Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa sebesar Rp34,72 triliun atau 51,35 persen dana desa telah tersalur ke rekening kas desa hingga 12 Juli 2022.
"Dana desa yang tersalurkan itu lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp28,59 triliun," papar Mendes PDTT dalam konferensi pers penggunaan Dana Desa yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia optimistis penyerapan dana desa yang meningkat itu mendorong percepatan pembangunan di desa.
"Ada progres yang bagus dari penyerapan Dana Desa, pemulihan ekonomi nasional level desa betul-betul menjadi fokus kita," ucapnya.
Ia menyampaikan dana desa yang sudah dicairkan itu tersebar ke 73.255 desa atau 98 persen desa dari total 74.961 desa di Indonesia.
Ia merinci, penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp9,54 triliun kepada 6,45 juta keluarga penerima manfaat, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp1,08 triliun dengan menyerap sebanyak 567.063 tenaga kerja warga desa.
Kemudian, untuk desa aman COVID-19 sebesar Rp2,94 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp5,95 triliun, dan kegiatan prioritas desa lainnya sebesar Rp15,19 triliun.
Dalam kesempatan itu, Mendes juga menyampaikan bahwa Dana Desa untuk PKTD itu telah melibatkan sebanyak 59.315 pekerja perempuan dan 19.228 perempuan kepala keluarga (PEKKA).
"Jumlah pekerja yang paling penting adalah pekerja perempuan kepala keluarga dan pekerja perempuan. Ini selaras dengan yang kita harapkan yakni keterlibatan perempuan di dalam memanfaatkan program Padat Karya Tunai Desa," tuturnya.
Ia berharap jumlah pekerja perempuan dapat terus meningkat sehingga mendorong daya beli masyarakat, terutama dari kelompok marginal.
"Memang target dari padat karya tunai desa adalah upaya peningkatan daya beli warga masyarakat, utamanya masyarakat dari kelompok marginal," katanya.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa dana desa berhasil meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, Jumat, dalam rangka melihat keberhasilan Pemerintahan Desa Pandowoharjo mengelola keuangan desa dan melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah desa.
“Belanja harus dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, desa harus dapat menggali potensi yang ada di desa dan Dana Desa digunakan sesuai dengan kesepakatan di desa dalam musyawarah desa. Keberhasilan Desa Pendowoharjo dalam mengelola BUMDes dapat disebarkan ke desa-desa lainnya,” ujar Wamenkeu Suahasil Nazara.
Melalui forum dialog tersebut Wamenkeu berharap adanya potensi kerja sama antara Desa Pandowoharjo dengan PIP dan LPEI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membantu BUMDes dan UMKM agar lebih berkembang melalui pelatihan dan pembiayaan.
Suahasil berharap Dana Desa dapat bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat, baik melalui pemberdayaan BUMDes maupun UMKM, sehingga manfaat Dana Desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti pada kesempatan yang sama menyampaikan BLT Desa merupakan program prioritas untuk membantu penduduk miskin di desa dan manfaatnya telah dirasakan oleh penduduk miskin desa, terutama membantu desa dalam menghadapi pandemi COVID-19.
“Selain program BLT Desa dan penanganan COVID, Dana Desa dapat digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani serta kegiatan pembangunan infrastruktur melalui PKTD. Program-program tersebut harus dirumuskan dengan jelas sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.
Desa Pandowoharjo merupakan desa berstatus mandiri yang salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebesar Rp1,24 miliar.
Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang sudah disalurkan ke Desa Pandowoharjo sebesar Rp1,14 miliar, termasuk diantaranya penyaluran BLT Desa sebesar Rp286,2 juta. BLT Desa tahun 2022 disalurkan kepada 159 KPM penerima BLT Desa dan jumlah tersebut telah memenuhi target 40 persen Dana Desa untuk BLT Desa.
Sementara itu, Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID sudah disalurkan Rp99,2 juta. Realisasi penyaluran Dana Desa, BLT Desa, dan penanganan pandemi COVID tersebut lebih baik dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Indonesia.
Adapun Kemenkeu mempunyai perhatian yang besar terhadap pemanfaatan Dana Desa. Total Dana Desa yang telah ditransfer sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 mencapai Rp400 triliun. Sedangkan alokasi Dana Desa 2022 sebesar Rp68 triliun.
