan faktanya masuk masuk dalam data prevalensi stunting, boleh jadi pemberian bantuan sosial selama ini tidak tepat sasaran sehingga ini yang harus dievaluasi," katanya.
Sementara itu, kepala BKKBN Sultra, Asmar, mengatakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksana di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"BKKBN mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa," katanya.
Dijelaskan, audit kasus stunting dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran dan mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa.
Selain itu kata Asmar, audit ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana intervensi pemerintah terhadap penanganan stunting di Kabupaten konawe Selatan.
"Menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada balita, BKKBN berupaya melakukan pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa serta memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana yang harus dilakukan oleh Pemda Konawe Selatan,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri para kepala dinas terkait, camat, kepala desa dan lurah, serta kader-kader penyuluh KB se Konawe Selatan.