Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) guna mewujudkan ketahanan dalam mitigasi potensi bencana di daerah tersebut.
"Keberadaan FPRB Kota Kendari memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai ujung tombak pengurangan risiko bencana di daerah. Di mana peran tersebut dapat diwujudkan dengan membantu masyarakat untuk memberikan edukasi," kata Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu saat membuka Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana Kendari di Kendari, Kamis.
Pembentukan FPRB tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus FPRB Kota Kendari periode tahun 2018-2021 karena telah berakhir.
Ia menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas terlaksananya kongres pertama tersebut, yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendari dalam rangka pembentukan FPRB.
Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Kendari memiliki mandat untuk melindungi warganya dari kemungkinan bencana.
“Dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari atau pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan penduduk memiliki tanggung jawab yang paling besar atas kegiatan atau pelaksanaan kongres FPRB ini,” ujar dia.
Apalagi. kata dia, saat ini dengan datangnya pancaroba diperlukan kewaspadaan bencana, terutama ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Oleh karena itu, katanya, perlu partisipasi semua kalangan, termasuk masyarakat, dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Mereka harus diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis.
“Sehingga masyarakat dapat bertindak tepat dan cepat ketika terjadi bencana sewaktu-waktu. Pelatihan dan bahkan pengembangan budaya yang sering terkena bencana, sehingga masyarakat atau kita semua dapat hidup nyaman di kawasan hunian yang rawan bencana,” ungkapnya.
Ia berharap, FPRB Kota Kendari bersedia menyamakan visi dan misi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan bidang masing-masing.
“Semoga upaya dan langkah kita ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Kendari,” ucapnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari Paminuddin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi yang bisa meningkatkan peran sebagai pemangku kepentingan dalam membangun kerja sama dengan para pihak.
“Dalam pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan dengan adaptasi perubahan iklim,” katanya.
Kegiatan itu, kata dia, juga meningkatkan partisipasi para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi.
“Ini merupakan kegiatan penting dan berkesinambungan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang timbul akibat perubahan iklim,” ujar dia.
Paminuddin berharap, hasil kongres pertama tersebut memberikan penyegaran pengurusan baru dalam upaya dinamis membantu mengembangkan sistem lebih luas terhadap pengembangan penanganan risiko bencana.
“Dan adaptasi perubahan iklim dalam proses pembangunan yang berkelanjutan sebagai wujud dukungan Kendari bergerak. FPRB adalah salah satu penilaian indikator kinerja utama BPBD Kota Kendari dan merupakan indikator standar pelayanan minimal sub-urusan bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah," katanya.
"Keberadaan FPRB Kota Kendari memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai ujung tombak pengurangan risiko bencana di daerah. Di mana peran tersebut dapat diwujudkan dengan membantu masyarakat untuk memberikan edukasi," kata Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu saat membuka Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana Kendari di Kendari, Kamis.
Pembentukan FPRB tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus FPRB Kota Kendari periode tahun 2018-2021 karena telah berakhir.
Ia menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas terlaksananya kongres pertama tersebut, yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendari dalam rangka pembentukan FPRB.
Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Kendari memiliki mandat untuk melindungi warganya dari kemungkinan bencana.
“Dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari atau pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan penduduk memiliki tanggung jawab yang paling besar atas kegiatan atau pelaksanaan kongres FPRB ini,” ujar dia.
Apalagi. kata dia, saat ini dengan datangnya pancaroba diperlukan kewaspadaan bencana, terutama ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Oleh karena itu, katanya, perlu partisipasi semua kalangan, termasuk masyarakat, dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Mereka harus diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis.
“Sehingga masyarakat dapat bertindak tepat dan cepat ketika terjadi bencana sewaktu-waktu. Pelatihan dan bahkan pengembangan budaya yang sering terkena bencana, sehingga masyarakat atau kita semua dapat hidup nyaman di kawasan hunian yang rawan bencana,” ungkapnya.
Ia berharap, FPRB Kota Kendari bersedia menyamakan visi dan misi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan bidang masing-masing.
“Semoga upaya dan langkah kita ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Kendari,” ucapnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari Paminuddin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi yang bisa meningkatkan peran sebagai pemangku kepentingan dalam membangun kerja sama dengan para pihak.
“Dalam pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan dengan adaptasi perubahan iklim,” katanya.
Kegiatan itu, kata dia, juga meningkatkan partisipasi para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi.
“Ini merupakan kegiatan penting dan berkesinambungan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang timbul akibat perubahan iklim,” ujar dia.
Paminuddin berharap, hasil kongres pertama tersebut memberikan penyegaran pengurusan baru dalam upaya dinamis membantu mengembangkan sistem lebih luas terhadap pengembangan penanganan risiko bencana.
“Dan adaptasi perubahan iklim dalam proses pembangunan yang berkelanjutan sebagai wujud dukungan Kendari bergerak. FPRB adalah salah satu penilaian indikator kinerja utama BPBD Kota Kendari dan merupakan indikator standar pelayanan minimal sub-urusan bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah," katanya.