Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Triwulan I di daerah itu mencapai Rp4,59 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sultra Eko Wahyu Budi Utomo di Kendari, Jumat, mengatakan APBN berperan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi di tengah isu global yang sampai saat ini juga mempengaruhi perkembangan nasional.
"Dari sisi belanja APBN, belanja negara di Sulawesi Tenggara dari total pagu Rp22 triliun realisasi sampai dengan Triwulan I Rp4,59 triliun atau 20,57 persen. Realisasi ini cukup baik sesuai dengan yang ditetapkan," katanya.
Dia menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut ditopang belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD).
Dia menyebut, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Maret 2022 sebesar Rp1,231 triliun atau 18,67 persen yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp463,48 miliar atau 18,67 dari pagu, belanja barang sebesar Rp334,04 miliar atau 13,05 dari pagu APBN.
Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp433,99 miliar atau 28,04 persen dari pagu APBN, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp40 juta atau 0,53 persen dari pagu APBN.
Sementara dari sisi Transfer ke Daerah Dana Desa, menurutnya realisasinya cukup baik mencapai 21,37 persen atau Rp3,336 triliun dari pagu Rp15,753 triliun.
Dia menyebut, peningkatan realisasi TKDD ditopang oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) semakin membaik seiring dengan meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyaluran DAU atau meningkatnya kepatuhan Pemda dalam memenuhi dokumen penyaluran DAU.
"Kinerja belanja APBN di bulan berikutnya akan terus didorong, khususnya akselerasi belanja barang dan belanja modal, serta akselerasi belanja TKDD, sehingga diharapkan akan terus membaik guna mendukung pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.
Menurutnya, perekonomian Sulawesi Tenggara mengarah ke arah yang lebih baik seiring dengan menurunnya angka pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat.
"Capaian ini harus terus dijaga, disamping itu kita juga dihadapkan pada bagaimana saat ini ada tren inflasi dan bagaimana APBN berfungsi sebagai stabilisasi dalam menjaga perekonomian," katanya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sultra Eko Wahyu Budi Utomo di Kendari, Jumat, mengatakan APBN berperan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi di tengah isu global yang sampai saat ini juga mempengaruhi perkembangan nasional.
"Dari sisi belanja APBN, belanja negara di Sulawesi Tenggara dari total pagu Rp22 triliun realisasi sampai dengan Triwulan I Rp4,59 triliun atau 20,57 persen. Realisasi ini cukup baik sesuai dengan yang ditetapkan," katanya.
Dia menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut ditopang belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD).
Dia menyebut, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Maret 2022 sebesar Rp1,231 triliun atau 18,67 persen yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp463,48 miliar atau 18,67 dari pagu, belanja barang sebesar Rp334,04 miliar atau 13,05 dari pagu APBN.
Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp433,99 miliar atau 28,04 persen dari pagu APBN, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp40 juta atau 0,53 persen dari pagu APBN.
Sementara dari sisi Transfer ke Daerah Dana Desa, menurutnya realisasinya cukup baik mencapai 21,37 persen atau Rp3,336 triliun dari pagu Rp15,753 triliun.
Dia menyebut, peningkatan realisasi TKDD ditopang oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) semakin membaik seiring dengan meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyaluran DAU atau meningkatnya kepatuhan Pemda dalam memenuhi dokumen penyaluran DAU.
"Kinerja belanja APBN di bulan berikutnya akan terus didorong, khususnya akselerasi belanja barang dan belanja modal, serta akselerasi belanja TKDD, sehingga diharapkan akan terus membaik guna mendukung pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.
Menurutnya, perekonomian Sulawesi Tenggara mengarah ke arah yang lebih baik seiring dengan menurunnya angka pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat.
"Capaian ini harus terus dijaga, disamping itu kita juga dihadapkan pada bagaimana saat ini ada tren inflasi dan bagaimana APBN berfungsi sebagai stabilisasi dalam menjaga perekonomian," katanya.