Wakatobi (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aruna Indonesia bekerja sama membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Wakatobi. Sulawesi Tenggara.
Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Andry Novijandri di Wakatobi, Sabtu, mengatakan pihaknya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Aruna Indonesia sebagai upaya bersama meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Mola Raya Wakatobi.
"Kami sudah serahkan sertifikatnya namun kami lanjutkan dengan peningkatan kesejahteraannya," katanya.
Ia menyampaikan, pihaknya bersama Aruna Indonesia akan bekerja sama terkait pemanfaatan sertifikat tanah pesisir yang benar dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan, termasuk kegiatan pemasaran hasil laut, pergudangan hingga mengumpulkan komunitas.
"Siklus bisnisnya kami cari misalnya sebagai nelayan tangkap atau budidaya yang perlu pemasaran, perlu cara menangkap ikan yang benar, ada rekan Aruna yang bisa membantu," ujar dia.
Penandatanganan kerja sama Aruna Indonesia dan Kementerian ATR/BPN merupakan tindak lanjut dari penyerahan sertifikat pemberdayaan tanah masyarakat oleh Presiden Joko Widodo dalam GTRA Summit 9 Juni 2022.
Melalui kerja sama ini, para nelayan didorong untuk menggunakan sertifikat tanah yang sudah dimiliki dengan baik dan benar khususnya untuk mendapatkan modal usaha dalam upaya pengembangan usaha nelayan mereka serta peningkatan produktivitas hasil laut sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Wakatobi.
Kepala Program Keberlanjutan Aruna Indonesia Utari Octavianty mengatakan pihaknya berperan melakukan bimbingan dan pembinaan kepada para nelayan, terutama dalam kegiatan pemasaran hasil laut, pergudangan, hingga mengumpulkan komunitas yang tergabung dalam koperasi nelayan.
"Selama ini permasalahan yang kita hadapi tentang kegelisahan hak atas tanah yang ada di atas laut itu sangat berpengaruh dengan produktivitas nelayan, bukan hanya permodalan tapi izin usaha," ujar dia.
Oleh karena itu, dia berharap kerja sama tersebut dapat membantu serta menjawab kegelisahan para nelayan selama ini terkait tempat tinggal mereka, karena berkaitan dengan izin usaha nelayan yang mereka miliki.
Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Andry Novijandri di Wakatobi, Sabtu, mengatakan pihaknya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Aruna Indonesia sebagai upaya bersama meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Mola Raya Wakatobi.
"Kami sudah serahkan sertifikatnya namun kami lanjutkan dengan peningkatan kesejahteraannya," katanya.
Ia menyampaikan, pihaknya bersama Aruna Indonesia akan bekerja sama terkait pemanfaatan sertifikat tanah pesisir yang benar dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan, termasuk kegiatan pemasaran hasil laut, pergudangan hingga mengumpulkan komunitas.
"Siklus bisnisnya kami cari misalnya sebagai nelayan tangkap atau budidaya yang perlu pemasaran, perlu cara menangkap ikan yang benar, ada rekan Aruna yang bisa membantu," ujar dia.
Penandatanganan kerja sama Aruna Indonesia dan Kementerian ATR/BPN merupakan tindak lanjut dari penyerahan sertifikat pemberdayaan tanah masyarakat oleh Presiden Joko Widodo dalam GTRA Summit 9 Juni 2022.
Melalui kerja sama ini, para nelayan didorong untuk menggunakan sertifikat tanah yang sudah dimiliki dengan baik dan benar khususnya untuk mendapatkan modal usaha dalam upaya pengembangan usaha nelayan mereka serta peningkatan produktivitas hasil laut sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Wakatobi.
Kepala Program Keberlanjutan Aruna Indonesia Utari Octavianty mengatakan pihaknya berperan melakukan bimbingan dan pembinaan kepada para nelayan, terutama dalam kegiatan pemasaran hasil laut, pergudangan, hingga mengumpulkan komunitas yang tergabung dalam koperasi nelayan.
"Selama ini permasalahan yang kita hadapi tentang kegelisahan hak atas tanah yang ada di atas laut itu sangat berpengaruh dengan produktivitas nelayan, bukan hanya permodalan tapi izin usaha," ujar dia.
Oleh karena itu, dia berharap kerja sama tersebut dapat membantu serta menjawab kegelisahan para nelayan selama ini terkait tempat tinggal mereka, karena berkaitan dengan izin usaha nelayan yang mereka miliki.