Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, akan memberikan fasilitas berupa rumah jabatan (Rujab) kepada tiga pimpinan DPRD setempat yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Baubau, Yulia Widiarti, di Baubau, Rabu, mengatakan SK (surat keputusan) pemberian rujab untuk ketua dan wakil ketua DPRD Baubau itu diterbitkan tahun ini.
"Kalau lokasi SK untuk penempatan sudah ada kemarin. Lokasinya itu berderet dari depan PLN sampai depan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan Baubau," katanya.
Rujab itu, kata dia, merupakan bangunan eks rumah dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Hanya saja saat ini pihaknya masih mematangkan kelayakan bangunan sebelum digunakan ketua dan wakil ketua DPRD Baubau.
"Hanya memang ada satu rumah itu belum keluar orang yang tinggali. Kita SK-kan rumah itu karena awalnya kita kira sudah tidak ada orangnya. Tapi kita masih terus melakukan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan, mungkin sekarang lagi persiapan keluar," katanya.
Hasil pengamatan, kata Yulia, kondisi rumah tersebut memang masih perlu banyak perbaikan. Hanya saja biaya untuk renovasi bangunan itu belum dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita sudah sampaikan ke Sekwan (Sekretaris Dewan), tapi katanya belum ada anggaran perbaikan, begitupun kita di Aset (BPKAD), makanya itu kita masih menunggu seperti apa kebijakan pak wali apakah dianggarkan di APBD perubahan atau seperti apa," ujarnya.
Sejauh ini, kata mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau ini, pihaknya belum mengestimasi total anggaran yang diperlukan untuk renovasi tiga unit Rujab yang dulu ditempati pejabat Pemkab Buton itu.
"Kalau nanti kita anggap berat, maka bisa jadi dipindahkan ke bangunan lain yang lebih siap, kan masih ada beberapa rumah yang didepan gedung Pancasila itu, jadi itu yang akan kita siapkan juga," ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Baubau, Yulia Widiarti, di Baubau, Rabu, mengatakan SK (surat keputusan) pemberian rujab untuk ketua dan wakil ketua DPRD Baubau itu diterbitkan tahun ini.
"Kalau lokasi SK untuk penempatan sudah ada kemarin. Lokasinya itu berderet dari depan PLN sampai depan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan Baubau," katanya.
Rujab itu, kata dia, merupakan bangunan eks rumah dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Hanya saja saat ini pihaknya masih mematangkan kelayakan bangunan sebelum digunakan ketua dan wakil ketua DPRD Baubau.
"Hanya memang ada satu rumah itu belum keluar orang yang tinggali. Kita SK-kan rumah itu karena awalnya kita kira sudah tidak ada orangnya. Tapi kita masih terus melakukan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan, mungkin sekarang lagi persiapan keluar," katanya.
Hasil pengamatan, kata Yulia, kondisi rumah tersebut memang masih perlu banyak perbaikan. Hanya saja biaya untuk renovasi bangunan itu belum dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita sudah sampaikan ke Sekwan (Sekretaris Dewan), tapi katanya belum ada anggaran perbaikan, begitupun kita di Aset (BPKAD), makanya itu kita masih menunggu seperti apa kebijakan pak wali apakah dianggarkan di APBD perubahan atau seperti apa," ujarnya.
Sejauh ini, kata mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau ini, pihaknya belum mengestimasi total anggaran yang diperlukan untuk renovasi tiga unit Rujab yang dulu ditempati pejabat Pemkab Buton itu.
"Kalau nanti kita anggap berat, maka bisa jadi dipindahkan ke bangunan lain yang lebih siap, kan masih ada beberapa rumah yang didepan gedung Pancasila itu, jadi itu yang akan kita siapkan juga," ujarnya.