Kendari (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta agar perusahaan khususnya pertambangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara agar berkomitmen menyediakan pusat pelatihan peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja.
Ida Fauziyah menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka menghadiri penyerahan hibah tanah dan bangunan milik Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Ketenagakerjaan, di Kendari, Jumat.
"Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak pelatihan vokasi melalui balai-balai pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah balai-balai atau training center (pusat pelatihan) yang ada di perusahaan-perusahaan," tutur dia.
Menaker menyingung salah satu perusahaan pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) agar memperlihatkan komitmennya dalam mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten.
"Kami berharap PT VDNI bisa mempercepat komitmennya. Dan tentu saja karena perusahaan perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara ini cukup banyak tidak hanya PT VDNI, saya juga berharap perusahaan-perusahaan melakukan hal yang sama," ujar Menaker.
Dia mencontohkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sudah merealisasikan dengan melakukan groundbreaking gedung pelatihan untuk tenaga kerjanya.
"Saya yakin PT IMIP juga akan bisa mempercepat karena kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor pertambangan ini sungguh sangat luar biasa," ujar dia.
Ida Fauziyah meminta agar perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara agar menyediakan gedung pusat pelatihan kompetensi bagi angkatan kerjanya.
"Industrialisasi terutama pada sektor pertambangan saya kira kehadirannya harus diimbangi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industrialisasi itu," tutur dia.
Menurut Menaker, dalam peningkatan dan penyiapan SDM yang kompoten harus dilakukan secara sinergi baik antara pemerintah pusat, daerah termasuk melibatkan peran dunia usaha dan industri.
"Harus dilakukan keroyokan, rame-rame nggak bisa hanya diserahkan ke pemerintah pusat, apalagi urusan ketenagakerjaan ini urusan pemerintah daerah juga, didukung oleh dunia usaha dan industri," ucap dia.
Dia menegaskan dengan adanya SDM yang berkualitas dan kompoten, maka masyarakat di daerah itu tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri.
"Kita tidak boleh lagi hasil pertambangan itu diekspor dalam bentuk mentah, maka pengelolaannya pun harus dikelola oleh anak bangsa sendiri," ujarnya.
Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah pertambangan nasional sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi kelasnya di bidang mekanik dan operator alat berat.
"Agar tenaga kerja di Sulawesi Tenggara dapat bekerja dan terserap pada berbagai perusahaan pertambangan di daera Sulawesi Tenggara," kata Nur Endang Abbas.
Menaker dalam melakukan kunjungan kerja di Sultra didampingi Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan disambut Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu dan OPD serta Forkopimda lingkup Sultra.
Ida Fauziyah menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka menghadiri penyerahan hibah tanah dan bangunan milik Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Ketenagakerjaan, di Kendari, Jumat.
"Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak pelatihan vokasi melalui balai-balai pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah balai-balai atau training center (pusat pelatihan) yang ada di perusahaan-perusahaan," tutur dia.
Menaker menyingung salah satu perusahaan pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) agar memperlihatkan komitmennya dalam mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten.
"Kami berharap PT VDNI bisa mempercepat komitmennya. Dan tentu saja karena perusahaan perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara ini cukup banyak tidak hanya PT VDNI, saya juga berharap perusahaan-perusahaan melakukan hal yang sama," ujar Menaker.
Dia mencontohkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sudah merealisasikan dengan melakukan groundbreaking gedung pelatihan untuk tenaga kerjanya.
"Saya yakin PT IMIP juga akan bisa mempercepat karena kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor pertambangan ini sungguh sangat luar biasa," ujar dia.
Ida Fauziyah meminta agar perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara agar menyediakan gedung pusat pelatihan kompetensi bagi angkatan kerjanya.
"Industrialisasi terutama pada sektor pertambangan saya kira kehadirannya harus diimbangi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industrialisasi itu," tutur dia.
Menurut Menaker, dalam peningkatan dan penyiapan SDM yang kompoten harus dilakukan secara sinergi baik antara pemerintah pusat, daerah termasuk melibatkan peran dunia usaha dan industri.
"Harus dilakukan keroyokan, rame-rame nggak bisa hanya diserahkan ke pemerintah pusat, apalagi urusan ketenagakerjaan ini urusan pemerintah daerah juga, didukung oleh dunia usaha dan industri," ucap dia.
Dia menegaskan dengan adanya SDM yang berkualitas dan kompoten, maka masyarakat di daerah itu tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri.
"Kita tidak boleh lagi hasil pertambangan itu diekspor dalam bentuk mentah, maka pengelolaannya pun harus dikelola oleh anak bangsa sendiri," ujarnya.
Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah pertambangan nasional sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi kelasnya di bidang mekanik dan operator alat berat.
"Agar tenaga kerja di Sulawesi Tenggara dapat bekerja dan terserap pada berbagai perusahaan pertambangan di daera Sulawesi Tenggara," kata Nur Endang Abbas.
Menaker dalam melakukan kunjungan kerja di Sultra didampingi Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan disambut Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu dan OPD serta Forkopimda lingkup Sultra.