Kendari (ANTARA) - Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri mengadakan evaluasi kelayakan mutu ruang tahanan enam lokasi sebagai sasaran uji petik pelaksanaan penelitian yakni, Polres Buton, Polres Baubau, Polres Bombana, Polres Konawe Selatan, Polresta Kendari, dan Mapolda Sulawesi Tenggara.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Baubau, Senin, Dr Endro Sulaksono selaku Ketua Tim Peneliti menyebutkan, penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) pada jajaran Polda Sultra di satuan kewilayahan akan digelar pada 7-9 Maret 2022.
"Dalam mewujudkan fungsi kepolisian sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, tidak lepas dari implementasi pelayanan prima Polri kepada masyarakat yang salah satunya ditunjukkan dari gelaran sarana dan prasarana bangunan ruang tahanan Polri," ujar Endro, didampingi anggota Tim yakni, Peneliti Mulyanto, Peneliti Yuli Pertiwi, dan Peneliti DIPL-Ing Meidy Layooari.
Ia menjelaskan, penelitian dengan judul “kelayakan mutu ruang tahanan Polri di satuan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM” itu menyasar pada tiga aspek yaitu, aspek kelayakan mutu ruang tahanan, aspek pemenuhan standar HAM, dan aspek kualitas pelayanan publik.
Adapun pengumpulan data pada saat penelitian menggunakan pendekatan mix methode (metode campuran) yaitu kuantitatif dan kualitatif.
"Pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara online melalui HP/android. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dilaksanakan melalui focus group discussion, wawancara mendalam, dan observasi di lapangan," terangnya.
Sementara itu, respondennya berasal dari anggota Polri/PNS dan masyarakat yang mana respondennya berasal dari anggota Polri/PNS bertugas pada fungsi Krimsus, Krimum, Narkoba, Sabhara, Tahti, Logistik, Propam, TIK, dan Taud. Sedangkan responden yang berasal dari masyarakat terdiri dari penghuni tahanan dan pengunjung tahanan.
Hasil yang ingin dicapai dari penelitian adalah menemukan kondisi ruang tahanan saat ini dari tiga aspek yaitu kelayakan mutu, pemenuhan standar HAM, dan aspek kualitas pelayanan publik.
Ketika temuan penelitian tersebut terdapat permasalahan, maka dijadikan rujukan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pimpinan terhadap kelayakan mutu ruang tahanan Polri di satuan kewilayahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Baubau, Senin, Dr Endro Sulaksono selaku Ketua Tim Peneliti menyebutkan, penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) pada jajaran Polda Sultra di satuan kewilayahan akan digelar pada 7-9 Maret 2022.
"Dalam mewujudkan fungsi kepolisian sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, tidak lepas dari implementasi pelayanan prima Polri kepada masyarakat yang salah satunya ditunjukkan dari gelaran sarana dan prasarana bangunan ruang tahanan Polri," ujar Endro, didampingi anggota Tim yakni, Peneliti Mulyanto, Peneliti Yuli Pertiwi, dan Peneliti DIPL-Ing Meidy Layooari.
Ia menjelaskan, penelitian dengan judul “kelayakan mutu ruang tahanan Polri di satuan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM” itu menyasar pada tiga aspek yaitu, aspek kelayakan mutu ruang tahanan, aspek pemenuhan standar HAM, dan aspek kualitas pelayanan publik.
Adapun pengumpulan data pada saat penelitian menggunakan pendekatan mix methode (metode campuran) yaitu kuantitatif dan kualitatif.
"Pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara online melalui HP/android. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dilaksanakan melalui focus group discussion, wawancara mendalam, dan observasi di lapangan," terangnya.
Sementara itu, respondennya berasal dari anggota Polri/PNS dan masyarakat yang mana respondennya berasal dari anggota Polri/PNS bertugas pada fungsi Krimsus, Krimum, Narkoba, Sabhara, Tahti, Logistik, Propam, TIK, dan Taud. Sedangkan responden yang berasal dari masyarakat terdiri dari penghuni tahanan dan pengunjung tahanan.
Hasil yang ingin dicapai dari penelitian adalah menemukan kondisi ruang tahanan saat ini dari tiga aspek yaitu kelayakan mutu, pemenuhan standar HAM, dan aspek kualitas pelayanan publik.
Ketika temuan penelitian tersebut terdapat permasalahan, maka dijadikan rujukan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pimpinan terhadap kelayakan mutu ruang tahanan Polri di satuan kewilayahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM.