Kendari (ANTARA) - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Baham Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat yang dialokasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, Sulawesi Tenggara sudah mencapai 99 persen.
Kepala Dinas Sosial Kota Baubau Hanarudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kendari, Rabu, mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM yang dialokasikan untuk delapan kecamatan di kota tersebut, sebanyak 2.030 KPM.
"Penyaluran sudah 99,9 persen dari 2.030 jiwa. Tinggal satu dua orang saja yang belum menerima berdasarkan data kami. Kita menunggu, mungkin kemarin KPM berpikiran karena antre," kata Hanarudin.
Ia mengatakan BLT BBM yang disalurkan sebesar Rp450 ribu untuk tiga bulan atau sebesar Rp150 ribu per bulan.
Dikatakannya, para penerima BLT diusulkan oleh pemerintah kelurahan. Selanjutnya, usulan tersebut dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tidak dobel menerima bantuan.
"KPM tidak boleh dobel menerima bantuan. Artinya, tidak boleh dapat bantuan di Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai maupun BLT dari pusat," katanya.
Hanarudin menambahkan mayoritas KPM BLT yang dialokasikan Pemkot Baubau berprofesi sebagai penarik ojek yang terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM.
Kepala Dinas Sosial Kota Baubau Hanarudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kendari, Rabu, mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM yang dialokasikan untuk delapan kecamatan di kota tersebut, sebanyak 2.030 KPM.
"Penyaluran sudah 99,9 persen dari 2.030 jiwa. Tinggal satu dua orang saja yang belum menerima berdasarkan data kami. Kita menunggu, mungkin kemarin KPM berpikiran karena antre," kata Hanarudin.
Ia mengatakan BLT BBM yang disalurkan sebesar Rp450 ribu untuk tiga bulan atau sebesar Rp150 ribu per bulan.
Dikatakannya, para penerima BLT diusulkan oleh pemerintah kelurahan. Selanjutnya, usulan tersebut dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tidak dobel menerima bantuan.
"KPM tidak boleh dobel menerima bantuan. Artinya, tidak boleh dapat bantuan di Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai maupun BLT dari pusat," katanya.
Hanarudin menambahkan mayoritas KPM BLT yang dialokasikan Pemkot Baubau berprofesi sebagai penarik ojek yang terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM.