Jakarta (ANTARA) - Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana menyebutkan saat ini prioritas penanganan stunting dilakukan pemerintah pada 12 provinsi.
"Saat ini prioritas pemerintah ada pada 12 provinsi, tujuh provinsi tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, serta lima provinsi padat penduduk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten, " ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan pemerintah telah mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 agar strategi nasional percepatan penurunan stunting menjadi acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.
Selain itu, BKKBN telah memiliki program terkait dengan pencegahan stunting yaitu program Bapak Asuh Anak Stunting, berupa bantuan donatur sebagai orang tua asuh untuk penanggulangan masalah itu.
Ia mengatakan implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting berupa pola asuh orang tua dengan anak stunting oleh dokter spesialis anak, pemberian makanan tambahan siap olah untuk anak stunting sebagai acuan orang tua dalam memberi makan pada anak, penyaluran dukungan dana bulanan untuk keluarga dengan anak stunting guna membantu mereka membeli bahan makan bergizi seimbang kepada anak.
“Selain itu pemberian susu atau produk olahan lainnya dan edukasi serta pemberian 'food tray' sebagai salah satu bentuk edukasi yang bisa diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat menyiapkan makan anak sesuai gizi seimbang,” kata dia dalam Diskusi Media: Intervensi Kebijakan Sebagai Alternatif Solusi Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting di Indonesia diselenggarakan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas), beberapa waktu lalu.
Program itu dibuat dengan harapan penurunan angka stunting untuk menuju generasi emas 2024 serta bonus demografis 2030 dapat terwujud serta permasalahan stunting dan gizi buruk segera usai dan ditangani dengan baik.
Irma mengatakan laju penurunan stunting per tahun menuju 14 persen di tahun 2024 yakni 3,4 persen.
Sebelumnya Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan sosialisasi tentang pencegahan stunting kepada masyarakat, khususnya calon pengantin dan ibu hamil di Kecamatan Poasia.
Asisten II Setda Kendari Susanti di Kendari, Rabu, mengatakan stunting saat ini sudah menjadi isu dan perhatian nasional termasuk di daerah setempat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan demi menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat.
"Angka stunting Kota Kendari masih di bawah rata-rata nasional akan tetapi pemerintah terus berupaya agar penanganan stunting terus berjalan sehingga terwujud sumber daya manusia (SDM) yang sehat," katanya.
Dia menyampaikan pemerintah tengah fokus melakukan penanganan pencegahan kekerdilan anak melalui pengantin baru dan ibu hamil.
"Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada penanganan pencegahan stunting di Kota Kendari difokuskan untuk mereka ibu hamil, calon pengantin, remaja, dan anak-anak yang ada di 15 kelurahan di Kota Kendari," ujar dia.
Sosialisasi tersebut diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari bersama PKK Kendari dengan narasumber Kepala Dinas PPPA Kota Kendari Sitti Ganef dan Ketua TP-PKK Kota Kendari Sri Lestari Sulkarnain.
Sosialisasi ini diikuti Camat Poasia dan jajarannya, Ketua TP-PKK tingkat kelurahan, perwakilan remaja dan calon pengantin masing-masing kelurahan serta Forum Anak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Dia berharap, seluruh peserta sosialisasi bisa mencerna dengan baik terhadap materi yang disampaikan sehingga dalam kehidupan sehari-harinya bisa mencegah stunting.
"Semoga materi sosialisasi bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat supaya pencegahan stunting di Kota Kendari dapat terlaksana dan diharapkan stunting di daerah kita bisa teratasi," kata Susanti.
Kepala Dinas Kesehatan Kendari Rahminingrum sebelumnya menjelaskan hingga tahun 2022 sebanyak 227 kasus stunting di Kota Kendari yang tersebar di 15 kelurahan.
Sebanyak 15 kelurahan tersebut sekaligus menjadi lokus penanganan stunting yang ditetapkan berdasarkan jumlah keluarga berisiko stunting, jumlah anak stunting, dan prevalensi stunting.