Dana Desa tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Selain itu, dalam rangka membantu masyarakat desa yang terdampak oleh pandemi COVID, dana desa juga digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk BLT Desa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes: Rp34,72 triliun Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa
"Dana desa yang tersalurkan itu lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp28,59 triliun," papar Mendes PDTT dalam konferensi pers penggunaan Dana Desa yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia optimistis penyerapan dana desa yang meningkat itu mendorong percepatan pembangunan di desa.
"Ada progres yang bagus dari penyerapan Dana Desa, pemulihan ekonomi nasional level desa betul-betul menjadi fokus kita," ucapnya.
Ia menyampaikan dana desa yang sudah dicairkan itu tersebar ke 73.255 desa atau 98 persen desa dari total 74.961 desa di Indonesia.
Ia merinci, penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp9,54 triliun kepada 6,45 juta keluarga penerima manfaat, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp1,08 triliun dengan menyerap sebanyak 567.063 tenaga kerja warga desa.
Kemudian, untuk desa aman COVID-19 sebesar Rp2,94 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp5,95 triliun, dan kegiatan prioritas desa lainnya sebesar Rp15,19 triliun.
Dalam kesempatan itu, Mendes juga menyampaikan bahwa Dana Desa untuk PKTD itu telah melibatkan sebanyak 59.315 pekerja perempuan dan 19.228 perempuan kepala keluarga (PEKKA).
"Jumlah pekerja yang paling penting adalah pekerja perempuan kepala keluarga dan pekerja perempuan. Ini selaras dengan yang kita harapkan yakni keterlibatan perempuan di dalam memanfaatkan program Padat Karya Tunai Desa," tuturnya.
Ia berharap jumlah pekerja perempuan dapat terus meningkat sehingga mendorong daya beli masyarakat, terutama dari kelompok marginal.
"Memang target dari padat karya tunai desa adalah upaya peningkatan daya beli warga masyarakat, utamanya masyarakat dari kelompok marginal," katanya.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa dana desa berhasil meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, Jumat, dalam rangka melihat keberhasilan Pemerintahan Desa Pandowoharjo mengelola keuangan desa dan melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah desa.
“Belanja harus dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, desa harus dapat menggali potensi yang ada di desa dan Dana Desa digunakan sesuai dengan kesepakatan di desa dalam musyawarah desa. Keberhasilan Desa Pendowoharjo dalam mengelola BUMDes dapat disebarkan ke desa-desa lainnya,” ujar Wamenkeu Suahasil Nazara.
Melalui forum dialog tersebut Wamenkeu berharap adanya potensi kerja sama antara Desa Pandowoharjo dengan PIP dan LPEI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membantu BUMDes dan UMKM agar lebih berkembang melalui pelatihan dan pembiayaan.
Suahasil berharap Dana Desa dapat bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat, baik melalui pemberdayaan BUMDes maupun UMKM, sehingga manfaat Dana Desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti pada kesempatan yang sama menyampaikan BLT Desa merupakan program prioritas untuk membantu penduduk miskin di desa dan manfaatnya telah dirasakan oleh penduduk miskin desa, terutama membantu desa dalam menghadapi pandemi COVID-19.
“Selain program BLT Desa dan penanganan COVID, Dana Desa dapat digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani serta kegiatan pembangunan infrastruktur melalui PKTD. Program-program tersebut harus dirumuskan dengan jelas sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.
Desa Pandowoharjo merupakan desa berstatus mandiri yang salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebesar Rp1,24 miliar.
Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang sudah disalurkan ke Desa Pandowoharjo sebesar Rp1,14 miliar, termasuk diantaranya penyaluran BLT Desa sebesar Rp286,2 juta. BLT Desa tahun 2022 disalurkan kepada 159 KPM penerima BLT Desa dan jumlah tersebut telah memenuhi target 40 persen Dana Desa untuk BLT Desa.
Sementara itu, Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID sudah disalurkan Rp99,2 juta. Realisasi penyaluran Dana Desa, BLT Desa, dan penanganan pandemi COVID tersebut lebih baik dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Indonesia.
Adapun Kemenkeu mempunyai perhatian yang besar terhadap pemanfaatan Dana Desa. Total Dana Desa yang telah ditransfer sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 mencapai Rp400 triliun. Sedangkan alokasi Dana Desa 2022 sebesar Rp68 triliun.
Dana Desa tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Selain itu, dalam rangka membantu masyarakat desa yang terdampak oleh pandemi COVID, dana desa juga digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk BLT Desa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes: Rp34,72 triliun Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa