Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan kabupaten layak anak (KLA) dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.
"Program Kabupaten Layak Anak (KLA) penting dilaksanakan secara serius, termasuk di Kabupaten Buton," kata Asisten Administrasi Umum Sekda Buton La Ode Muhidin Mahmud dalam keterangan tertulis Kominfo Buton diterima di Kendari, Sabtu.
Asisten Administrasi Umum Sekda Buton La Ode Muhidin Mahmud mewakili Penjabat Bupati Buton Basiran membuka kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten Buton tahun 2022.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton bersama Pemprov Sultra di aula Kantor Bupati Buton.
Menurut Muhidin Program Kabupaten Layak Anak penting dilaksanakan secara serius karena anak 1/3 dari jumlah penduduk, amanah internasional dan nasional, anak merupakan investasi sumber daya manusia dan anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.
Dia juga menyampaikan bahwa mewujudkan KLA juga penting karena dalam penerapan program konvensi hak anak di daerah, banyak sekali yang terlibat di antaranya OPD, kecamatan, dan desa untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
Ia berharap adanya penguatan koordinasi antara para pemangku kepentingan pemenuhan hak-hak anak secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Pemkab Buton mengajak semua pihak untuk konsen pada penguatan koordinasi baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga karena anak adalah investasi di masa yang akan datang.
"Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra Andi Tenry Rawe Silondae mengatakam, kegiatan tersebut terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang marak terjadi.
Dia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai paham ada tempat melapor jika mengalami kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan dan sebagainya.
"Saya melihat ini sebagai bukti bahwa masyarakat sudah mulai paham ada tempatnya melapor kalau ada kejadian seperti ini. Dinas P3A sudah mensosialisasikan pada masyarakat jika mengalami kejadian seperti ini," katanya.
Andy Tenry berharap Kabupaten Buton segera memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang ada.
"Tahun 2022 ini yang menjadi kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya. Tahun ini juga pecah telur, Kolaka bisa menjadi salah satu dari 15 kabupaten/kota layak anak dengan predikat Madya. Semoga Buton juga segera pecah telur," kata Andy Tenry.
"Program Kabupaten Layak Anak (KLA) penting dilaksanakan secara serius, termasuk di Kabupaten Buton," kata Asisten Administrasi Umum Sekda Buton La Ode Muhidin Mahmud dalam keterangan tertulis Kominfo Buton diterima di Kendari, Sabtu.
Asisten Administrasi Umum Sekda Buton La Ode Muhidin Mahmud mewakili Penjabat Bupati Buton Basiran membuka kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten Buton tahun 2022.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton bersama Pemprov Sultra di aula Kantor Bupati Buton.
Menurut Muhidin Program Kabupaten Layak Anak penting dilaksanakan secara serius karena anak 1/3 dari jumlah penduduk, amanah internasional dan nasional, anak merupakan investasi sumber daya manusia dan anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.
Dia juga menyampaikan bahwa mewujudkan KLA juga penting karena dalam penerapan program konvensi hak anak di daerah, banyak sekali yang terlibat di antaranya OPD, kecamatan, dan desa untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
Ia berharap adanya penguatan koordinasi antara para pemangku kepentingan pemenuhan hak-hak anak secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Pemkab Buton mengajak semua pihak untuk konsen pada penguatan koordinasi baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga karena anak adalah investasi di masa yang akan datang.
"Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra Andi Tenry Rawe Silondae mengatakam, kegiatan tersebut terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang marak terjadi.
Dia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai paham ada tempat melapor jika mengalami kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan dan sebagainya.
"Saya melihat ini sebagai bukti bahwa masyarakat sudah mulai paham ada tempatnya melapor kalau ada kejadian seperti ini. Dinas P3A sudah mensosialisasikan pada masyarakat jika mengalami kejadian seperti ini," katanya.
Andy Tenry berharap Kabupaten Buton segera memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang ada.
"Tahun 2022 ini yang menjadi kabupaten/kota layak anak yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya. Tahun ini juga pecah telur, Kolaka bisa menjadi salah satu dari 15 kabupaten/kota layak anak dengan predikat Madya. Semoga Buton juga segera pecah telur," kata Andy Tenry.