"Untuk tahun 2022 ini, kita sudah menetapkan 15 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan yang menjadi lokasi khusus penanganan masalah kasus kekerdilan," katanya.
Sebanyak 15 kelurahan itu Tobimeita, Talia, Puday, Ponggaloba, Poasia, Bungkutoko, Lepo-lepo, Sambuli, Purirano, Petoaha, Lalodati, Baruga, Labibia, Anaiwoi, dan Sanua.
Pihaknya juga telah menetapkan 10 kelurahan yang menjadi lokus penanganan stunting untuk 2023.
"Dari jumlah kelurahan tersebut empat kelurahan di antaranya juga menjadi lokus kekerdilan di tahun 2022 ini, sebab empat kelurahan tersebut masih layak masuk dalam lokus stunting di tahun 2023 mendatang diakibatkan prevalensi stunting di empat kelurahan itu masih cukup tinggi, meski prevalensi di tahun 2022 mengalami penurunan," katanya.
Sebanyak empat kelurahan yang menjadi lokus kekerdilan 2022 dan kembali menjadi lokus penanganan stunting untuk 2023, yakni Purirano, Punggaloba, Anawai, dan Baruga.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari Jahuddin mengatakan salah satu upaya pencegahan stunting membentuk tim percepatan penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan di Kota Kendari serta melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
“Pembentukan tim ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemkot Kendari mencegah anak stunting sekaligus mendukung Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN–Pasti),” kata Jahuddin.
Ia mengatakan setiap anggota tim memiliki tugas pendampingan, bimbingan konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pranikah terhadap setiap calon pasangan pengantin di daerah masing-masing.
“Pendampingan sejak tiga bulan pranikah itu untuk supaya calon pasangan itu siap mendapatkan kehamilan yang sehat nantinya setelah menikah, dengan memberikan pemahaman berapa berat badan yang ideal untuk kehamilan, asupan gizi yang cukup dan semacamnya,” kata dia.
Di mana, pelaksanaan tugas tersebut mereka lakukan di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Kendari Dinas Kesehatan, juga dikerjasamakan dengan aparatur di kecamatan, kelurahan dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi
"Saat ini prioritas pemerintah ada pada 12 provinsi, tujuh provinsi tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, serta lima provinsi padat penduduk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten, " ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan pemerintah telah mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 agar strategi nasional percepatan penurunan stunting menjadi acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.
Selain itu, BKKBN telah memiliki program terkait dengan pencegahan stunting yaitu program Bapak Asuh Anak Stunting, berupa bantuan donatur sebagai orang tua asuh untuk penanggulangan masalah itu.
Ia mengatakan implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting berupa pola asuh orang tua dengan anak stunting oleh dokter spesialis anak, pemberian makanan tambahan siap olah untuk anak stunting sebagai acuan orang tua dalam memberi makan pada anak, penyaluran dukungan dana bulanan untuk keluarga dengan anak stunting guna membantu mereka membeli bahan makan bergizi seimbang kepada anak.
“Selain itu pemberian susu atau produk olahan lainnya dan edukasi serta pemberian 'food tray' sebagai salah satu bentuk edukasi yang bisa diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat menyiapkan makan anak sesuai gizi seimbang,” kata dia dalam Diskusi Media: Intervensi Kebijakan Sebagai Alternatif Solusi Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting di Indonesia diselenggarakan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas), beberapa waktu lalu.
Program itu dibuat dengan harapan penurunan angka stunting untuk menuju generasi emas 2024 serta bonus demografis 2030 dapat terwujud serta permasalahan stunting dan gizi buruk segera usai dan ditangani dengan baik.
Irma mengatakan laju penurunan stunting per tahun menuju 14 persen di tahun 2024 yakni 3,4 persen.
Sebelumnya Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan sosialisasi tentang pencegahan stunting kepada masyarakat, khususnya calon pengantin dan ibu hamil di Kecamatan Poasia.
Asisten II Setda Kendari Susanti di Kendari, Rabu, mengatakan stunting saat ini sudah menjadi isu dan perhatian nasional termasuk di daerah setempat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan demi menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat.
