Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mencanangkan pembangunan zona integritas menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat sehingga tercipta pemilu yang demokratis.

Pencanangan tersebut dilakukan saat pembukaan rapat koordinasi daerah yang dirangkaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Pemilu dan Pemilihan 2024 di lingkungan KPU Sultra di Kendari, Selasa (5/7) malam, kata Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin, melalui siaran pers yang diterima, Rabu.

"Penyelenggaraan rapat koordinasi daerah dan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki lima makna strategis," kata Ali Mazi.

Pertama, bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan momentum bagi KPU provinsi maupun di kabupaten/kota se-Sultra untuk semakin mengukuhkan semangat kolektif-kolegial seluruh jajaran penyelenggara Pemilu;

Kedua, rapat tersebut mengandung pesan yang kuat dari KPU bahwa jajaran KPU di Sultra siap melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan di tahun 2024;

Ketiga, pelaksanaan rapat Koordinasi yang dihadiri jajaran KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, yang turut menghadirkan pemangku kepentingan strategis mencerminkan bahwa sinergi setiap unsur di Sulawesi Tenggara semakin baik;

Keempat, pelaksanaan rapat koordinasi daerah ini yang dirangkaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen KPUD Sultra sebagai institusi yang wajib menjamin akuntabilitas pelayanan publik sesuai standar yang berlaku di instansi pemerintah;

Kelima, melalui rapat koordinasi daerah ini Ali Mazi berharap dapat melahirkan road map yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Sulawesi Tenggara.

"Saya selaku gubernur di Bumi Anoa (julukan Provinsi Sultra) menyatakan siap mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Pemilu di daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," ujar Ali Mazi.

Selain itu, dia menegaskan agar Bupati/Wali Kota di Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh kepada KPU di wilayah, masing-masing demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Gubernur menambahkan, berdasarkan data yang ada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 telah menunjukkan perbaikan kualitas penyelenggaraan yang semakin baik terlihat dari angka partisipasi Pemilu yang semakin meningkat. Pada Pemilu 2014 warga Sultra yang menyalurkan hak suaranya sebesar 62 persen, kemudian naik menjadi 79,33 persen atau di atas target nasional sebesar 77,50 persen pada Pemilu 2019.

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya semakin baik, profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu yang kian mantap, serta tentu saja semakin kuatnya sinergi pemerintah daerah, TNI/Polri serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

"Suksesnya Pemilu 2019 di daerah Sulawesi Tengara harus terus dilanjutkan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga kami menaruh harapan besar kepada KPU RI untuk tiada henti memberikan perhatian dan arahan kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar terus menjaga profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya," kata Ali Mazi.

Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi Pemilihan Umum RI Parsadaan Harahap, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Uddu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra Silvester Sili Laba, Sekretaris KPU Sultra Syafruddin, dan Komandan Pangkalan TNI AU HLO Kolonel (Pnb.) Andy F. Piccaulima. Juga hadir wakil Kapolda, Korem, dan DanLanal, dan anggota KPU kabupaten/kota se-Sultra.

 

Pewarta : Muhammad Harianto
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024