Kendari (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Sultra Bahtra mendorong industri jasa perbankan yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) meningkatkan penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.
"Pasca pandemi ini kita mendorong perbankan mempermudah proses KUR, kedua membantu teman-teman UMKM semuanya agar bisa lebih difasilitasi dalam rangka terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Sultra," kata Bahtra di sela reses di Kendari, Sultra, Rabu.
Anggota DPR RI ini melakukan reses di Kendari Sulawesi Tenggara bertemu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank BTN, Mandiri BNI dan BRI serta Asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sultra dalam rangka menyerap aspirasi mereka.
Dia menyebut, berdasarkan aspirasi yang disampaikan industri jasa keuangan yang ada di Sultra rata-rata kredit yang disalurkan mulai meningkat setelah pandemi COVID-19 mulai terkendali. Jumlah restrukturisasi juga mengalami tren penurunan.
"Hampir semua bank yang menyalurkan dana KUR tercapai sasarannya, apalagi restrukturisasi terjadi penurunan, itu artinya bagus. Kita patut berbangga, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus," katanya.
Menurutnya perlu dilakukan upaya percepatan dan mempermudah akses penyaluran dana KUR bagi pelaku UMKM sebagai salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi di kala pandemi merebak.
"UMKM di Sultra kan berbeda dengan di Pulau Jawa, kadang-kadang mereka (UMKM di Sultra) masih kesulitan. Saya kira ini perlu didorong supaya pertumbuhannya bisa terjadi percepatan," ujar dia.
Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya mengatakan realisasi KUR di 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut sebesar Rp368,8 triliun dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Muna mencapai Rp56,4 triliun, kedua Kabupaten Kolaka Rp53,68 triliun dan Kota Kendari mencapai Rp45,83 triliun.
Disusul Kabupaten Buton Rp43,3 triliun, Kabupaten Konawe Rp40,13 triliun, Konawe Selatan Rp34,35 triliun, Kolaka Utara Rp25,05 triliun, Kota Baubau Rp24,55 triliun, Kabupaten Bombana Rp16,44 triliun, Wakatobi Rp9,9 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Konawe Utara Rp9,3 triliun, Buton Utara Rp3,09 triliun, Konawe Kepulauan Rp1,8 triliun, Muna Barat Rp920 miliar, Buton Tengah Rp848 miliar dan Kabupaten Buton Selatan Rp434 miliar per Mei 2022.
Dia juga menyampaikan, kredit UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 19,16 persen dengan rasio Non Performing Loan (NPL) di posisi 3,56 persen. Pangsa kredit UMKM mencapai 33,61 persen dari total penyaluran kredit sebesar Rp33,30 triliun per Mei 2022.
"Pertumbuhan kredit UMKM didominasi oleh kredit mikro 104,93 persen, kecil 17,95 persen dan menengah terkoreksi -47,47 persen.
Selain itu, secara keseluruhan nasabah perbankan atau pembiayaan yang mengajukan keringanan cicilan akibat COVID-19 sebanyak 83.013 debitur senilai Rp4,97 triliun. Disetujui restrukturisasi sebanyak 75.320 debitur atau senilai Rp4,65 triliun per April 2022.
"Restrukturisasi kredit juga terus bergerak turun menggambarkan masyarakat kita sekarang kemampuan keuangan sudah membaik," katanya
"Pasca pandemi ini kita mendorong perbankan mempermudah proses KUR, kedua membantu teman-teman UMKM semuanya agar bisa lebih difasilitasi dalam rangka terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Sultra," kata Bahtra di sela reses di Kendari, Sultra, Rabu.
Anggota DPR RI ini melakukan reses di Kendari Sulawesi Tenggara bertemu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank BTN, Mandiri BNI dan BRI serta Asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sultra dalam rangka menyerap aspirasi mereka.
Dia menyebut, berdasarkan aspirasi yang disampaikan industri jasa keuangan yang ada di Sultra rata-rata kredit yang disalurkan mulai meningkat setelah pandemi COVID-19 mulai terkendali. Jumlah restrukturisasi juga mengalami tren penurunan.
"Hampir semua bank yang menyalurkan dana KUR tercapai sasarannya, apalagi restrukturisasi terjadi penurunan, itu artinya bagus. Kita patut berbangga, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus," katanya.
Menurutnya perlu dilakukan upaya percepatan dan mempermudah akses penyaluran dana KUR bagi pelaku UMKM sebagai salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi di kala pandemi merebak.
"UMKM di Sultra kan berbeda dengan di Pulau Jawa, kadang-kadang mereka (UMKM di Sultra) masih kesulitan. Saya kira ini perlu didorong supaya pertumbuhannya bisa terjadi percepatan," ujar dia.
Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya mengatakan realisasi KUR di 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut sebesar Rp368,8 triliun dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Muna mencapai Rp56,4 triliun, kedua Kabupaten Kolaka Rp53,68 triliun dan Kota Kendari mencapai Rp45,83 triliun.
Disusul Kabupaten Buton Rp43,3 triliun, Kabupaten Konawe Rp40,13 triliun, Konawe Selatan Rp34,35 triliun, Kolaka Utara Rp25,05 triliun, Kota Baubau Rp24,55 triliun, Kabupaten Bombana Rp16,44 triliun, Wakatobi Rp9,9 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Konawe Utara Rp9,3 triliun, Buton Utara Rp3,09 triliun, Konawe Kepulauan Rp1,8 triliun, Muna Barat Rp920 miliar, Buton Tengah Rp848 miliar dan Kabupaten Buton Selatan Rp434 miliar per Mei 2022.
Dia juga menyampaikan, kredit UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 19,16 persen dengan rasio Non Performing Loan (NPL) di posisi 3,56 persen. Pangsa kredit UMKM mencapai 33,61 persen dari total penyaluran kredit sebesar Rp33,30 triliun per Mei 2022.
"Pertumbuhan kredit UMKM didominasi oleh kredit mikro 104,93 persen, kecil 17,95 persen dan menengah terkoreksi -47,47 persen.
Selain itu, secara keseluruhan nasabah perbankan atau pembiayaan yang mengajukan keringanan cicilan akibat COVID-19 sebanyak 83.013 debitur senilai Rp4,97 triliun. Disetujui restrukturisasi sebanyak 75.320 debitur atau senilai Rp4,65 triliun per April 2022.
"Restrukturisasi kredit juga terus bergerak turun menggambarkan masyarakat kita sekarang kemampuan keuangan sudah membaik," katanya