Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN, APBD, dan anggaran BUMN, berasal dari uang rakyat sehingga keliru besar jika dibelanjakan untuk produk-produk impor.
“Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD, BUMN, ini uang rakyat ya jangan toh kita belikan barang-barang impor, keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," kata Presiden Jokowi dalam pengarahannya dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan anggaran dalam APBN mencapai Rp2.714 triliun, sedangkan APBD Rp1.197,2 triliun. Jumlah anggaran semakin besar jika ditambah dengan anggaran BUMN.
Dengan anggaran sebesar itu, kata Presiden, penggunaannya harus optimal dan tepat sasaran untuk mencapai target-target pembangunan dan kesejahteraan.
“APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat, agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju, karena uang gede sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197,2 triliun, gede sekali, plus BUMN,” kata Presiden Jokowi.
Presiden meminta seluruh jajaran kementerian/lembaga dan juga jajaran di pemerintah daerah memiliki pemikiran yang sejalan mengenai pentingnya optimalisasi belanja anggaran negara untuk produk lokal, bukan produk impor.
Ia menekankan saat ini kondisi ekonomi global masih terdampak ketidakpastian akibat perang di Ukraina. Ketidakpastian itu berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia.
“Inilah yang semuanya kita harus memiliki perasaan yang sama, betapa sekarang ini keadaan yang tak mudah, keadaan yang tak gampang,” ujar Presiden Jokowi.
Saat ini, kata Presiden, terdapat dua isu besar yakni harga komoditas energi dan harga barang pangan. Indonesia terus berupaya agar mampu menahan harga komoditas energi seperti BBM, dan juga harga pangan agar tidak meningkat.
"Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara selain kita, Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32.400 per liter, Jerman Rp31.800 (per liter), Thailand Rp20 ribu per liter. Kita (Indonesia) Pertalite masih Rp7.650, Pertamax Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali, kenapa harga kita masih seperti ini ya karena kita tahan terus," ujar Presiden Jokowi.
Upaya pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi dan pangan adalah dengan tetap memberikan subsidi melalui APBN.
“Tapi subsidi ini kan membesar, sampai kapan kita bisa menahan ini? ini pekerjaan kita bersama-sama, sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah memiliki sense yang sama,” kata Presiden Jokowi.