"Angka stunting Kota Kendari masih di bawah rata-rata nasional akan tetapi pemerintah terus berupaya agar penanganan stunting terus berjalan sehingga terwujud sumber daya manusia (SDM) yang sehat," katanya.
Dia menyampaikan pemerintah tengah fokus melakukan penanganan pencegahan kekerdilan anak melalui pengantin baru dan ibu hamil.
"Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada penanganan pencegahan stunting di Kota Kendari difokuskan untuk mereka ibu hamil, calon pengantin, remaja, dan anak-anak yang ada di 15 kelurahan di Kota Kendari," ujar dia.
Sosialisasi tersebut diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari bersama PKK Kendari dengan narasumber Kepala Dinas PPPA Kota Kendari Sitti Ganef dan Ketua TP-PKK Kota Kendari Sri Lestari Sulkarnain.
Sosialisasi ini diikuti Camat Poasia dan jajarannya, Ketua TP-PKK tingkat kelurahan, perwakilan remaja dan calon pengantin masing-masing kelurahan serta Forum Anak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Dia berharap, seluruh peserta sosialisasi bisa mencerna dengan baik terhadap materi yang disampaikan sehingga dalam kehidupan sehari-harinya bisa mencegah stunting.
"Semoga materi sosialisasi bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat supaya pencegahan stunting di Kota Kendari dapat terlaksana dan diharapkan stunting di daerah kita bisa teratasi," kata Susanti.
Kepala Dinas Kesehatan Kendari Rahminingrum sebelumnya menjelaskan hingga tahun 2022 sebanyak 227 kasus stunting di Kota Kendari yang tersebar di 15 kelurahan.
Sebanyak 15 kelurahan tersebut sekaligus menjadi lokus penanganan stunting yang ditetapkan berdasarkan jumlah keluarga berisiko stunting, jumlah anak stunting, dan prevalensi stunting.
"Untuk tahun 2022 ini, kita sudah menetapkan 15 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan yang menjadi lokasi khusus penanganan masalah kasus kekerdilan," katanya.
Sebanyak 15 kelurahan itu Tobimeita, Talia, Puday, Ponggaloba, Poasia, Bungkutoko, Lepo-lepo, Sambuli, Purirano, Petoaha, Lalodati, Baruga, Labibia, Anaiwoi, dan Sanua.
Pihaknya juga telah menetapkan 10 kelurahan yang menjadi lokus penanganan stunting untuk 2023.
"Dari jumlah kelurahan tersebut empat kelurahan di antaranya juga menjadi lokus kekerdilan di tahun 2022 ini, sebab empat kelurahan tersebut masih layak masuk dalam lokus stunting di tahun 2023 mendatang diakibatkan prevalensi stunting di empat kelurahan itu masih cukup tinggi, meski prevalensi di tahun 2022 mengalami penurunan," katanya.
Sebanyak empat kelurahan yang menjadi lokus kekerdilan 2022 dan kembali menjadi lokus penanganan stunting untuk 2023, yakni Purirano, Punggaloba, Anawai, dan Baruga.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari Jahuddin mengatakan salah satu upaya pencegahan stunting membentuk tim percepatan penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan di Kota Kendari serta melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
“Pembentukan tim ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemkot Kendari mencegah anak stunting sekaligus mendukung Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN–Pasti),” kata Jahuddin.
Ia mengatakan setiap anggota tim memiliki tugas pendampingan, bimbingan konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pranikah terhadap setiap calon pasangan pengantin di daerah masing-masing.
“Pendampingan sejak tiga bulan pranikah itu untuk supaya calon pasangan itu siap mendapatkan kehamilan yang sehat nantinya setelah menikah, dengan memberikan pemahaman berapa berat badan yang ideal untuk kehamilan, asupan gizi yang cukup dan semacamnya,” kata dia.
Di mana, pelaksanaan tugas tersebut mereka lakukan di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Kendari Dinas Kesehatan, juga dikerjasamakan dengan aparatur di kecamatan, kelurahan dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi