Kendari (ANTARA) - Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kery Saiful Konggoasa meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten itu agar bersinergi untuk menuntaskan masalah kasus kekerdilan (stunting), sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat.
"Masalah stunting ini harus menjadi gerakan bersama. Semua OPD agar menempatkan masalah stunting sebagai prioritas penanganan dalam program kerjanya," katanya di Kendari, Rabu.
Ia menjelaskan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis.
"Stunting dapat berdampak langsung atau mempengaruhi kecerdasan intelektual anak dalam tumbuh kembangnya," katanya.
Sebelumnya, Sekda Konawe, Dr Ferdinand Sapan, menyebutkan bahwa salah satu upaya percepatan penurunan stunting di daerah itu yakni dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Konawe dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa di 291 desa se-Konawe.
"TPPS Konawe ini diketuai langsung oleh saya selaku Sekda Konawe, sementara TPK dibentuk oleh Kepala desa masing-masing, dan selaku pelaksana kegiatan di ketuai oleh PKK desa yang di bantu dari Kader Posyandu dan bidan desa," katanya.
Sementara itu, Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di daerah berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 30,02 persen.
Khusus Kabupaten Konawe angka prevalensi stunting mencapai 26,4 persen, stunting tertinggi di Sultra berada di Kabupaten Buton Selatan dengan angka prevalensi 45,2 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Kolaka Timur dengan prevalensi 23,0 persen.
Sedangkan Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menetapkan lokasi prioritas atau lokus pencegahan stunting sebanyak 15 kelurahan didaerah itu dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan kasus kekerdilan.
Sebelumnya Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, meluncurkan program Dapur Sehat Atasi Stunting (dashat) sebagai upaya mencegah stunting bertempat di Aula Kantor Camat Mowila.
"Melalui kegiatan ini, saya menekankan bahwa program Dashat adalah program bersama kita semua," kata Surunuddin.
Menurut dia, program ini bukan hanya milik pemerintah tapi juga milik masyarakat dan keluarga-keluarga yang ada di Konawe Selatan.
Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. H. Mustakim, M.Si, juga menyampaikan informasi bahwa program dashat tidak terlepas dari program pemerintah sebelumnya yakni program Kampung Keluarga Berkualitas atau yang dikenal dengan Kampung KB.
Mustakim yang pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra selama lebih 1 tahun dan Pelaksana Tugas Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat tersebut juga mengingatkan kepada seluruh lintas sektor yang hadir bahwa program Kampung KB adalah program jamaah atau program bersama seluruh lintas sektor.
"Sehingga dalam penggarapan kampung KB ini tentunya BKKBN atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak bisa jalan sendiri," katanya.
Mustakim juga mengilustrasikan, jika di kampung KB jalanannya jeblok dan belum diaspal, tentu saja yang bisa mengaspal jalan adalah dinas PUPR, karena BKKBN tidak punya aspal, tapi cuma punya kondom, pil KB, implant dan alat kontrasepsi lainnya.
"Begitu juga jika di kampung atau desa yg menjadi kampung KB tingkat pendidikannya rendah maka Dinas Pendidikan atau Kemenag yang punya madrasah juga turut memperhatikan kampung KB tersebut dan sebagainya," katanya.
Dalam acara launching dashat ini, juga turut memberi sambutan Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra yang menyampaikan tentang beras fortifit yang juga turut membantu mengatasi stunting jika dikonsumsi oleh calon pengantin, ibu hamil atau ibu menyusui dan anak balitanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Konawe Selatan, Kepala Kejari, Kapolres, Kepala Dinas PPKB dan sebagian Kepala Dinas lain serta para camat dan Kepala Desa.
"Masalah stunting ini harus menjadi gerakan bersama. Semua OPD agar menempatkan masalah stunting sebagai prioritas penanganan dalam program kerjanya," katanya di Kendari, Rabu.
Ia menjelaskan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis.
"Stunting dapat berdampak langsung atau mempengaruhi kecerdasan intelektual anak dalam tumbuh kembangnya," katanya.
Sebelumnya, Sekda Konawe, Dr Ferdinand Sapan, menyebutkan bahwa salah satu upaya percepatan penurunan stunting di daerah itu yakni dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Konawe dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa di 291 desa se-Konawe.
"TPPS Konawe ini diketuai langsung oleh saya selaku Sekda Konawe, sementara TPK dibentuk oleh Kepala desa masing-masing, dan selaku pelaksana kegiatan di ketuai oleh PKK desa yang di bantu dari Kader Posyandu dan bidan desa," katanya.
Sementara itu, Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di daerah berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 30,02 persen.
Khusus Kabupaten Konawe angka prevalensi stunting mencapai 26,4 persen, stunting tertinggi di Sultra berada di Kabupaten Buton Selatan dengan angka prevalensi 45,2 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Kolaka Timur dengan prevalensi 23,0 persen.
Sedangkan Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menetapkan lokasi prioritas atau lokus pencegahan stunting sebanyak 15 kelurahan didaerah itu dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan kasus kekerdilan.
Sebelumnya Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, meluncurkan program Dapur Sehat Atasi Stunting (dashat) sebagai upaya mencegah stunting bertempat di Aula Kantor Camat Mowila.
"Melalui kegiatan ini, saya menekankan bahwa program Dashat adalah program bersama kita semua," kata Surunuddin.
Menurut dia, program ini bukan hanya milik pemerintah tapi juga milik masyarakat dan keluarga-keluarga yang ada di Konawe Selatan.
Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. H. Mustakim, M.Si, juga menyampaikan informasi bahwa program dashat tidak terlepas dari program pemerintah sebelumnya yakni program Kampung Keluarga Berkualitas atau yang dikenal dengan Kampung KB.
Mustakim yang pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra selama lebih 1 tahun dan Pelaksana Tugas Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat tersebut juga mengingatkan kepada seluruh lintas sektor yang hadir bahwa program Kampung KB adalah program jamaah atau program bersama seluruh lintas sektor.
"Sehingga dalam penggarapan kampung KB ini tentunya BKKBN atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak bisa jalan sendiri," katanya.
Mustakim juga mengilustrasikan, jika di kampung KB jalanannya jeblok dan belum diaspal, tentu saja yang bisa mengaspal jalan adalah dinas PUPR, karena BKKBN tidak punya aspal, tapi cuma punya kondom, pil KB, implant dan alat kontrasepsi lainnya.
"Begitu juga jika di kampung atau desa yg menjadi kampung KB tingkat pendidikannya rendah maka Dinas Pendidikan atau Kemenag yang punya madrasah juga turut memperhatikan kampung KB tersebut dan sebagainya," katanya.
Dalam acara launching dashat ini, juga turut memberi sambutan Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra yang menyampaikan tentang beras fortifit yang juga turut membantu mengatasi stunting jika dikonsumsi oleh calon pengantin, ibu hamil atau ibu menyusui dan anak balitanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Konawe Selatan, Kepala Kejari, Kapolres, Kepala Dinas PPKB dan sebagian Kepala Dinas lain serta para camat dan Kepala Desa.